DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.

“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.

Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.

Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.

The post Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan appeared first on Barakati ID.

The post Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Polsek Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Senin (16/02/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait maraknya aktivitas penangkapan ikan menggunakan setrum dan pukat harimau di Danau Limboto.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Siti Nurayin Sompie, dan dihadiri oleh Sekretaris Komisi I, Ekwan Ahmad, beserta sejumlah anggota, yakni Fikram Salilama, Ramdan Liputo, Dedy Hamzah, Umar Karim, Femmy Udoki, dan Yeyen Sidiki.

Dalam keterangannya, Siti Nurayin Sompie menjelaskan bahwa permasalahan ini mencuat dari hasil reses yang digelar beberapa waktu lalu, di mana masyarakat menyampaikan keluhan terkait praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem danau.
“Warga menyampaikan ada oknum yang masih menggunakan alat setrum dan pukat harimau untuk menangkap ikan di Danau Limboto,” ungkap Siti.

Menurutnya, sebagian warga menilai penggunaan setrum ikan belum terlalu meresahkan. Namun praktik pukat harimau justru sangat mengganggu kelestarian ekosistem, karena ikan-ikan kecil turut tertangkap dan dikhawatirkan dapat menghabiskan bibit ikan di danau tersebut.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti, sehingga kami mendatangi Polsek Limboto untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut laporan warga,” kata Siti.

Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan reses sebelumnya, aparat kepolisian turut hadir dan mendengarkan langsung keluhan warga terkait aktivitas ilegal itu.
Dari hasil koordinasi tersebut, pihak kepolisian menjelaskan bahwa penanganan kasus ini bukan kewenangan Polsek Limboto, melainkan menjadi tanggung jawab Polisi Perairan dan Udara (Polairud), karena menyangkut wilayah perairan.

Kapolsek Limboto, Iptu Wisnawati U. Otaya, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan kasusnya telah ditangani oleh Polairud sejak tahun lalu.
“Perkaranya sudah P21 dan tinggal menunggu tahapan kedua dengan jumlah tersangka sebanyak enam orang,” jelas Wisnawati.

Selain membahas masalah penangkapan ikan ilegal, Komisi I juga menyoroti kesiapan Polsek Limboto dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berharap, koordinasi antara instansi terkait terus diperkuat agar praktik penangkapan ikan ilegal dapat dihentikan serta kelestarian ekosistem Danau Limboto tetap terjaga untuk generasi mendatang.

The post Warga Resah! Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Sidak Penangkapan Ikan Ilegal di Danau Limboto appeared first on Barakati ID.

The post Warga Resah! Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Sidak Penangkapan Ikan Ilegal di Danau Limboto appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Pedebuolo, Kota Gorontalo. Reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan yang mereka hadapi di lingkungan sekitar.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan yang dinilai urgen, di antaranya terkait pelayanan BPJS Kesehatan, ketidaktepatan data desil kesejahteraan, serta kendala dalam pengajuan proposal bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menanggapi persoalan seputar BPJS Kesehatan, Hamzah Muslimin menegaskan bahwa proses pengurusan maupun pengaktifan keanggotaan sebenarnya cukup mudah dilakukan. Ia mengimbau masyarakat agar aktif berkoordinasi dengan aparat kelurahan atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan.

“BPJS itu sebenarnya gampang diurus. Masyarakat bisa datang ke kantor kelurahan atau langsung ke kantor BPJS untuk mengaktifkan keanggotaannya dan mendapatkan layanan,” jelas Hamzah di hadapan warga Pedebuolo.

Selain BPJS, Hamzah juga menyoroti persoalan pendataan desil yang disebut masih menimbulkan banyak ketimpangan di lapangan. Ia mengungkapkan, selama masa reses di berbagai lokasi di Kota Gorontalo, masalah serupa kerap ditemui, di mana warga miskin justru terdata dalam kategori desil yang lebih tinggi.

“Masih banyak warga yang seharusnya masuk kategori Desil 1, tetapi dalam data justru tercatat sebagai Desil 6. Bahkan, ada warga kurang mampu yang tidak memiliki rumah dan hanya menumpang, tapi dianggap mampu berdasarkan data,” ujarnya.

Menurut Hamzah, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pendataan dan validasi data penerima bantuan sosial. Karena itu, ia menilai perlu ada koordinasi intensif antarinstansi untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih akurat dan adil.

“Ini berarti ada kesalahan dalam pendataan. Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong agar masalah seperti ini segera diselesaikan agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Hamzah Muslimin menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan koordinasi lintas sektor. Rencananya, pihaknya akan mengundang Dinas Sosial kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, serta BPJS Kesehatan untuk duduk bersama membahas langkah percepatan penyelesaian masalah tersebut.

“Kami akan mengundang instansi terkait untuk mencari solusi bersama agar permasalahan data dan layanan sosial ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.

The post Data Tak Tepat, Warga Dirugikan, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Evaluasi Sistem Desil appeared first on Barakati ID.

The post Data Tak Tepat, Warga Dirugikan, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Evaluasi Sistem Desil appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Meyke Camaru, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Buliide, Kota Gorontalo. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, persoalan saluran drainase menjadi isu utama yang banyak disuarakan warga. Mereka mengeluhkan seringnya terjadi genangan air setiap kali curah hujan tinggi, yang menyebabkan air meluap hingga memasuki area permukiman warga.

Warga menyebut kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga memicu masalah kesehatan lingkungan. Kepala Puskesmas setempat turut menuturkan adanya indikasi peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dipicu oleh genangan air, karena menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

“Masalah yang paling mengemuka dan banyak disampaikan oleh masyarakat adalah terkait saluran drainase. Saat hujan deras, air tergenang di banyak titik dan ini bisa menjadi sumber penyakit,” ungkap Meyke Camaru di hadapan warga Kelurahan Buliide.

Menanggapi hal itu, Meyke memastikan bahwa Kelurahan Buliide telah masuk dalam program pembangunan saluran drainase tahun 2026. Ia berjanji akan mengawal aspirasi masyarakat tersebut agar segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, untuk tahun 2026, Kelurahan Buliide sudah termasuk dalam prioritas pembangunan saluran drainase. Insya Allah, pelaksanaannya akan dimulai tahun ini,” jelasnya optimistis.

Lebih jauh, Meyke juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di Kelurahan Buliide, tidak hanya terbatas pada perbaikan saluran air semata. Ia menilai bahwa peningkatan fasilitas umum seperti jalan lingkungan dan sarana kebersihan juga merupakan kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan berbagai persoalan infrastruktur di Kelurahan Buliide. Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tegas anggota DPRD asal Dapil Kota Gorontalo tersebut.

Kegiatan reses ini diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan publik.

The post Genangan di Mana-Mana, Meyke Camaru Janji Perjuangkan Drainase Buliide appeared first on Barakati ID.

The post Genangan di Mana-Mana, Meyke Camaru Janji Perjuangkan Drainase Buliide appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfah, menerima kehadiran massa aksi yang menyuarakan berbagai persoalan seputar aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2026).

Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting dalam sektor pertambangan, mulai dari dampak lingkungan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap penambang lokal, hingga kejelasan regulasi tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Massa aksi mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengawal dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah merugikan masyarakat, khususnya penambang kecil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfah menegaskan bahwa DPRD, terutama unsur pimpinan, akan menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif daerah.

“Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan tindak lanjuti. DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan kebijakan di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ridwan di hadapan peserta aksi.

Ridwan juga menekankan pentingnya legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi agar aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat dapat berlangsung secara legal, terkontrol, dan berwawasan lingkungan.

“Saya secara pribadi dan kelembagaan akan terus memperjuangkan penetapan wilayah pertambangan rakyat. Ini penting agar masyarakat tidak lagi dirugikan, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap, komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat penambang dapat terus terjalin dengan baik. Menurut Ridwan, pendekatan kolaboratif dan terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan pertambangan secara adil, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha, menyampaikan langsung aspirasi masyarakat Kecamatan Tabongo dan Batudaa kepada Gubernur Gorontalo dalam Rapat Paripurna ke-63 DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (tanggal disesuaikan). Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi sejumlah infrastruktur penting yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah provinsi.

Dalam forum resmi tersebut, Fadly menyoroti kerusakan pada kaki Jembatan Sungai Alopohu yang menghubungkan Desa Hutabohu dan Desa Tabongo. Ia memperingatkan bahwa kondisi jembatan yang kian memprihatinkan ini sangat rawan, terutama menjelang bulan Desember yang biasanya ditandai dengan curah hujan tinggi.

“Perbaikan kaki Jembatan Sungai Alopohu di Desa Hutabohu dan Tabongo sangat mendesak. Dengan curah hujan tinggi yang diprediksi terjadi pada Desember ini, jembatan itu berpotensi roboh dan bisa membahayakan akses masyarakat,” tegas Fadly di hadapan peserta rapat paripurna.

Selain jembatan, Fadly juga menyoroti kondisi jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur di Kecamatan Batudaa Pantai. Ia menegaskan bahwa meskipun jalan tersebut awalnya berstatus sebagai jalan kabupaten, pengelolaannya kini telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Perbaikan jalan dari Desa Barakati menuju Biluhu Timur perlu segera dilakukan. Jalur ini sangat vital bagi mobilitas warga, apalagi statusnya kini sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” jelas Fadly.

Tak hanya itu, persoalan jembatan penghubung antara Desa Huntulohulawa dan Desa Bongomeme juga mendapat sorotan. Menurutnya, proyek jembatan tersebut hingga kini belum terakomodir dalam alokasi anggaran pemerintah, padahal sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses utama antarwilayah.

“Jembatan dari Desa Huntulohulawa menuju Desa Bongomeme sampai sekarang belum masuk dalam anggaran. Padahal, keberadaan jembatan itu sangat penting bagi aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.

Menutup penyampaiannya, Fadly meminta Gubernur Gorontalo bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.

“Olehnya itu, kami berharap Bapak Gubernur dan Bapak Kadis PU dapat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini agar tidak menimbulkan dampak lebih luas,” tutupnya.

The post Desember Kian Dekat, DEPROV Tekankan Perbaikan Jalan dan Jembatan Rusak di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Desember Kian Dekat, DEPROV Tekankan Perbaikan Jalan dan Jembatan Rusak di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Dukungan terhadap peningkatan anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bermunculan dari berbagai daerah. Kali ini, suara aspiratif datang dari kawasan wisata Pantai Pohon Cinta, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Seorang warga setempat, Mohamad Taufik, secara terbuka menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan prajurit TNI yang dinilainya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa.

Menurut Taufik, TNI memikul tanggung jawab besar dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga peningkatan alokasi anggaran untuk institusi pertahanan tersebut perlu menjadi prioritas utama pemerintah.

“Saya meminta agar anggaran TNI dinaikkan karena mereka bekerja keras mempertahankan negara ini. Tanpa dukungan memadai, tugas mereka tentu semakin berat,” ujarnya.

Taufik juga menyoroti sejumlah pejabat daerah yang dinilainya belum menjalankan tugas secara maksimal, namun tetap menerima anggaran besar tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berpendapat, sebagian anggaran lembaga daerah seperti DPRD seharusnya dapat dialihkan untuk memperkuat sektor pertahanan nasional.

“Daripada anggaran diberikan kepada pihak yang kerjanya hanya duduk-duduk, lebih baik dialihkan untuk TNI,” tegasnya.

Aspirasi tersebut mendapat sambutan positif dari pengurus Forum Komunikasi Putra Putri TNI Angkatan Darat (FKPPI) Kabupaten Pohuwato. Wakil Sekretaris FKPPI Provinsi Gorontalo, Dumais Hasi Doda, menegaskan bahwa pihaknya siap menyalurkan suara masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan serta penambahan fasilitas bagi prajurit TNI.

Menurut Dumais, pengorbanan para pejuang bangsa serta keluarga besar TNI tidak boleh dilupakan begitu saja.

“Orang tua kami telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan Republik Indonesia ini. Namun, perhatian terhadap anak-anak TNI dan para pejuang mulai terasa pudar,” ujarnya penuh harap.

Dumais juga mengapresiasi masyarakat yang masih menunjukkan kepedulian tinggi terhadap TNI dan berharap aspirasi tersebut dapat didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan aspirasi ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Semoga pesan ini sampai kepada pimpinan kita, Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.

The post Ketika Suara Rakyat Berpihak pada Prajurit: Seruan dari Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Ketika Suara Rakyat Berpihak pada Prajurit: Seruan dari Gorontalo appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Menanggapi aspirasi masyarakat Kota Utara, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, menyampaikan beberapa hal pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Kota Utara pada Kamis, (22/02/2024).

Marten Taha menyoroti berbagai aspirasi masyarakat, salah satunya terkait penataan ruang dan lingkungan di Kota Utara. Menurutnya, penataan ruang dan lingkungan adalah aspek penting yang perlu diprioritaskan dan ditata dengan baik, mengingat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kota Utara yang semakin meningkat.

Wali Kota Gorontalo ini juga mengamati perkembangan Kota Utara dari masa lalu yang memiliki lahan pertanian namun sekarang mulai berkurang karena adanya pembangunan baru. Marten menekankan bahwa hal ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah dalam mengantisipasi konsekuensi yang tidak diinginkan akibat kurangnya penataan ruang yang baik.

Terakhir, Marten Taha mengakui kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam memenuhi semua aspirasi masyarakat, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya anggaran.

The post Marten Taha Respon Terhadap Aspirasi Masyarakat: Penataan Ruang dan Lingkungan Kota Utara Perlu Diprioritaskan appeared first on Barakati ID.

The post Marten Taha Respon Terhadap Aspirasi Masyarakat: Penataan Ruang dan Lingkungan Kota Utara Perlu Diprioritaskan appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Sejumlah masukan diterima Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Daerah pemilihan Boliyohuto CS, saat melaksanakan reses, (31/3/2021). Kegiatan yang di pimpin Syafrudin Bano tersebut, untuk menggali informasi dari Masyarakat yang nantinya akan di sampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait.

“Hasil kunjungan kami, ada beberapa yang kami temukan terkait dengan beberapa fasilitas pekerjaan yang sudah dibangun dan kami anggap belum selesai dan bahkan ada aduan masyarakat yang menyampaikan sarana olahraga karang taruna yang sampai dengan saat ini belum bisa dimanfaatkan,” Ungkap Syafrudin Bano.

Dirinya juga mengatakan, Fasilitas Infrastruktur jalan yang hingga saat ini belum dirasa maksimal digunakan oleh masyarakat.

“Ternyata telah kami kroscek jalan tersebut sudah diserahkan ke pihak Provinsi, sementara jalan tersebut merupakan akses penghubung tercepat masyarakat ke kabupaten,” Terang Ketua Komisi l.

Syafruddin juga mengatakan, perlu ada tindak lanjut oleh pihak Provinsi Gorontalo dalam perbaikan jalan maupun platdeker yang saat ini sudah rusak.

Berikutnya Syafruddin mengungkapkan, Jembatan penghubung tiga Kecamatan, Diantaranya, Tolangohula, Bilato dan Boliyohuto pembangunannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung akses perekonomian warga.

“Banyak Desa disana banyak masyarakat disana, jadi tolong dibantu oleh pihak pemerintah baik pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Dan kami akan mendorong mana tanggung jawab Provinsi dan mana tangungg jawab Kabupaten,” Jelasnya.

Terakhir, Syafruddin mengatakan hal ini harus menjadi perhatian pihak Provinsi untuk ditelaah dan direalisasikan.

“Karena ketika banjir masyarakat tidak dapat di akses ke 3 kecamatan tersebut, dan aspirasi masyarakat ini perlu keseriusan oleh pihak provinsi,” Tutupnya.

The post Aleg DPRD Kabgor Dapil Boliyohuto Cs Serap Aspirasi Lewat Reses appeared first on Barakati ID.

The post Aleg DPRD Kabgor Dapil Boliyohuto Cs Serap Aspirasi Lewat Reses appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Berbagai macam usulan diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo saat melaksanakan Reses di Daerah pemilihan Kecamatan Tibawa dan Pulubala, (30/3/2021).

Salah satunya Anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional Selfi mandagi mengungkapkan, aspirasi yang di sampaikan masyarakat Desa Pulubala terkait dengan kondisi jalan yang sampai dengan saat ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat hal tersebut merupakan akses utama Masyarakat.

“Masyarakat selalu mengeluhkan kepada pemerintah desa, anggota DPRD maupun pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk meminta ada perbaikan jalan,” Terang Selfi

Menyikapi persoalan tersebut Anggota legislatif akan berkoordinasi dengan Pihak terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum dan Bupati Gorontalo untuk mencarikan solusi bersama

“Kami selaku anggota DPRD khususnya dapil Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Pulubala sangat prihatin melihat jalan yang dikeluhkan masyarakat maupun pemerintah desa hari ini,” Katanya.

Dirinya juga menyampaikan akan menindaklanjuti hal ini ke pemerintah daerah. Sehingga Masyarakat Pulubala untuk tetap mengingatkan persolaan ini.

The post Selfi Mandagi Jemput Aspirasi Masyarakat Dapil Kecamatan Tibawa Pulubala appeared first on Barakati ID.

The post Selfi Mandagi Jemput Aspirasi Masyarakat Dapil Kecamatan Tibawa Pulubala appeared first on Barakati ID.