Pohuwato – Sebanyak 412 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Pohuwato resmi dilantik dan diambil sumpah/janji pada Kamis (02/10/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, yang hadir mewakili Bupati Saipul A. Mbuinga.

Acara pelantikan yang diadakan di Gedung Panua ini diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan agar proses pelantikan berjalan lancar serta membawa keberkahan bagi pegawai yang baru diangkat. Selain Wakil Bupati, turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, Kepala BKPSDM, Supratman Nento, Asisten Administrasi Umum, Mahyudin Ahmad, serta para tokoh lintas agama dan Tenaga Ahli Bupati.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengucapkan selamat kepada para pegawai yang telah resmi diangkat menjadi PPPK dan menekankan pentingnya tanggung jawab moral serta profesionalisme sebagai abdi negara. Ia menegaskan bahwa status sebagai ASN PPPK bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan.

“Sebagai ASN, saudara harus menjaga sikap, perilaku, dan nama baik korps ASN. Integritas dan etika kerja adalah hal yang utama,” tegas Iwan dalam arahannya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Iwan juga mengingatkan agar para PPPK senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, termasuk etika penggunaan media sosial, yang harus digunakan secara bijak oleh seorang ASN.

“Jauhi gaya hidup flexing, gunakan media sosial dengan bijak. ASN harus memberi contoh bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wabup Iwan mengajak seluruh PPPK yang baru dilantik untuk bekerja dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tidak dapat hadir karena sedang menghadiri agenda penting lainnya dan menitipkan salam hangat untuk seluruh pegawai baru tersebut.

Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan para PPPK dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Pohuwato melalui dedikasi dan kerja keras mereka.

Pohuwato – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pohuwato menggelar Kegiatan Konvensi Hak Anak di Aula Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam upaya memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, yang menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan Pohuwato sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Ia menyampaikan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan seluruh masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat upaya mewujudkan kabupaten layak anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Melindungi anak sama halnya dengan melindungi masa depan bangsa,” ungkap Iskandar dalam sambutannya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt Kepala DP3AP2KB Pohuwato, Mahyudin Ahmad, Kabid PPA DP3AP2KB, Hapsah Usman, serta berbagai tokoh penting lainnya, termasuk Evaluator Kabupaten Layak Anak, Voni Abdjul, Psikolog Klinis Temi Andreas Habibie, dan Fasilitator Nasional Perempuan dan Anak, Oktavianita Helingo, S.Si. Kegiatan ini juga melibatkan Forum Anak Kabupaten Pohuwato, aktivis, dan pemerhati anak.

Dalam kesempatan ini, Hapsah Usman, Kabid PPA DP3AP2KB, menegaskan bahwa tujuan utama dari Konvensi Hak Anak adalah menegakkan prinsip pengakuan atas martabat anak, serta memastikan hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi.

“Anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan. Melalui konvensi ini, kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa anak bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga aset daerah yang harus dijaga dan diberdayakan sejak dini,” jelas Hapsah.

Sesi diskusi interaktif dalam kegiatan ini membahas isu-isu penting terkait perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, serta partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Forum Anak juga menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Pohuwato.

Dengan terselenggaranya Konvensi Hak Anak ini, diharapkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato sebagai lingkungan yang layak, aman, dan penuh kasih sayang bagi generasi penerus bangsa.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Askhari DG. Masikki, bersama jajaran dan Tenaga Ahli Bupati, Ishak Bula. Kunjungan ini disambut langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, Askhari menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk melakukan koordinasi lintas sektoral terkait upaya penyelesaian persoalan yang mengancam kawasan konservasi di wilayah Pohuwato, khususnya di Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Pajang.

Askhari mengungkapkan bahwa di Cagar Alam Panua, persoalan utama yang dihadapi adalah aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang memberikan tekanan besar terhadap kelestarian kawasan tersebut. Ia pun meminta dukungan dari Bupati untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Tidak hanya itu, Cagar Alam Tanjung Pajang yang terletak di Kecamatan Wanggarasi juga menghadapi masalah terkait tambak yang perlu mendapatkan perhatian serius. Askhari mengungkapkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting agar langkah penyelesaian dapat berjalan dengan baik.

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memberikan dukungannya terhadap upaya yang dilakukan BKSDA Sulut dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama secara simultan dan kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan konservasi ini.

“Kami sangat mendukung langkah BKSDA Sulut dalam pelestarian kawasan konservasi di Pohuwato. Harapan kami, upaya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama, terutama dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat,” ungkap Bupati Saipul.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, tim BKSDA Sulut dijadwalkan untuk turun langsung ke lapangan guna memantau kondisi riil dan melaksanakan patroli rutin sebagai bagian dari upaya pengawasan kawasan konservasi.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan BKSDA Sulut, diharapkan kawasan konservasi di Pohuwato dapat tetap terjaga kelestariannya dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.