KOTA GORONTALO – Menjelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, Pemerintah Kota Gorontalo mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi kenaikan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok. Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama momen hari besar keagamaan ini.
Marten Taha menyatakan bahwa menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok merupakan tanggung jawab penting bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Gorontalo. “Saat momen hari besar keagamaan, kebutuhan warga terhadap bahan pokok biasanya meningkat signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan intensif di distributor, pasar tradisional, dan swalayan terkait harga dan ketersediaan kebutuhan pokok,” ujar Marten dalam rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi Triwulan I Kota Gorontalo dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2024 yang diadakan di Manado, Jumat (24/5/2024).
Marten juga menegaskan bahwa inflasi akan terus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota Gorontalo, meskipun saat ini inflasi masih dapat dikendalikan. “Alhamdulillah, inflasi Kota Gorontalo dari Januari hingga April 2024 terkendali dengan rata-rata sekitar 3,5 persen, di bawah rata-rata nasional,” jelasnya.
Keberhasilan ini, lanjut Marten, tidak terlepas dari implementasi strategi 4K yang telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Gorontalo. Strategi ini meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. “Program strategi 4K yang selama ini telah dilaksanakan oleh TPID Kota Gorontalo perlu terus ditingkatkan untuk memastikan pengendalian inflasi tetap berjalan efektif. Kami akan terus berpegang pada roadmap pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024,” ungkap Marten.
Selain pemantauan dan pengendalian inflasi, Marten juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, distributor, dan pedagang untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok. “Kolaborasi antara semua pihak sangat penting untuk memastikan bahan pokok tersedia dan harga tetap stabil. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan panic buying agar situasi tetap terkendali,” tambahnya.
Menjelang Idul Adha, yang merupakan salah satu hari besar keagamaan dengan peningkatan permintaan terhadap bahan pokok, pemerintah kota berupaya memastikan stabilitas ekonomi lokal. Marten Taha optimis bahwa dengan strategi yang terkoordinasi dan upaya bersama dari semua pihak, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Gorontalo dapat terjaga dengan baik selama perayaan Idul Adha tahun ini.
DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.
Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.
“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.
Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.
“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.
Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.
“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.
Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.
Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.
“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.
UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.
Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:
Pengelolaan laman resmi institusi,
Media sosial,
Siaran pers dan publikasi,
Majalah atau buletin institusi,
Profil insan humas,
Unit Layanan Terpadu (ULT), serta
Pengelolaan keprotokolan.
Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.
“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikram Salilama, S.I.P, memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan diakomodir dan diperjuangkan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menggelar Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024–2025 di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.
“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan saya perjuangkan. Sementara untuk aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, tetap akan saya teruskan dan komunikasikan kepada Wali Kota,” ujar Fikram.
Ia mencontohkan beberapa perbedaan kewenangan, seperti tanggul air yang menjadi tanggung jawab Balai Sungai, serta jalan setapak yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.
“Tanggul akan kami komunikasikan ke Balai Sungai agar bisa dimasukkan dalam anggaran mereka. Untuk jalan setapak, itu kewenangan kota, dan akan saya teruskan ke pemerintah kota,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan permintaan bantuan untuk pembangunan masjid. Menanggapi hal itu, Fikram menyatakan akan mengupayakan alokasi melalui APBD Induk, serta memasukkan masjid lain dalam APBD Perubahan jika belum terakomodasi.
“Ada dua hingga tiga permintaan bantuan masjid yang saya terima. Alhamdulillah, masih ada alokasi pokok pikiran (Pokir) saya di APBD Induk. Sementara yang belum masuk, akan saya upayakan di APBD Perubahan,” pungkasnya.
Melalui agenda reses ini, Fikran menegaskan komitmennya untuk tetap hadir sebagai penyambung aspirasi rakyat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai batasan kewenangan antara provinsi, kota, dan lembaga teknis lainnya.