DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-40 dengan agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Gorontalo menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari masing-masing fraksi.

Wakil Ketua III DPRD Gorontalo, Sulyanto Pateda, menyampaikan bahwa delapan fraksi yang ada di DPRD sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Delapan fraksi yang ada di DPRD menerima dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPRD Gorontalo,” ungkap Sulyanto.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dinilai konsisten menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, maupun perubahan APBD. Hal itu, menurutnya, menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun, Sulyanto menegaskan bahwa DPRD tetap menjalankan peran sebagai representasi masyarakat. Karena itu, masukan dari fraksi-fraksi harus didengar pemerintah sebagai suara rakyat.

“DPRD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus representatif masyarakat. Maka kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo harus penuh kehati-hatian dan benar-benar mampu menyentuh masyarakat,” pungkasnya.

DEPROV – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sejumlah masukan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh Siti Nuraini Sompie selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra dalam Sidang Paripurna ke-40 DPRD Gorontalo.

Menurut Siti, perubahan APBD merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap konsisten menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, maupun perubahan APBD.

“Hal ini merupakan cermin komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada akhirnya, bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Fraksi Gerindra juga menegaskan peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah provinsi,” ujar Siti.

Ia menekankan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara masyarakat. Perubahan APBD, kata Siti, bukan sekadar penyesuaian angka dan alokasi anggaran, melainkan cerminan adaptasi atas dinamika perubahan yang terjadi, baik secara makro maupun mikro.

“Proses ini harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di tengah dinamika pembangunan daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menilai penyikapan terhadap perubahan APBD 2025 membutuhkan kehati-hatian, kecermatan, serta keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

Siti juga menyoroti bahwa hingga pertengahan tahun 2025, pengelolaan APBD Provinsi Gorontalo telah menunjukkan sejumlah pencapaian positif. Capaian itu meliputi peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, serta kualitas pelayanan publik yang terus diupayakan lebih baik, meski di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global maupun nasional.

“Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah serta berupaya menyelesaikan program pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” pungkas Siti Nuraini Sompie.

Pohuwato – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Paripurna ke-23 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (19/08/2025).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pohuwato itu dipimpin oleh Ketua DPRD, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri dan Delpan Yanjo. Hadir pula anggota DPRD, unsur Forkopimda Pohuwato, Sekda Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan dan sekretaris OPD, serta para camat.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, hadir mewakili Bupati Pohuwato dan menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan Ranperda P-APBD 2025 sesuai target.

“Permohonan maaf dari Bapak Bupati yang saat ini sedang mengikuti agenda lain di luar daerah, sehingga beliau memandatkan saya untuk mengikuti kegiatan ini,” ujar Wabup.

Iwan menegaskan, selesainya pembahasan hingga persetujuan bersama Ranperda P-APBD mencerminkan kehidupan berdemokrasi yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Izinkan kami menyampaikan Ranperda yang telah disetujui ini kepada Gubernur Gorontalo untuk dievaluasi sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya.

Menurutnya, rampungnya pembahasan P-APBD 2025 memastikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar tanpa hambatan akibat keterlambatan perencanaan anggaran.

“Alhamdulillah, semangat kita bersama untuk membangun Bumi Panua terus konsisten dan meningkat. Insyaallah, ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah kita,” tegas Iwan.

Ia berharap, persetujuan bersama ini memperkuat sinergi Pemda dan DPRD dalam menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Dengan kebersamaan ini, kita optimis dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkas Wabup Iwan.