DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk konsultasi mengenai penguatan program perhutanan sosial serta pembahasan izin Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Pohuwato, Jumat (14/11/2025).

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 11, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama anggota Komisi II.

Rombongan DPRD diterima oleh Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, Enik Ekowati, bersama Zulmansyah, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKTHA) sekaligus Plt. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS), serta jajaran pejabat teknis di lingkungan KLHK.

Pada kesempatan tersebut, Komisi II memaparkan berbagai tantangan dan kebutuhan terkait pengelolaan perhutanan sosial di Pohuwato, terutama di kawasan seluas 1.000 hektare yang tengah proses pengukuran oleh UPTD Manado. Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, mengungkapkan adanya temuan tumpang tindih pemanfaatan lahan seluas sekitar 400 hektare yang telah digunakan oleh pihak lain untuk penanaman sorgum, tanpa keterlibatan maupun sosialisasi kepada masyarakat lokal.

“Masyarakat belum pernah diinformasikan terkait aktivitas penanaman tersebut. Dari total 1.000 hektare, sekitar 400 hektare telah lebih dahulu diolah oleh pihak lain, padahal kelompok tani hutan setempat masih menunggu proses izin,” kata Mikson.

Lebih lanjut, kawasan ini direncanakan sebagai area pengembangan durian dan kakao—dua komoditas unggulan yang diyakini berpotensi meningkatkan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan pangan di Pohuwato. Komisi II juga menyoroti keunggulan wilayah Pohuwato oleh adanya pelabuhan ekspor yang mendukung pengembangan durian dan kakao dalam skala besar. Beberapa off-taker telah siap membeli hasil panen sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada kelompok tani.

Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa menegaskan pentingnya percepatan legalitas izin perhutanan sosial agar peluang ekonomi masyarakat dapat terwujud. “Saat izin terbit, kelompok tani bisa bergerak mengembangkan durian dan kakao dengan kepastian pasar. Ini tentu akan mendorong ekonomi rakyat,” tegas Ridwan.

Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, Enik Ekowati, mengapresiasi komitmen DPRD Gorontalo dalam mengawal program perhutanan sosial dan menegaskan kesiapan KLHK untuk memfasilitasi penyelesaian seluruh persoalan, mulai dari tumpang tindih lahan, penyiapan kelembagaan, sampai legalitas izin HKm.

KLHK juga memaparkan perkembangan dan aturan terbaru terkait program perhutanan sosial nasional, pola tanam agroforestry, batasan jenis tanaman (termasuk larangan sawit), serta penguatan kelompok usaha perhutanan sosial.

“Areal perhutanan sosial memberikan hak akses pemanfaatan, bukan perusakan hutan. Komoditas yang dikembangkan harus mengikuti pola agroforestri, di mana komoditas seperti kakao atau durian ditanam di sela-sela pohon kayu,” jelas perwakilan Direktorat PKPS.

Berdasarkan data KLHK, Provinsi Gorontalo telah mengantongi 32.700 hektare izin perhutanan sosial yang tersebar di berbagai skema, meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan HTR. Sementara itu, potensi calon areal program ini di Gorontalo masih mencapai 76.000 hektare.

Di akhir pertemuan, Komisi II DPRD Gorontalo berharap proses persetujuan kawasan perhutanan sosial di Pohuwato dapat dipercepat demi kepentingan masyarakat dan pembangunan sektor kehutanan yang produktif. “Kami dari Komisi II berharap koordinasi seperti ini terus berlanjut agar seluruh persoalan perhutanan sosial bisa diselesaikan secara menyeluruh,” tutup Mikson.

Pihak Ditjen Perhutanan Sosial menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan data yang disampaikan, termasuk penanganan kasus tumpang tindih lahan dan pendampingan kelompok tani hingga tahap pemasaran. Pertemuan ditutup dengan harapan kolaborasi KLHK, pemerintah daerah, dan DPRD dapat terus berjalan guna memastikan manfaat sosial dan ekonomi kawasan hutan bagi masyarakat Pohuwato dan Gorontalo secara luas.

The post KLHK Siap Fasilitasi Sengketa Lahan, DPRD Provinsi Gorontalo Gerak Cepat Konsultasi appeared first on Barakati ID.

The post KLHK Siap Fasilitasi Sengketa Lahan, DPRD Provinsi Gorontalo Gerak Cepat Konsultasi appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyambut kedatangan kembali investor kakao asal Jepang yang untuk keempat kalinya berkunjung ke Kabupaten Pohuwato.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati pada Senin (27/10/2025). Dalam kesempatan itu, pihak investor memperlihatkan hasil olahan biji kakao dari Kecamatan Taluditi yang telah berhasil diproduksi menjadi bahan baku cokelat siap konsumsi.

Bupati Saipul menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas keseriusan investor Jepang yang menindaklanjuti kerja sama sebelumnya dengan membawa bukti nyata hasil pengolahan kakao lokal.

“Niat baik dari investor ini sangat kami sambut dengan antusias. Pertemuan ketiga bulan lalu terbukti tidak sia-sia, karena kini mereka datang kembali membawa hasil olahan biji kakao Taluditi yang diperlihatkan langsung kepada kami,” ujar Bupati Saipul sambil memperlihatkan dua kantong cokelat hasil produksi tersebut.

Menurut Bupati, pertemuan ini menjadi bukti konkret bahwa kakao asal Pohuwato memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional.

“Kami bersyukur dan menyambut baik hasil yang diperlihatkan ini. Pemerintah daerah akan turut mempromosikan cokelat hasil olahan pengusaha Jepang tersebut,” tambahnya.

Ia juga berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi para petani kakao di Pohuwato untuk lebih giat mengembangkan komoditas unggulan daerah.

“Kami mendorong agar petani terus bersemangat. Dengan terbukanya pasar dan adanya kepastian penampung, kami optimis kakao Pohuwato akan semakin berkembang dan dikenal luas,” terang Saipul Mbuinga.

Sementara itu, juru bahasa Indonesia–Jepang, Dedi Iramanto, yang mendampingi tim investor, menjelaskan bahwa pihak Jepang sangat tertarik dengan kualitas biji kakao dari Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Taluditi.

“Yang menjadi perhatian mereka adalah biji kakao dari Marisa V di Desa Mekarti Jaya, Marisa VI di Desa Puncak Jaya, dan Panca Karsa I. Mereka menilai cara petani Pohuwato dalam merawat tanaman kakao sudah sangat baik, tidak hanya menanam, tetapi juga menjaga kualitas,” jelas Dedi.

Diketahui, tim investor Jepang berasal dari perusahaan Chateraise Jepang, yang diwakili oleh Mr. Kusima bersama rekan-rekannya, yakni Mr. Yasaki, Mr. Haibara, Mr. Kajihara, serta perwakilan dari Indonesia, Jaldin.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Kamri Alwi, menambahkan bahwa potensi kakao di daerahnya cukup besar, terutama di Kecamatan Taluditi. Berdasarkan data statistik perkebunan, luas lahan kakao di Taluditi mencapai 3.661,75 hektare, terdiri atas tanaman menghasilkan (TM) 655 ha, tanaman belum menghasilkan (TBM) 199 ha, dan tanaman rusak atau mati (TR) 1.807,75 ha.

Secara keseluruhan, luas total tanaman kakao di Kabupaten Pohuwato tercatat 3.955,75 hektare, dengan rincian TM 823,5 ha, TBM 252 ha, dan TR 2.880,25 ha.

“Dengan kehadiran investor dari Jepang ini, kami berharap kerja sama dalam pengembangan kakao dapat memperkuat posisi Pohuwato sebagai salah satu sentra kakao potensial di kawasan timur Indonesia,” ungkap Kamri Alwi.

Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Bupati Bahari Gobel, Tenaga Ahli Bupati, serta unsur Bappeda Pohuwato, Husain Ingo.

The post Tak Main-Main, Jepang Kembali Incar Kakao Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Tak Main-Main, Jepang Kembali Incar Kakao Pohuwato appeared first on Barakati ID.