🔊 Dengarkan berita

Gorontalo – Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Djamaludin Puluhulawa, menegaskan akan melaporkan Yosar Ruiba Monoarfa atas dugaan keterlibatan dalam pengumpulan iuran dari para penambang emas ilegal di Kabupaten Pohuwato. Ia menyerukan agar Kapolda Gorontalo yang baru segera turun tangan untuk menindaklanjuti kasus ini.

Menurut Djamaludin, praktik pengumpulan iuran yang dilakukan oleh Yosar Ruiba diduga menggunakan modus kegiatan bakti sosial. Namun, ia menilai bahwa kegiatan tersebut justru merugikan masyarakat serta memperburuk dampak sosial dan lingkungan akibat pertambangan ilegal di daerah tersebut.

“Bakti sosial atau kegiatan lainnya tidak seharusnya menjadi kedok untuk menutupi praktik-praktik ilegal yang merusak alam dan mengorbankan masyarakat,” tegas Djamaludin.

Ia menekankan bahwa Gorontalo tidak boleh menjadi sarang aktivitas ilegal, dan sebagai aktivis mahasiswa, dirinya berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Saya tidak akan tinggal diam! Ini adalah perjuangan demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kabupaten Pohuwato,” tambahnya.

Sebagai Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Djamaludin meminta Polda Gorontalo segera memanggil dan memeriksa Yosar Ruiba terkait dugaan keterlibatannya dalam pengumpulan iuran serta penjualan hasil tambang ilegal kepada investor.

“Penegakan hukum yang adil dan tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku tambang ilegal serta mencegah terulangnya praktik serupa,” ujarnya.

Djamaludin juga mengingatkan bahwa bencana alam yang terjadi akibat tambang ilegal semakin nyata merugikan masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa alam harus dilestarikan, bukan dieksploitasi tanpa regulasi yang jelas.

Djamaludin menyatakan siap mendukung langkah kepolisian dalam menangkap pelaku tambang emas ilegal di Kabupaten Pohuwato. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang transparan sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

“Kelestarian lingkungan adalah kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang. Kita harus menghentikan normalisasi praktik ilegal yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Dengan sikap tegas ini, Djamaludin Puluhulawa berharap Mabes Polri segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan menyengsarakan masyarakat.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pembiaran terhadap aktivitas yang merugikan rakyat dan alam,” pungkasnya.