BONBOL – Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang dijual secara eceran di kawasan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango, melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Lonjakan harga mencekik ini terjadi akibat pasokan Pertalite di SPBU Bonepantai yang kerap mengalami kekosongan berkepanjangan.

Hasil pantauan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan sejujmlah depot mini di wilayah Kecamatan Bonepantai mematok harga Pertalite eceran di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Kendati harganya melambung tinggi dibanding harga eceran tertinggi (HET) resmi, opsi ini terpaksa diambil masyarakat demi menyambung aktivitas harian di tengah mandeknya pasokan di SPBU.

Sejumlah warga setempat membeberkan bahwa SPBU Bonepantai sempat menghentikan operasinya akibat kekosongan pasokan BBM selama kurang lebih tiga bulan terakhir. Meski sempat kembali menerima kiriman BBM pada akhir September hingga awal Oktober 2026, stok yang tersedia langsung ludes diserbu warga dalam waktu sangat singkat.

Persoalan ini memicu keprihatinan mendalam lantaran SPBU Bonepantai berada di posisi sangat strategis, yakni melintasi Jalur Trans Sulawesi yang menjadi urat nadi penghubung utama antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Artinya, keberadaan SPBU tersebut tidak hanya menopang kebutuhan warga lokal, tetapi juga menjadi tumpuan bagi lalu lintas kendaraan antarprovinsi.

Ketika pasokan BBM di SPBU tersebut nihil, dampaknya merembet luas. Pengendara lintas provinsi yang melintasi rute tersebut terancam mogok di jalan akibat kesulitan memperoleh bahan bakar.

Kondisi ini kian memprihatinkan bagi sektor perekonomian lokal. Masyarakat nelayan dan petani di kawasan pesisir merupakan kelompok yang paling terdampak langsung dari krisis energi ini. Nelayan membutuhkan Pertalite untuk menggerakkan mesin perahu saat melaut, sementara petani memanfaatkannya untuk mengoperasikan mesin pompa dan alat mesin pertanian (alsintan).

Keterbatasan pasokan memaksa warga merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM eceran. Situasi ini secara signifikan membengkakkan biaya operasional dan menggerus pendapatan harian para pekerja sektor informal di wilayah tersebut.

Kondisi kelangkaan ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas dan kesinambungan tata kelola distribusi BBM di wilayah pesisir Bone Bolango. SPBU yang berada di jalur perlintasan utama antarprovinsi mestinya mendapatkan prioritas pengawasan dan kuota yang memadai.

Masyarakat mendesak pihak pengelola SPBU, PT Pertamina (Persero), serta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk segera menginvestigasi penyebab tersendatnya pasokan Pertalite ini, sekaligus merumuskan solusi konkret guna menjamin kelancaran distribusi BBM.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan atau konfirmasi resmi dari pihak pengelola SPBU Bonepantai maupun otoritas Pertamina setempat terkait pemicu utama kekosongan stok serta langkah taktis yang akan diambil.

The post Melambung Hingga Rp15 Ribu Per Liter! Harga Pertalite Eceran di Bone Pesisir Mencekik Warga appeared first on Barakati ID.

The post Melambung Hingga Rp15 Ribu Per Liter! Harga Pertalite Eceran di Bone Pesisir Mencekik Warga appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Elemen pemuda Gorontalo mendesak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk mengambil langkah tegas terhadap operasional sejumlah perusahaan korporasi di Kecamatan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango. Keberadaan entitas bisnis tersebut dinilai kerap memicu polemik di tengah masyarakat, khususnya menyangkut ketidakjelasan izin lingkungan hingga maraknya gejolak konflik sosial.

Aspirasi dan desakan keras tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara perwakilan elemen pemuda Gorontalo bersama Gubernur Gusnar Ismail dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang difasilitasi langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Tomas Mopili.

Dalam forum dialog tersebut, perwakilan pemuda secara khusus menyoroti aktivitas PT Celebes Bone Mineral (CBM) dan PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo. Kedua perusahaan tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum terkait kelengkapan dokumen perizinan lingkungan, serta dituding minim memberikan dampak positif bagi warga lokal di Bone Pesisir.

“Pemerintah provinsi harus segera mengambil tindakan tegas. Persoalan izin lingkungan jangan sampai diabaikan karena menyangkut langsung keselamatan dan kepentingan hidup masyarakat. Kami meminta pemerintah memeriksa kembali seluruh dokumen dan memastikan perusahaan benar-benar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku,” ujar salah satu perwakilan pemuda.

Selain kedua perusahaan tersebut, massa pemuda juga mendesak Pemprov Gorontalo turun tangan menyelesaikan secara tuntas konflik sosial yang melibatkan PT Gorontalo Minerals (GM) dengan masyarakat setempat. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan, bahkan tidak segan mendesak pencabutan izin apabila terbukti melanggar aturan dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan daerah.

Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa pihak pemerintah akan menindaklanjuti seluruh aduan secara objektif berdasarkan verifikasi data dan validasi dokumen hukum. Menurutnya, pemerintah daerah wajib memastikan legalitas perizinan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta kewajiban operasional perusahaan sebelum mengambil keputusan strategis.

Gusnar menekankan bahwa pemerintah tidak menginginkan iklim investasi di Gorontalo justru memicu konflik kerakyatan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, seluruh pihak diimbau mengedepankan koridor hukum dan menghindari aksi-aksi unprosedural yang berpotensi memperkeruh suasana. Pemprov Gorontalo juga berjanji akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta instansi teknis terkait untuk merumuskan solusi yang berkeadilan.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tomas Mopili menyatakan bahwa pihak legislatif memfasilitasi tatap muka ini sebagai perwujudan fungsi pengawasan DPRD, sekaligus menjamin aspirasi masyarakat diakomodasi langsung oleh pemegang kebijakan eksekutif. Tomas menegaskan, masuknya investasi memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat dan kelestarian ekologi.

“Yang kita inginkan adalah adanya kepastian hukum. Investasi boleh saja berjalan, tetapi jangan sampai masyarakat lokal dirugikan. Pemerintah wajib memastikan seluruh proses, mulai dari perizinan, pengelolaan dampak lingkungan, hingga hubungan kemitraan perusahaan dengan masyarakat sekitar, berjalan sepenuhnya sesuai aturan hukum,” tegas Tomas Mopili.

The post Buntut Konflik Sosial dan Izin Lingkungan, Gubernur Gusnar Ismail Diserbu Aspirasi Pemuda Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Buntut Konflik Sosial dan Izin Lingkungan, Gubernur Gusnar Ismail Diserbu Aspirasi Pemuda Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (29/9/2026).

RDP tersebut dilaksanakan dalam rangka membedah secara mendalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027.

Dalam RDP tersebut, sejumlah kepala dinas dan pimpinan instansi memaparkan struktur anggaran, program kerja prioritas, serta kebutuhan belanja masing-masing perangkat daerah guna menopang pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik pada tahun mendatang.

Badan Keuangan memaparkan struktur umum pendapatan dan belanja daerah, yang mencakup alokasi belanja wajib dan mengikat, dana transfer ke kabupaten/kota, kewajiban pembayaran pinjaman daerah, hingga program prioritas yang diampu tiap OPD.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membeberkan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak dan retribusi. Fokus penerimaan menyasar pajak kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), pajak alat berat, serta penguatan retribusi daerah. Bapenda juga menekankan digitalisasi layanan, penguatan Samsat, serta kerja sama penagihan bersama kepolisian, kejaksaan, pemkab/pemkot, kementerian, dan sektor swasta.

Di sektor investasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP memaparkan program strategis mendorong iklim investasi daerah, khususnya pengembangan kemitraan antara investor skala besar dengan pelaku UMKM lokal.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menguraikan agenda rehabilitasi lahan, penanaman pohon, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga pengawasan kawasan hutan dan perizinan lingkungan.

Adapun Dinas ESDM memaparkan alokasi program kegeologian, tata kelola mineral dan batubara, energi terbarukan, ketenagalistrikan, pembinaan pertambangan rakyat, reklamasi pascatambang, serta penyediaan instalasi listrik gratis bagi warga kurang mampu.

Sorotan Pimpinan dan Anggota Legislatif

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan perlunya reorientasi tata kelola birokrasi di tubuh pemerintah daerah. Menurut Ridwan, OPD tidak boleh hanya berfokus pada penyerapan anggaran, melainkan harus inovatif menciptakan peluang yang berkontribusi nyata pada peningkatan PAD.

Ridwan mendorong intervensi kebijakan pada sektor unggulan daerah, khususnya potensi kelautan dan pengolahan rumput laut, agar dikaji secara ilmiah bersama tenaga ahli hingga mampu menjadi komoditas ekspor prioritas. Ia juga berharap legislator muda, seperti Erwinsyah Ismail, dapat turut membaca potensi tiap OPD dan mengawal kajian birokrasi yang lebih produktif.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail, memberikan masukan krusial terkait perizinan pertambangan rakyat dan pendapatan daerah. Erwinsyah mengingatkan OPD untuk mengantisipasi melonjaknya pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada tahun 2027.

Ia mendesak Dinas PTSP, ESDM, dan DLHK memperkuat integrasi pelayanan satu pintu guna mencegah kesimpangsiuran informasi. Erwinsyah juga mengusulkan penguatan tenaga ahli hukum dan komunikasi publik, penagihan tunggakan pajak, serta pengadaan alat ukur Pajak Air Permukaan (PAP) demi menekan kebocoran PAD.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Hasan, menilai estimasi pendapatan daerah dalam Ranperda APBD 2027 masih terlampau konservatif. Fadli mendesak TAPD menyusun target PAD yang lebih progresif dengan mengacu pada realisasi capaian tahun berjalan, terutama pada sektor pajak kendaraan, PBBKB, dan dana bagi hasil cukai rokok.

Sementara itu, Anggota Komisi II, Venny Rosdiana Anwar, mempertanyakan alokasi anggaran pengadaan voltmeter yang sebelumnya telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027 namun belum tampak dalam alokasi anggaran Dinas Pertanian. Venny meminta TAPD memberikan klarifikasi resmi mengenai status dan penempatan anggaran tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menyoroti dukungan anggaran pelatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja serta rincian belanja modal pengadaan perangkat komputer pada Dinas PTSP demi menunjang kualitas pelayanan publik.

Anggota Komisi II, H. Suyuti, mengusulkan kerja sama interdaerah antara Pemprov Gorontalo dan Pemprov Sulawesi Utara (Bapenda Sulut) guna memperketat pengawasan pajak bahan bakar industri, mengingat pasokan BBM untuk perusahaan di Gorontalo mayoritas didistribusikan dari Bitung, Sulawesi Utara.

DPRD Pertanyakan Izin PT SBM dan Ketentuan IPR

Anggota Komisi II, Hamzah Idrus, meminta kejelasan dari instansi teknis terkait aktivitas PT Selebes Bone Mineral (SBM) yang disinyalir telah melakukan eksplorasi di Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango.

Hamzah meminta Dinas PTSP mengonfirmasi status perizinan aktif PT SBM, Dinas ESDM menjelaskan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) apakah masih eksplorasi atau sudah operasi produksi, serta DLHK menerangkan dokumen persetujuan lingkungan yang menjadi dasar kegiatan pengeboran di lapangan.

Di sisi lain, Anggota Komisi II, Limonu Hippy, menyoroti kesimpangsiuran aturan jaminan reklamasi pascatambang dalam pengurusan IPR. Limonu meminta Dinas ESDM menyatukan persepsi mengenai dasar hukum penentuan biaya jaminan reklamasi per hektare yang dibebankan di awal, serta mengklarifikasi korelasinya dengan Permen ESDM Nomor 18 agar tidak memberatkan dan membingungkan masyarakat pemohon IPR.

Rangkaian masukan dan pembahasan RDP ini menjadi catatan krusial bagi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendalami Ranperda APBD TA 2027, guna memastikan setiap rupiah alokasi anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

The post Bahas Ranperda APBD 2027! Komisi II DPRD Gorontalo Cecar Mitra OPD Soal PAD dan Perizinan appeared first on Barakati ID.

The post Bahas Ranperda APBD 2027! Komisi II DPRD Gorontalo Cecar Mitra OPD Soal PAD dan Perizinan appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Pembentukan wilayah Bone Pesisir menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Gorontalo terus di dorong oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai tahapan mulai dari kajian hingga unsur pendukung lainnya untuk pemenuhan persyaratan menjadi satu kabupaten tak lupa pula dipersiapkan.

Tak lupa pula studi kelayakan pembentukan DOB dari berbagai macam sumber, baik dari segi potensi daerah, potensi keuangan dan ekonomi daerah yang akan dimekarkan, kemudian ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor utama, juga turut di analisa.

Salah satu tokoh pemuda Yusuf Relix Hemuto mengungkapkan, Kabupaten Bone pesisir ini telah lama diperjuangkan. Bahkan setiap menjelang pemilihan umum baik legislatif maupun kepala daerah semua ramai bahkan kompak kompakan membicarakannya.

“Tapi mudah pula buyar seperti kepiting hidup dalam keranjang. Apalagi kalau sudah menyangkut dana, klaim kontribusi yaitu soal siapa yg paling berjuang dan lain-lain. Hal seperti ini yang bikin buyar. Mungkin karena budaya di Bonpes yang sangat demokratis melihat semua orang sama level, mungkin juga karena dasar keegoan kita yang terlalu kental,” Ujar Relix.

”Karena itu saya berharap semua pejuang Bonpes ini menurunkan sedikit egonya, mengakui semua pejuang, menciptakan kebersamaan dan kekompakan. Biar nanti kita ribut ribut berebut kursi kalau Kabupaten Bonpes sudah berdiri,..”

“Banyak contohnya para pejuang pemekaran yang sangat beruntung dapat jabatan atau uang setelah berhasil pemekaran. Banyak contohnya juga para pejuang yang akhirnya terpinggirkan dan tak dapat apa-apa Kita semua mesti bersiap untuk menjadi pejabat, sekaligus siap untuk tidak jadi apa pun,” Jelas Relix.

The post Pejuang Pemekaran, Mesti Siap Tidak Jadi Apapun appeared first on Barakati ID.

The post Pejuang Pemekaran, Mesti Siap Tidak Jadi Apapun appeared first on Barakati ID.