DEPROV – Perjuangan membuka keterisolasian dan mempercepat perluasan Jalan Pinogu di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan titik terang. Pembahasan intensif antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan telah mencapai kemajuan signifikan hingga 90 persen.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, usai menghadiri rapat koordinasi teknis bersama Dirjen KSDAE di Jakarta.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri jajaran pejabat kunci, di antaranya Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, Ketua DPRD Thomas Mopili, Kepala Bappeda Wahyudin Katili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aries Ardianto, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bambang Tri Handoko. Dari pihak daerah, turut hadir Sekda Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa bersama Asisten II.

“Alhamdulillah, hari ini pembahasan teknis terkait perluasan Jalan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sudah mencapai 90 persen. Ini menandakan proyek tersebut akan segera terealisasi,” ungkap Thomas Mopili.

Thomas menjelaskan, kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif secara lengkap menjadi modal kuat dalam memperjuangkan perubahan status dan luasan lahan kawasan hutan konservasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

Ia mengungkapkan, mayoritas usulan pemanfaatan serta pelepasan kawasan untuk trase jalan telah mendapatkan sinyal hijau dari Dirjen KSDAE dan telah dikomunikasikan secara mendalam kepada Menteri Kehutanan.

Mewakili lembaga legislatif dan masyarakat Gorontalo, Thomas menyambut optimis capaian ini sebagai angin segar bagi warga Kecamatan Pinogu yang selama belasan tahun mengarungi keterbatasan aksesibilitas dan kemacetan moda transportasi.

“Masyarakat Bone Bolango, khususnya warga Pinogu, patut mensyukuri hasil perjuangan ini. Termasuk dedikasi Gubernur Gorontalo yang berkomitmen agar infrastruktur Jalan Pinogu ini bisa segera dimanfaatkan langsung oleh warga,” tuturnya.

Thomas turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Gusnar Ismail yang menaruh perhatian khusus dan turun langsung memimpin diplomasi ke kementerian pusat.

“Atas nama rakyat Gorontalo dan DPRD, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur yang secara fisik ingin memastikan langsung penanganan jalur Pinogu yang selama ini sangat menyulitkan mobilitas warga,” tambahnya.

Thomas menegaskan, pembahasan intensif ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan infrastruktur kawasan terpencil. Ia menargetkan pengerjaan fisik jalan dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan atau paling lambat pada tahun depan.

Salah satu poin strategis yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemangkasan isolasi jalan melalui peningkatan lebar badan jalan dari semula hanya berukuran sekitar 2 meter menjadi 6 meter, dengan total panjang ruas mencapai kurang lebih 42 kilometer.

“Ini kabar gembira bagi kita semua. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui Dirjen KSDAE telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Gorontalo dan akan segera mengeluarkan persetujuan resmi untuk pelebaran jalan ini,” jelas Thomas.

Lebih lanjut, Thomas memaparkan bahwa langkah diplomasi tidak berhenti pada persetujuan kawasan hutan semata. Pemprov Gorontalo akan melanjutkan pengawalan skema pembiayaan konstruksi melalui koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Kementerian Keuangan.

Setibanya di Gorontalo, Pemprov bakal langsung merampungkan penyusunan dan percepatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat mutlak sebelum pengerjaan fisik dimulai.

“Sepulang ke Gorontalo, Gubernur Gusnar akan mendorong percepatan penyelesaian AMDAL. Pengerjaan proyek perluasan Jalan Pinogu tentu wajib memiliki AMDAL yang komprehensif,” tegasnya.

Thomas memungkas bahwa seluruh instansi teknis Pemprov Gorontalo akan terus bersinergi dan mengawal proyek pelebaran jalan sepanjang 42 kilometer tersebut hingga tuntas dan membawa dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Pinogu.

The post Akses Terisolasi Segera Terurai! Pembahasan Perluasan Jalan Pinogu Capai 90 Persen appeared first on Barakati ID.

The post Akses Terisolasi Segera Terurai! Pembahasan Perluasan Jalan Pinogu Capai 90 Persen appeared first on Barakati ID.

UNG – Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali memperkuat peran strategisnya di kancah nasional. Lembaga ini dipercaya menjadi narasumber dalam workshop penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs tingkat nasional yang digelar secara hybrid di Makassar, Rabu (29/04/2026).

Agenda strategis yang diinisiasi oleh Bappenas, Sekretariat Nasional SDGs, dan GIZ ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai unsur. Mulai dari perwakilan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pusat studi SDGs, hingga mitra pembangunan dalam dan luar negeri.

Workshop ini didesain sebagai ruang penguatan kapasitas daerah agar mampu menyusun dokumen RAD SDGs yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata. Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Studi SDGs Center UNG, Dr. Raghel Yunginger, memaparkan materi krusial mengenai model percepatan pelaksanaan SDGs di tingkat daerah berbasis multi-stakeholder partnership (MSP) atau kemitraan multipihak.

Dr. Raghel menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pencapaian target SDGs di daerah tidak hanya berkutat pada keterbatasan sumber daya. Masalah klasik yang sering dijumpai adalah pola kerja birokrasi dan kelembagaan yang masih berjalan secara sektoral (egosektoral).

“Banyak program pembangunan belum mencapai hasil optimal dan berkelanjutan karena belum terbangun alur kemitraan yang terencana secara terpadu. Setiap pihak sering bekerja di ruangnya masing-masing, sehingga potensi kolaborasi belum dimaksimalkan,” ujar Dr. Raghel.

Menurutnya, pendekatan MSP menawarkan jalan keluar melalui pembangunan ekosistem kemitraan yang saling melengkapi. Lewat skema ini, pemerintah daerah tidak lagi berjalan sebagai aktor tunggal, melainkan wajib menggandeng perguruan tinggi, sektor swasta melalui program CSR, lembaga filantropi, NGO, hingga komunitas masyarakat sipil.

Dalam ekosistem tersebut, setiap aktor memiliki pembagian peran yang proporsional sesuai kapasitasnya. Perguruan tinggi berkontribusi melalui riset ilmiah dan inovasi, sektor swasta mendukung pembiayaan dan adopsi teknologi, sementara komunitas menjadi ujung tombak implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, Dr. Raghel menegaskan bahwa keberhasilan model kolaboratif ini sangat bergantung pada keberadaan fasilitator yang independen dan kompeten.

“Di sinilah peran SDGs Center menjadi krusial. Kami tidak hanya berfungsi menghubungkan para pihak, tetapi juga memastikan kolaborasi yang dibangun memiliki arah yang jelas, mulai dari perumusan isu, penetapan outcome, output, hingga aktivitas yang terukur untuk mencapai target SDGs,” jelasnya.

Model kemitraan MSP yang ditawarkan UNG dinilai tidak hanya mapan secara konseptual, namun telah teruji keberhasilannya dalam berbagai konteks lokal, termasuk penerapannya di Provinsi Gorontalo. Pendekatan ini terbukti mampu mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, menghindari tumpang tindih (overlapping) program, serta memastikan setiap intervensi tepat sasaran pada isu prioritas daerah.

Melalui penguatan RAD SDGs ini, seluruh program pembangunan di daerah diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial. Dokumen RAD harus bertransformasi dari sekadar dokumen administratif menjadi panduan kolaboratif yang inklusif demi menghasilkan dampak pembangunan yang nyata, objektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

The post Tampil di Panggung Nasional: SDGs Center UNG Jadi Mentor Penyusunan RAD Bappenas appeared first on Barakati ID.

The post Tampil di Panggung Nasional: SDGs Center UNG Jadi Mentor Penyusunan RAD Bappenas appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Tim dari International Fund for Agriculture Development (IFAD) bersama dengan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pertanian RI, DJPK, Sekretariat BPPSDMP, dan READSI National Project Management Office (NPMO) melakukan misi pengawasan terkait program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-Up Initiative (READSI) di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kedatangan tim IFAD ini disambut oleh Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian, Kamri Alwi, Kepala Bapppeda, Irfan Saleh, dan Kabid Penyuluhan Distan, Punguanta Roganda Pandeangan. Acara berlangsung di Mangrove Eco Resort (MER) Marisa pada Kamis, (2/11/2023).

Andi Suswinarto, perwakilan NPMO Pusat Program READSI, menjelaskan tujuan kedatangan tim adalah untuk mereview kegiatan, terutama READSI, di tiga kabupaten di Provinsi Gorontalo. Program READSI dijalankan di Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato. Misi tim adalah mengevaluasi manfaat READSI dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Selain itu, tim IFAD juga akan melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk memahami implementasi program READSI dan mencari aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan dievaluasi untuk masa depan.

Wakil Bupati Suharsi Igirisa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat petani melalui program READSI di Kabupaten Pohuwato bertujuan menciptakan kondisi di mana petani dan keluarganya memiliki kapasitas yang tinggi dalam berusaha pertanian. Program ini juga membantu petani dalam menguasai teknologi pertanian terbarukan dan membangun kemitraan usaha dengan pihak lain, terutama dalam mengakses modal usaha dan pemasaran hasil.

Suharsi Igirisa menambahkan bahwa program READSI memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian. Penguatan dan peningkatan kapasitas petani dilakukan melalui pendampingan teknis oleh penyuluh, yang bekerja sama dengan petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Program ini telah berjalan sejak tahun 2019 dan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Pohuwato.

The post Tim IFAD dan Bappenas Tinjau Program READSI di Kabupaten Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Tim IFAD dan Bappenas Tinjau Program READSI di Kabupaten Pohuwato appeared first on Barakati ID.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Perdesaan yang digagas oleh Universitas Negeri Gorontalo menjadi bagian dari percepatan kawasan Timur Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP., MPA pada program Dialog Pro Aspirasi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Ia menjelaskan bahwa pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Perdesaan Teluk Tomini adalah agenda strategis yang diinisiasi oleh figur-figur dari Kawasan Timur Indonesia untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia.

“Dari sisi pemerintah pusat atau Bappenas melihat bahwa ada strategi besar yang kita dorong, kita ingin menempatkan Teluk Tomini dalam dua koridor kebijakan, baik kebijakan yang bersifat pertumbuhan sehingga kita melihat bahwa Teluk Tomini memiliki potensi-potensi ekonomi yang sangat real ekonomi dan strategis sehingga diperlukan kerangka-kerangka kebijakan yang menumbuhkan sektor-sektor unggulan di kawasan Teluk Tomini,” Ungkapnya.

Hal yang menarik dalam konteks pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Teluk Tomini menurut Velix adalah potensi dengan basis paling bawah yaitu desa atau kawasan perdesaan dalam konteks strategi pertumbuhan.

“Bappenas juga melihat dan menempatkan Teluk Tomini dalam konteks koridor pemerataan pembangunan. Kalau kita melihat Teluk Tomini dalam skala yang besar kita bisa melihat bahwa ada beberapa kabupaten, daerah-daerah dalam konteks ukuran indikator pembangunan relatif harus disentuh. Dalam kategori indikasi pembangunan ada daerah yang masih tertinggal tetapi memiliki recourcess cukup besar sehingga memerlukan strategi yang kita sebut dalam konteks perencanaan nasional strategi berbasis pertumbuhan dan basisnya paling bawah desa, ” Ujar Velix.

The post Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas : Inisiasi KEK Teluk Tomini Jadi Bagian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia appeared first on Barakati ID.

The post Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas : Inisiasi KEK Teluk Tomini Jadi Bagian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia appeared first on Barakati ID.

KABGOR-Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan bahwa seluruh program di daerah masih akan difokuskan pada pemulihan pasca covid-19. Masa pemulihan ini rencananya akan berlangsung hingga tahun 2021 mendatang.

Hal ini kata Nelson sesuai arahan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tingkat Provinsi Gorontalo yang diikutinya secara online, pada Senin (27/4) siang tadi.

“Menteri Bappenas mengarahkan agar fokus dalam masa pemulihan pasca Covid-19 nanti, dan kita Kabupaten Gorontalo akan ikuti arahan itu,” ujar Nelson Pomalingo.

Dalam masa pemulihan Pasca Covid-19 nanti, lanjut Nelson, langkah-langkah yang akan di ambil di antaranya fokus pada jaminan sosial, industri, dan juga ketahanan pangan. Demikian maka seluruh pembangunan infrastruktur masih akan ditunda.

“Untuk infrastruktur masih kita tunda. Jadi untuk Kabupaten Gorontalo, dalam perencanaan pembangunan Rehabilatasi Shopping Center akan ditunda sampai 2021,” ujar Nelson Pomalingo.

The post Ikuti Arahan Bappenas, Nelson Tunda Seluruh Proyek Infrastruktur Hingga 2021 appeared first on Barakati ID.

The post Ikuti Arahan Bappenas, Nelson Tunda Seluruh Proyek Infrastruktur Hingga 2021 appeared first on Barakati ID.