Connect with us

Kota Gorontalo

Pasar Tua Diproyeksikan Jadi Sentral Perdagangan di Kawasan Teluk Tomini

Published

on

KOTA GORONTALO – Revitalisasi kawasan pertokoan lama atau dikenal dengan Pasar Tua Gorontalo akan dipacu pembangunannya di tahun 2022 ini. Proses pengerjaan sudah akan dimulai esok, terhitung tanggal 29 Januari 2022. Pasar Tua diproyeksikan menjadi salah satu icon Kota Gorontalo sebagai daerah sentral jasa dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini.

“Alhamdulillah untuk proses relokasi para pedagang dan pembersihan lokasi sudah selesai. Jadi kita akan mulai ‘ground breakingnya,” ujar Walikota Gorontalo Marten Taha seusai meninjau persiapan penataan kawasan Pasar Tua, Jumat (28/1/2022).

Marten menjelaskan, proses revitalisasi Pasar Tua akan dituntaskan dalam jangka waktu delapan bulan kedepan. Langkah pembenahan akan dilakukan untuk mendukung segala aktivitas perdagangan di wilayah tersebut. Sejumlah pekerjaan yang akan dipacu antara lain terkait penataan drainase, penataan jalan untuk pedestrian, pembangunan fasilitas para pedagang serta pembangunan pintu gerbang (Gapura) yang memiliki ciri khas.

“Melalui program revitalisasi ini, Pasar Tua akan terlihat lebih baik lagi. Nanti juga akan kita bangun dua gerbang besar yang memiliki model kubah masjid dan wihara,” katanya.

Advertorial

Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.

Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).

Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.

Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.

“Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,” tegasnya dengan nada lugas.

Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.

Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.

Continue Reading

Advertorial

Jangan Menumpuk di Penghujung Tahun! Pj Sekda Nuryanto Minta Seluruh OPD Percepat Penyerapan Anggaran

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, secara tegas meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program kegiatan serta menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Instruksi penting tersebut disampaikan langsung oleh Pj Sekda Nuryanto saat memimpin jalannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Gedung Bandhayo Lo Yiladia, Kota Gorontalo, Selasa (11/8/2026).

Dalam arahannya, Nuryanto mengingatkan jajaran pimpinan OPD agar tidak membiasakan diri menunggu hingga penghujung tahun anggaran untuk mengejar realisasi fisik maupun keuangan. Menurutnya, pola penumpukan realisasi pekerjaan di akhir tahun mencerminkan lemahnya manajemen kas daerah serta perencanaan eksekusi program yang kurang matang, yang pada akhirnya justru berpotensi memicu timbulnya persoalan administratif maupun jeratan hukum.

“Realisasi keuangan yang menumpuk di akhir tahun mencerminkan manajemen kas daerah dan eksekusi program yang kurang matang, serta berpotensi menimbulkan risiko administrasi dan hukum,” tegas Nuryanto di hadapan para kepala OPD.

Ia menginstruksikan agar setiap unit kerja segera mengambil langkah-langkah percepatan strategis, terutamanya terhadap program kegiatan dan belanja modal yang bersentuhan secara langsung dengan kepentingan serta pelayanan masyarakat luas.

Selain menyoroti kecepatan eksekusi di lapangan, Nuryanto juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan. Seluruh dokumen pengusulan anggaran diminta untuk disiapkan secara akurat dan tepat waktu guna menghindari terjadinya bottleneck atau penumpukan berkas pencairan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Guna menjamin seluruh proses penyerapan anggaran tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, koordinasi lintas instansi bersama BPKAD, Inspektorat, serta Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diminta untuk semakin diperkuat.

Pj Sekda juga menuntut para pimpinan OPD agar memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika dan kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan hambatan teknis maupun administrasi, pimpinan unit kerja diinstruksi untuk langsung turun tangan mengambil langkah korektif secara cepat sebelum masalah berkembang menjadi kompleks.

Sebagai instrumen pengawasan yang efektif, OPD diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Monep. Pembaruan data realisasi fisik dan keuangan secara berkala dinilai krusial agar pimpinan dapat mendeteksi secara dini kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target indikator kinerja.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Nuryanto menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dijadikan alasan atau pembenaran untuk memperlambat program pemerintah yang menyasar masyarakat.

“Efisiensi harus dimaknai sebagai pengurangan pemborosan dan penataan prioritas belanja, bukan menjadi alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan program masyarakat,” ujarnya.

Di penghujung arahannya, Pj Sekda Nuryanto menegaskan bahwa penyerapan anggaran hakikatnya bukan sekadar mengejar deretan angka statistik semata. Lebih dari itu, tingkat penyerapan anggaran merupakan cerminan nyata dari kesungguhan, rasa tanggung jawab, serta dedikasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan Kota Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Pacu Target Sebelum Jatuh Tempo! Realisasi PBB-P2 Kota Gorontalo Tembus 79,5 Persen

Published

on

Kota Gorontalo – Perolehan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Gorontalo terus mencatatkan tren peningkatan yang signifikan. Hingga Rabu (28/10/2026), progres realisasi PBB-P2 berhasil menyentuh angka 79,5 persen, melonjak dari posisi 78,8 persen pada sesi evaluasi sebelumnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo, Zamronie Agus, menyampaikan bahwa lonjakan realisasi lebih dari setengah persen hanya dalam kurun waktu satu hari ini merupakan buah manis dari eksekusi strategi penagihan intensif dan terukur di lapangan.

“Saat ini Bapenda menurunkan 13 tim untuk mendampingi kelurahan dalam melakukan upaya-upaya penagihan di kelurahan-kelurahan,” ujar Zamronie saat diwawancarai usai mengikuti upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

Ia menguraikan bahwa pola penagihan yang diterapkan saat ini menggunakan skema pembagian peran strategis. Pihak Bapenda berfokus pada langkah optimalisasi penagihan penetapan PBB ber-nominal besar yang menyasar para pelaku usaha. Sementara itu, jajaran pemerintah kelurahan mengambil peran mendasar dengan menggenjot penagihan pada skala rumah tinggal warga.

“Dengan pola seperti ini kita harapkan bisa ada percepatan-percepatan untuk mencapai target realisasi yang ideal,” jelas Zamronie.

Berdasarkan data rekapitulasi Bapenda Kota Gorontalo, pergerakan data hingga Rabu pagi mencatat capaian PBB berada di angka 78,96 persen sebelum akhirnya merangkak naik ke 79,5 persen di sore hari.

Dari total kelurahan yang tersebar di Kota Gorontalo, tercatat sebanyak 8 kelurahan telah berhasil mencapai target di atas 100 persen dari pokok pajak murni, atau menjadi 9 kelurahan jika diakumulasikan dengan penerimaan denda. Di samping itu, 10 kelurahan tercatat sudah menembus capaian di atas 90 persen, sedangkan 12 kelurahan lainnya yang masih berada di bawah 70 persen terus dipacu percepatannya secara masif.

Zamronie menegaskan bahwa eskalasi penagihan di lapangan akan terus digenjot hingga tanggal 31 Oktober 2026, yang merupakan batas akhir tahun pajak (deadline) untuk pembayaran PBB-P2 tanpa denda.

Ia turut meluruskan persepsi publik dengan menegaskan bahwa berakhirnya tahun pajak pada 31 Oktober bukan berarti operasional penagihan dihentikan. Melainkan, terhitung mulai 1 November 2026, setiap tunggakan PBB yang belum terbayarkan secara otomatis akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai regulasi yang berlaku.

“Setelah bulan Oktober itu akan ada pengenaan denda terhadap PBB yang belum terbayarkan. Tentunya kalau adanya denda akan semakin memberatkan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Zamronie mengimbau secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Gorontalo selaku Wajib Pajak (WP) PBB-P2 agar dapat memanfaatkan tenggat waktu tiga hari terakhir ini sebaik mungkin.

“Saya menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Gorontalo selaku wajib pajak PBB-P2 untuk memanfaatkan kesempatan dalam tiga hari terakhir ini untuk melakukan pembayaran atas kewajiban PBB-P2 tanpa dikenakan denda,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler