Connect with us

Advertorial

Marten Kuatkan Daerah Perbatasan Melalui Seminar

Published

on

Walikota Gorontalo Marten A. Taha mendukung penguatan terhadap daerah perbatasan Indonesia, melalui seminar penguatan daerah perbatasan dalam melaksanakan RPJMN Jumat 10/1/20 di kabupaten anambas kepulauan Riau.

Hal ini menurut Marten sangat penting, karena daerah perbatasan merupakan wilayah pertahanan negara, serta bisa menjadi daerah yang mampu menarik investor untuk berinvestasi ke tanah air.

“Kabupaten Anambas, adalah daerah yang kaya akan pariwisata. Sehingga, daerah ini dapat menjadi parameter dalam Pengembangan sektor pariwisata alam, meskipun kota gorontalo hanya mengadalkan sektor jasa dan perdagangan. namun apa bila dikelola dengan baik dan memberikan kemudahan berinvestasi, bisa menarik investor datang ke Gorontalo,” ujar Marten.

Berkaitan dengan penguatan daerah perbatasan, Ia jelaskan ada lima hal yang menjadi fokus Pemerintah Pusat ke daerah. Diantaranya pengembangan dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, eregulasi, penyerdehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

SDM menjadi prioritas pemerintah pusat, karena pengembangan dan penguatan SDM ini mencakup seluruh bidang. Baik itu pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, pariwisata, keuangan dan lain-lain. Sehingga pada implementasi program peningkatan SDM, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi dan pusat dapat memastikan kalau di nagara ini tidak ada pengangguran.

“Seperti pada program Pemerintah Pusat yang bahasa programnya, pengangguran akan diberikan gaji. Pada konsep program, tentu pemerintah pusat memberikan bantuan dana pada pemerintah daerah, untuk membiayai para calon pekerja produktif walau mereka belum memiliki pekerjaan,” terang Marten.

Kemudian program infrastruktur, yang diketahui pemerintah pusat menaruh perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur daerah terpencil dan perbatasan.

Karena dengan pembangunan yang begitu pesat di suatu daerah terpencil dan perbatasan, akan menarik perhatian investor untuk berinvestasi di negara ini. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan dengan program pemerintah pusat, yakni eregulasi atau penyerdehanaan regulasi di setiap Pemerintah Daerah.

“Artinya, dengan disederhanakan regulasi seperti pembuatan izin usaha, maka akan mempermudah pelaku usaha dan investor melakukan pengurusah izin. Nah, dengan demikian mereka akan menjadi betah berinvestasi di daerah,” jelas Marten.

Selanjutnya penyerdehanaan birokrasi, yang bersifat internal di masing-masing pemerintahan daerah. Marten jelaskan lagi, penyerderhanaan birokrasi ini sangat memberikan pengaruh pada pelaksanaan roda pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan publik.

Penyerdehanaan birokrasi ini dilakukan, ketika pemerintahan daerah terkait tidak mengalami peningkatan kinerja pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) nya. Contoh, dalam pemberian pelayanan perijinan usaha yang masih berbelit-belit, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan investasi di daerah. Ini menurutnya, sangat fatal dan sangat wajar dilakukan penyerderhanaan birokrasi.

“Terakhir, yang menjadi fokus Pemerintah Pusat di daerah, yakni program transformasi ekonomi. Berbicara soal perekonomian daerah, tentu erat kaitannya dengan perkembangan zaman, sehingga dikenal dengan ekonomi digital. Naik dan surutnya perekonomian daerah, bisa dilihat dari berbagai faktor, salah satunya geliat pelaku usaha ditengah perkembangan zaman yang canggih”

“Artinya, jika pelaku usaha tidak memanfaatkan dengan baik era digital yang sekarang ini, maka mereka akan ketinggalan, bahkan menjadi acaman bagi mereka dan pemerintah daerah. Beberapa hal ini tentunya, saya berharap dapat menjadi perhatian bagi peserta seminar,” tutup Marten.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Bangun Visi Bersama, Dosen Muda UNG Dapat Pembekalan Langsung dari Rektor

Published

on

UNG – Pererat sinergi dan silaturahmi, pimpinan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar kegiatan ramah tamah bersama dosen muda di lingkungan kampus kerakyatan tersebut. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengintegrasikan dosen muda ke dalam kultur akademik UNG.

Kegiatan ramah tamah ini dirancang sebagai wadah pengenalan visi, misi, dan arah kebijakan strategis universitas kepada para dosen yang baru bergabung. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana bagi pimpinan UNG untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan para tenaga pendidik muda agar tercipta lingkungan akademik yang produktif, kolaboratif, dan saling mendukung.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., dalam sambutannya memberikan motivasi sekaligus penguatan kepada para dosen baru. Ia menegaskan bahwa dosen merupakan elemen kunci dalam mewujudkan visi UNG sebagai Kampus Kerakyatan yang Unggul dan Berdaya Saing. Menurutnya, dosen muda diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika kampus, memahami arah pengembangan institusi, serta berperan aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

“UNG kini berada dalam fase percepatan transformasi dan modernisasi kampus. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang inovatif, adaptif, dan memiliki semangat kolaboratif,” ujar Rektor.

Lebih lanjut, Prof. Eduart menjelaskan bahwa kehadiran dosen-dosen muda menjadi energi baru dan harapan masa depan UNG. Mereka diharapkan turut memperkuat barisan akademisi yang berkomitmen menghadirkan pembelajaran berkualitas, penelitian unggul, serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan zaman.

“Melalui kegiatan ramah tamah ini, UNG berharap terbangun keselarasan visi dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian. Para dosen muda diharapkan menjadi motor penggerak berbagai inovasi akademik, sehingga UNG semakin siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” pungkas Rektor.

Continue Reading

Advertorial

Demi Layanan Lebih Baik! Saipul A. Mbuinga Ajukan Peningkatan RS Bumi Panua

Published

on

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, kembali melakukan kunjungan kerja ke pemerintah pusat. Kali ini, ia bertandang ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, di ruang kerjanya, Jumat (28/11/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedekatan personal antara Wamenkes dan Bupati Saipul terlihat jelas, mengingat keduanya telah lama saling mengenal melalui berbagai aktivitas di Partai Gerindra. Selain menjabat sebagai Wakil Menteri, Benjamin juga merupakan Ketua Umum Kesehatan Indonesia Raya (Kesira), organisasi sayap Partai Gerindra.

“Beliau, Pak Bupati, memang sudah sangat dekat dengan saya. Selain tugas di kementerian, saya juga menjabat sebagai Ketum Kesira. Hubungan kami terjalin sudah sekitar lima belas tahun,” ujar Wamenkes Benjamin.

Menanggapi hal itu, Bupati Saipul menyampaikan apresiasinya atas sambutan ramah dari sahabat lamanya yang kini mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi peluang positif bagi penguatan sektor kesehatan di daerah.

“Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Pemerintah Daerah Pohuwato karena diterima langsung oleh Pak Wakil Menteri. Beliau sangat serius menanggapi pembahasan, terutama terkait peningkatan status Rumah Sakit Bumi Panua dari tipe C ke tipe B,” ucap Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan bahwa Pemda Pohuwato juga telah mengusulkan sejumlah pembangunan fasilitas kesehatan untuk tahun 2026. Usulan tersebut disampaikan secara langsung kepada Wamenkes beserta jajaran pejabat Kemenkes.

“Selain peningkatan tipe RS Bumi Panua, kami juga mengajukan pembangunan beberapa fasilitas kesehatan tambahan, termasuk Puskesmas baru di beberapa wilayah. Alhamdulillah, respons Pak Wamen sangat positif,” jelasnya.

Bupati Saipul berharap langkah tersebut dapat membuahkan hasil optimal dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meskipun tengah menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Pohuwato, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang semakin bermutu dan terjangkau.

Continue Reading

Advertorial

Desember Kian Dekat, DEPROV Tekankan Perbaikan Jalan dan Jembatan Rusak di Gorontalo

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha || Foto istimewa

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Tabongo dan Batudaa kepada Gubernur Gorontalo dalam Rapat Paripurna ke-63 DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (tanggal disesuaikan). Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah infrastruktur penting yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah provinsi.

Dalam forum resmi tersebut, Fadly menyoroti kerusakan pada kaki Jembatan Sungai Alopohu yang menghubungkan Desa Hutabohu dan Desa Tabongo. Ia memperingatkan bahwa kondisi jembatan yang kian memprihatinkan ini sangat rawan, terutama menjelang bulan Desember yang biasanya ditandai dengan curah hujan tinggi.

“Perbaikan kaki Jembatan Sungai Alopohu di Desa Hutabohu dan Tabongo sangat mendesak. Dengan curah hujan tinggi yang diprediksi terjadi pada Desember ini, jembatan itu berpotensi roboh dan bisa membahayakan akses masyarakat,” tegas Fadly di hadapan peserta rapat paripurna.

Selain jembatan, Fadly juga menyoroti kondisi jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur di Kecamatan Batudaa Pantai. Ia menegaskan bahwa meskipun jalan tersebut awalnya berstatus sebagai jalan kabupaten, pengelolaannya kini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Perbaikan jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur perlu segera dilakukan. Jalur ini sangat vital bagi mobilitas warga, apalagi statusnya kini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” jelas Fadly.

Tak hanya itu, persoalan jembatan penghubung antara Desa Huntulohulawa dan Desa Bongomeme juga mendapat sorotan. Menurutnya, proyek jembatan tersebut hingga kini belum terakomodir dalam alokasi anggaran pemerintah, padahal sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses utama antarwilayah.

“Jembatan dari Desa Huntulohulawa menuju Desa Bongomeme sampai sekarang belum masuk dalam anggaran. Padahal, keberadaan jembatan itu sangat penting bagi aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Fadly meminta Gubernur Gorontalo bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

“Olehnya itu, kami berharap Bapak Gubernur dan Bapak Kadis PU dapat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini agar tidak menimbulkan dampak lebih luas,” tutupnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler