Connect with us

Advertorial

Respon Aksi Unjuk Rasa Pemuda! DPRD Gorontalo Sepakati 5 Langkah Strategis Soal Pertambangan

Published

on

DEPROV – Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menerima langsung penyampaian aspirasi dari jajaran elemen pemuda dan masyarakat dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (28/9/2026).

Aspirasi massa demonstran tersebut diterima secara terbuka oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili, dengan didampingi pimpinan komisi serta jajaran anggota dewan lainnya.

Dalam forum dialog tersebut, perwakilan massa menyampaikan rentetan isu krusial yang tengah menyita perhatian publik. Topik utama yang disuarakan meliputi kejelasan nasib pertambangan rakyat, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), keteraturan distribusi BBM bersubsidi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili, menegaskan bahwa lembaga legislatif senantiasa terbuka dalam menampung seluruh masukan, kritik, dan harapan masyarakat. Ia menilai gagasan yang dibawa elemen pemuda membutuhkan pembahasan lintas sektoral agar dapat melahirkan solusi konkret dan aplikatif.

Mengenai polemik tata kelola pertambangan, Idrus menjelaskan bahwa DPRD secara intensif terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengurai berbagai hambatan teknis maupun regulasi di daerah. DPRD juga berencana menginisiasi forum diskusi terpadu yang melibatkan Forkopimda dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Terkait legalitas tambang rakyat, Idrus menegaskan komitmen penuh lembaga dewan untuk mengawal percepatan IPR demi memberikan kepastian hukum bagi warga pencari nafkah di sektor tersebut.

“IPR ini akan terus kita dorong pengurusannya secara intensif. Kita akan berkoordinasi langsung dengan Kapolda dan Menteri ESDM,” ujar Idrus.

Ia turut mengingatkan masyarakat akan tingginya risiko keselamatan kerja serta konsekuensi hukum dari aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Oleh sebab itu, proses legalisasi melalui skema IPR dinilai menjadi solusi tunggal agar aktivitas tambang warga dapat berjalan aman dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Idrus menuturkan, agenda koordinasi langsung dengan Menteri ESDM yang sebelumnya telah dijadwalkan sempat tertunda akibat adanya instruksi kepolisian pada 27 September yang mewajibkan seluruh Kapolda tetap berada di wilayah hukum masing-masing.

Tantangan Regulasi Pusat dan Proyek Tambang Skala Besar

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyatakan bahwa keresahan yang dialami massa pemuda selaras dengan perhatian DPRD selama ini. Namun, ia membeberkan bahwa tantangan terbesar berada pada domain kewenangan perizinan.

“Apa yang menjadi kebingungan adik-adik pemuda, kami di DPRD juga merasakannya. Namun, kewenangan regulasi seluruhnya berada di pemerintah pusat, baik penetapan WPR maupun perizinan tambang,” terang Mikson.

Guna mengatasi kebuntuan tersebut, Komisi II mencatat telah beberapa kali berkonsultasi ke kementerian terkait di Jakarta guna menyampaikan kondisi riil daerah agar proses pendaftaran IPR tidak menyulitkan masyarakat lokal.

Dalam kesempatan itu, Mikson turut menyoroti perkembangan operasional proyek Gorontalo Minerals (GM). Ia mempertanyakan progres terkini proyek tersebut dan mengagendakan kunjungan lapangan Komisi II untuk meninjau langsung kondisi serta kendala operasional di lokasi pertambangan.

“Kami berkomitmen penuh memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi adik-adik sekalian. Tolong kami tetap diingatkan dan dikawal dalam menjalankan fungsi pengawasan ini,” tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II sekaligus Ketua Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menjelaskan bahwa lembaga dewan telah membentuk Pansus Pertambangan sejak tahun 2025 sebagai instrumen evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di Provinsi Gorontalo.

Meyke menegaskan, salah satu poin rekomendasi utama Pansus adalah mendesak pemerintah daerah memfasilitasi penerbitan IPR secara cepat dan transparan. Selain aspek legalitas, ia menekankan pentingnya pembinaan teknis dan edukasi keselamatan lingkungan bagi penambang rakyat selama masa transisi.

Meyke juga mewajibkan seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal serta berkontribusi nyata bagi perekonomian warga di sekitar area lingkar tambang.

Lima Kesepakatan Tindak Lanjut DPRD Gorontalo

Sebagai penutup forum dialog, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili membacakan lima poin kesimpulan dan langkah konkret yang akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD:

  1. Pertemuan Forkopimda: DPRD akan merancang agenda pertemuan khusus bersama jajaran Forkopimda guna membahas tuntas penanganan pertambangan dan isu-isu strategis kemasyarakatan.

  2. Pemanggilan Kadis ESDM: DPRD akan memanggil Kepala Dinas ESDM Provinsi Gorontalo dalam rapat kerja tersendiri untuk mengklarifikasi progres serta janji pembentukan Satgas Pertambangan.

  3. Evaluasi Rencana Smelter: DPRD akan mengawal dan menindaklanjuti rencana pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) yang hingga kini belum terealisasi.

  4. FGD dan Transparansi AMDAL PT CBM: DPRD memastikan akan memfasilitasi Forum Group Discussion (FGD) dan dialog intensif antara PT Celebes Bumi Mineral (CBM) dengan warga setempat guna menyerap aspirasi, masukan, maupun keberatan terkait perizinan dan AMDAL sebelum perusahaan beroperasi.

  5. Perizinan Akses Jalan Pinogu: DPRD bersama Gubernur Gorontalo akan menindaklanjuti proses perizinan perluasan akses jalan menuju wilayah terpencil Pinogu.

Idrus menegaskan bahwa seluruh kesepakatan ini menjadi bukti bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak sekadar berhenti pada forum dialog, melainkan dikawal hingga memiliki kepastian hukum dan agenda kerja yang jelas.

Advertorial

Dorong PAD Lewat Sektor Jasa, Wali Kota Adhan dan Wawali Indra Resmikan Dinadi Coffee di RSUD Aloei Saboe

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama Wakil Wali Kota, Indra Gobel, terus berkomitmen mendorong pertumbuhan sektor perdagangan sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bentuk dukungan nyata tersebut ditandai dengan peresmian gerai Dinadi Coffee yang berlokasi di lobi utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Aloei Saboe, pada Senin (16/11/2026) siang.

Meski turut hadir langsung di lokasi acara, Wali Kota Adhan Dambea memberikan amanat kepada Wakil Wali Kota Indra Gobel untuk memimpin prosesi peresmian. Didampingi Direktur RSUD dr. Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, serta pihak pemilik usaha, Wawali Indra Gobel secara simbolis menggunting pita sebagai tanda resmi beroperasinya Dinadi Coffee.

Bagi Wali Kota Adhan, pertumbuhan unit usaha—meski dalam skala kecil—tetap wajib mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Menurutnya, sektor usaha mikro maupun ritel berpotensi besar menggerakkan roda ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, sekaligus menambah sumber pendapatan daerah.

Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menegaskan bahwa Kota Gorontalo tidak memiliki banyak sumber daya alam sebagai penopang PAD, sehingga sektor perdagangan dan jasa harus terus dikembangkan secara maksimal.

“Kehadiran usaha seperti ini bukan hanya soal kopi. Ini soal kenyamanan masyarakat dan soal perputaran ekonomi. Ada pekerja yang diupah, ada usaha yang hidup, dan ada pelayanan yang jadi lebih dekat,” ujar Wali Kota Adhan.

Selain dampak ekonomi, ia menilai keberadaan Dinadi Coffee di area lobi rumah sakit akan memberikan kemudahan bagi keluarga pasien dan pengunjung. Mereka yang membutuhkan minuman kopi maupun variasi makanan ringan kini tidak perlu lagi repot keluar dari area rumah sakit.

“Selain keluarga pasien, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan dokter dan perawat yang bertugas, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan lingkungan rumah sakit untuk membeli kopi,” pungkas Wali Kota Adhan.

Continue Reading

Advertorial

Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.

Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).

Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.

Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.

“Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,” tegasnya dengan nada lugas.

Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.

Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.

Continue Reading

Advertorial

Jangan Menumpuk di Penghujung Tahun! Pj Sekda Nuryanto Minta Seluruh OPD Percepat Penyerapan Anggaran

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, secara tegas meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program kegiatan serta menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Instruksi penting tersebut disampaikan langsung oleh Pj Sekda Nuryanto saat memimpin jalannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Gedung Bandhayo Lo Yiladia, Kota Gorontalo, Selasa (11/8/2026).

Dalam arahannya, Nuryanto mengingatkan jajaran pimpinan OPD agar tidak membiasakan diri menunggu hingga penghujung tahun anggaran untuk mengejar realisasi fisik maupun keuangan. Menurutnya, pola penumpukan realisasi pekerjaan di akhir tahun mencerminkan lemahnya manajemen kas daerah serta perencanaan eksekusi program yang kurang matang, yang pada akhirnya justru berpotensi memicu timbulnya persoalan administratif maupun jeratan hukum.

“Realisasi keuangan yang menumpuk di akhir tahun mencerminkan manajemen kas daerah dan eksekusi program yang kurang matang, serta berpotensi menimbulkan risiko administrasi dan hukum,” tegas Nuryanto di hadapan para kepala OPD.

Ia menginstruksikan agar setiap unit kerja segera mengambil langkah-langkah percepatan strategis, terutamanya terhadap program kegiatan dan belanja modal yang bersentuhan secara langsung dengan kepentingan serta pelayanan masyarakat luas.

Selain menyoroti kecepatan eksekusi di lapangan, Nuryanto juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan. Seluruh dokumen pengusulan anggaran diminta untuk disiapkan secara akurat dan tepat waktu guna menghindari terjadinya bottleneck atau penumpukan berkas pencairan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Guna menjamin seluruh proses penyerapan anggaran tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, koordinasi lintas instansi bersama BPKAD, Inspektorat, serta Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diminta untuk semakin diperkuat.

Pj Sekda juga menuntut para pimpinan OPD agar memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika dan kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan hambatan teknis maupun administrasi, pimpinan unit kerja diinstruksi untuk langsung turun tangan mengambil langkah korektif secara cepat sebelum masalah berkembang menjadi kompleks.

Sebagai instrumen pengawasan yang efektif, OPD diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Monep. Pembaruan data realisasi fisik dan keuangan secara berkala dinilai krusial agar pimpinan dapat mendeteksi secara dini kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target indikator kinerja.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Nuryanto menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dijadikan alasan atau pembenaran untuk memperlambat program pemerintah yang menyasar masyarakat.

“Efisiensi harus dimaknai sebagai pengurangan pemborosan dan penataan prioritas belanja, bukan menjadi alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan program masyarakat,” ujarnya.

Di penghujung arahannya, Pj Sekda Nuryanto menegaskan bahwa penyerapan anggaran hakikatnya bukan sekadar mengejar deretan angka statistik semata. Lebih dari itu, tingkat penyerapan anggaran merupakan cerminan nyata dari kesungguhan, rasa tanggung jawab, serta dedikasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan Kota Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler