Connect with us

Advertorial

Redam Tensi Lingkar Tambang: Bupati Saipul Kumpulkan Manajemen PT PETS dan Perwakilan Penambang

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato bergerak cepat memediasi konflik agraria dan sosial di wilayah pertambangan Bumi Panua. Pemda menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna menuntaskan polemik pencairan dana tali asih pembangunan proyek bendung serta tuntutan pembukaan akses jalan bagi ratusan pengojek tambang menuju lokasi Dam dan sekitarnya.

Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Pohuwato pada Jumat (22/05/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam.

Forum mediasi ini turut dihadiri Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kabag Ops Polres Pohuwato, Kasdim 1313/Pohuwato, perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS), manajemen PT Pani Emas Tani Sejahtera (PT PETS), Koordinator LSM Labrak Soni Samoe selaku representasi penambang lokal, serta jajaran kepala OPD terkait.

Dalam arahannya, Bupati Saipul A. Mbuinga mengapresiasi komitmen seluruh pemangku kepentingan yang bersedia duduk satu meja guna meredam tensi dan mencari jalan keluar (win-win solution) atas gejolak di lingkar tambang.

“Alhamdulillah, semua pihak memenuhi undangan kami hari ini. Kita berkumpul untuk membedah dan mengakhiri beberapa persoalan krusial di wilayah pertambangan demi menjaga stabilitas daerah,” ujar Saipul.

Menurut Saipul, ada dua klaster persoalan utama yang wajib diselesaikan seketika. Pertama, percepatan realisasi kompensasi atau tali asih bagi para penambang tradisional yang masih bertahan di lokasi tapak proyek bendung. Kedua, kepastian hak akses jalan bagi para pengojek yang selama ini menggantungkan perputaran ekonomi dengan melintasi jalur operasional menuju wilayah Dam.

Bupati menegaskan, Pemkab Pohuwato berkewajiban hadir secara objektif di tengah pusaran konflik pertambangan yang belakangan kerap memicu polemik dan gesekan fisik di lapangan. Terlebih, korporasi yang beroperasi di wilayah tersebut merupakan investor skala besar dengan nilai investasi yang berdampak pada makroekonomi daerah.

“Saya bersama wakil bupati memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan wilayah. Di sisi lain, DPRD juga mengemban amanah menampung aspirasi riil masyarakat yang bertahan mencari nafkah di atas lahan tersebut,” ungkapnya.

Saipul secara tegas mengingatkan bahwa serangkaian insiden pemboikotan hingga aksi pengusiran alat berat milik perusahaan oleh massa penambang tidak boleh terulang kembali. Hukum dan ketertiban harus ditegakkan melalui negosiasi yang bermartabat.

Ia mengingatkan manajemen perusahaan bahwa masyarakat penambang tradisional merupakan warga lokal yang wajib dimanusiakan dan diberikan ruang penghidupan. Korporasi didesak merombak pola komunikasi kultural dengan masyarakat yang sudah puluhan tahun mendiami wilayah konsesi tersebut.

“Kami sudah turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi rill di sana. Pada prinsipnya, masyarakat sangat menghormati hukum dan siap bernegosiasi jika dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Karena itu, pihak korporasi harus mengambil langkah bijak dan persuasif,” cetus Saipul.

Mengenai akses transportasi, bupati menguraikan bahwa percepatan konstruksi proyek bendung oleh BWSS dan perusahaan secara otomatis akan menutup jalur konvensional warga. Untuk itu, forum sepakat mendorong pembuatan jalur alternatif khusus agar mobilitas pekerja lokal tidak terganggu tanpa merusak lini proyek perusahaan.

“Para pengojek tambang sangat bergantung pada akses jalan tersebut untuk menghidupi keluarga mereka. Kita harus merumuskan rute alternatif secepatnya agar aktivitas ekonomi rakyat tetap berputar lurus tanpa menghambat progres konstruksi,” terangnya.

Di akhir pertemuan, Bupati Saipul meminta semua pihak untuk terus mengawal iklim diskusi yang sehat, konstruktif, dan transparan agar komitmen yang disepakati bersama dapat segera dieksekusi di lapangan secara konsisten.

Advertorial

Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG

Published

on

UNG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK-PON) cabang olahraga (cabor) Petanque yang dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada tahun 2027 mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan audiensi pengurus dan panitia pelaksana BK-PON cabor Petanque yang dipimpin langsung oleh Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., di Ruang Kerja Kapolda, Mapolda Gorontalo, pada Rabu (18/11/2026).

“Kegiatan positif ini tentu harus kita dukung bersama, karena Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah cabang olahraga yang mempertandingkan banyak kategori. Kami berharap UNG mampu menjadi tuan rumah yang baik. Sebagai aparat keamanan, kami akan memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan aman dan nyaman bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Kapolda.

Kepada jajaran pengurus FOPI dan panitia BK-PON, Kapolda juga menitipkan pesan agar cabang olahraga petanque terus disosialisasikan dan digaungkan ke seluruh penjuru Gorontalo.

“Olahraga itu merupakan wadah yang tepat untuk membentuk jiwa sportivitas. Semakin berkembang cabang olahraga ini, tentu akan semakin bagus dampaknya bagi masyarakat,” pungkas Irjen Pol. Nurworo.

Sementara itu, Ketua FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan apresiasi tinggi yang diberikan Kapolda terhadap rencana pelaksanaan ajang berskala nasional tersebut. Akademisi yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNG ini memperkirakan, setidaknya lebih dari seribu peserta dan ofisial dari seluruh provinsi di Indonesia akan hadir memadati Gorontalo.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Kapolda untuk memohon dukungan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, dan alhamdulillah beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Kami berharap ajang yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2027 ini dapat berjalan lancar berkat dukungan aparat keamanan, sehingga ribuan peserta yang nantinya datang ke Gorontalo merasa aman dan nyaman hingga babak kualifikasi PON selesai,” ujar dr. Cecy.

Dalam kunjungan silaturahmi dan koordinasi tersebut, dr. Cecy turut didampingi oleh Ketua Panitia BK-PON Cabor Petanque, Arief Rachman Hakim Abdul, Bendahara FOPI Gorontalo, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNG, Supriyanto Kadir, serta sejumlah atlet petanque kebanggaan Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menggelar evaluasi terbuka terhadap kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. H. Aloei Saboe, pada Selasa (17/11/2026) siang.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wali Kota Adhan turut didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dr. Muhammad Kasim. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis.

Sebelum memasuki ruang pertemuan utama, Wali Kota Adhan sempat singgah sejenak untuk menikmati kopi di Dinadi Coffee, tenan kopi yang kini menjadi trendsetter di lingkungan RSUD Aloei Saboe dan baru saja diresmikannya sehari sebelumnya.

Memasuki sesi evaluasi, sejumlah kegiatan operasional dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit langsung menjadi sorotan tajam Wali Kota Adhan. Salah satu pos anggaran yang paling disoroti adalah belanja makan dan minum bagi petugas di tempat berisiko. Wali Kota dua periode itu menilai realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berikut terdapat belanja makan minum petugas di tempat berisiko yang diduga fiktif,” ungkap Wali Kota Adhan secara terbuka di hadapan jajaran manajemen RSUD Aloei Saboe.

Selain indikasi belanja fiktif, Wali Kota Adhan juga mengungkap adanya temuan selisih harga pada pos anggaran belanja makan dan minum petugas di tempat berisiko tersebut.

Berbagai temuan krusial ini pun langsung diinstruksikan oleh Wali Kota Adhan agar segera dibenahi oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis. Tidak main-main, Wali Kota Adhan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada dr. Ucok untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Wali Kota Adhan berharap, catatan evaluasi yang ia sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi manajemen baru RSUD Aloei Saboe untuk segera dikaji ulang secara internal dan diperbaiki tata kelolanya. Ia menegaskan tidak ingin persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan menjadi preseden buruk yang menghambat optimalisasi pelayanan rumah sakit milik daerah.

“Poin-poin yang saya sampaikan tadi silakan dikaji kembali. Saya beri waktu sampai tujuh hari,” tegas Wali Kota Adhan.

Menanggapi instruksi tegas tersebut, Direktur RSUD Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Wali Kota secara profesional. Ia memastikan pihaknya akan segera mengkaji dan menyelesaikan seluruh persoalan administrasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

Continue Reading

Advertorial

Setara dengan Perguruan Tinggi Ternama, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan UNG Raih Akreditasi Unggul

Published

on

UNG – Komitmen Kampus Kerakyatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam menghadirkan layanan pendidikan tinggi berkualitas kembali membuahkan hasil membanggakan. Bukti nyata tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan Program Studi (Prodi) Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP), yang resmi meraih predikat Akreditasi Unggul.

Predikat akreditasi tertinggi tersebut diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) dengan masa berlaku selama lima tahun. Capaian ini menjadi prestasi strategis bagi FKTP UNG, sekaligus menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat—di bidang pengelolaan sumber daya perairan telah setara dengan perguruan tinggi ternama lainnya di Indonesia.

Dekan FKTP UNG, Dr. Yuniarti Koniyo, M.Si., menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi mendalam atas keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih predikat prestisius tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh unsur fakultas dan program studi dalam menjaga serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Yuniarti menuturkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi erat berbagai pihak, mulai dari jajaran pimpinan fakultas, pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga para alumni yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam proses penjaminan mutu akademik.

“Sinergi seluruh elemen tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pemenuhan berbagai standar penilaian akreditasi, sekaligus memperkuat budaya mutu yang terus dikembangkan di lingkungan fakultas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuniarti menegaskan bahwa penyematan predikat Unggul bukanlah garis akhir dari proses peningkatan kualitas, melainkan menjadi amanah dan tanggung jawab bersama untuk terus menghadirkan sistem pembelajaran yang inovatif, riset yang berkualitas, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata.

Keberhasilan tersebut turut mendapat apresiasi tinggi dari Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., yang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran FKTP, khususnya sivitas akademika Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, atas pencapaian gemilang tersebut.

Menurut Eduart, keberhasilan meraih Akreditasi Unggul merupakan bukti keseriusan program studi dalam membangun fondasi akademik yang kokoh serta memperkuat daya saing institusi di tingkat nasional. Pengakuan ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu di berbagai lini.

“Perlu diingat bahwa pencapaian akreditasi tertinggi tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga harus tercermin melalui peningkatan kualitas lulusan, produktivitas penelitian, serta kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Eduart.

Terlebih lagi, bidang manajemen sumber daya perairan memegang peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan global maupun lokal, mulai dari pengelolaan ekosistem perairan, konservasi keanekaragaman hayati, hingga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Dengan kualitas pendidikan yang terus diperkuat, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” harapnya.

Predikat Akreditasi Unggul ini juga diharapkan semakin mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di FKTP UNG, sekaligus memperluas jejaring kerja sama akademik, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa bersama berbagai mitra strategis.

Keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih Akreditasi Unggul menjadi bagian dari langkah konkret UNG dalam memperkuat budaya mutu perguruan tinggi. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan standar akademik, mencetak lulusan berdaya saing tinggi, serta menghadirkan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan daerah dan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler