Connect with us

Advertorial

KLHK Siap Fasilitasi Sengketa Lahan, DPRD Provinsi Gorontalo Gerak Cepat Konsultasi

Published

on

DEPROV – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk konsultasi mengenai penguatan program perhutanan sosial serta pembahasan izin Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Pohuwato, Jumat (14/11/2025).

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 11, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama anggota Komisi II.

Rombongan DPRD diterima oleh Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, Enik Ekowati, bersama Zulmansyah, Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKTHA) sekaligus Plt. Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS), serta jajaran pejabat teknis di lingkungan KLHK.

Pada kesempatan tersebut, Komisi II memaparkan berbagai tantangan dan kebutuhan terkait pengelolaan perhutanan sosial di Pohuwato, terutama di kawasan seluas 1.000 hektare yang tengah proses pengukuran oleh UPTD Manado. Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, mengungkapkan adanya temuan tumpang tindih pemanfaatan lahan seluas sekitar 400 hektare yang telah digunakan oleh pihak lain untuk penanaman sorgum, tanpa keterlibatan maupun sosialisasi kepada masyarakat lokal.

“Masyarakat belum pernah diinformasikan terkait aktivitas penanaman tersebut. Dari total 1.000 hektare, sekitar 400 hektare telah lebih dahulu diolah oleh pihak lain, padahal kelompok tani hutan setempat masih menunggu proses izin,” kata Mikson.

Lebih lanjut, kawasan ini direncanakan sebagai area pengembangan durian dan kakao—dua komoditas unggulan yang diyakini berpotensi meningkatkan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan pangan di Pohuwato. Komisi II juga menyoroti keunggulan wilayah Pohuwato oleh adanya pelabuhan ekspor yang mendukung pengembangan durian dan kakao dalam skala besar. Beberapa off-taker telah siap membeli hasil panen sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada kelompok tani.

Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa menegaskan pentingnya percepatan legalitas izin perhutanan sosial agar peluang ekonomi masyarakat dapat terwujud. “Saat izin terbit, kelompok tani bisa bergerak mengembangkan durian dan kakao dengan kepastian pasar. Ini tentu akan mendorong ekonomi rakyat,” tegas Ridwan.

Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial, Enik Ekowati, mengapresiasi komitmen DPRD Gorontalo dalam mengawal program perhutanan sosial dan menegaskan kesiapan KLHK untuk memfasilitasi penyelesaian seluruh persoalan, mulai dari tumpang tindih lahan, penyiapan kelembagaan, sampai legalitas izin HKm.

KLHK juga memaparkan perkembangan dan aturan terbaru terkait program perhutanan sosial nasional, pola tanam agroforestry, batasan jenis tanaman (termasuk larangan sawit), serta penguatan kelompok usaha perhutanan sosial.

“Areal perhutanan sosial memberikan hak akses pemanfaatan, bukan perusakan hutan. Komoditas yang dikembangkan harus mengikuti pola agroforestri, di mana komoditas seperti kakao atau durian ditanam di sela-sela pohon kayu,” jelas perwakilan Direktorat PKPS.

Berdasarkan data KLHK, Provinsi Gorontalo telah mengantongi 32.700 hektare izin perhutanan sosial yang tersebar di berbagai skema, meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan HTR. Sementara itu, potensi calon areal program ini di Gorontalo masih mencapai 76.000 hektare.

Di akhir pertemuan, Komisi II DPRD Gorontalo berharap proses persetujuan kawasan perhutanan sosial di Pohuwato dapat dipercepat demi kepentingan masyarakat dan pembangunan sektor kehutanan yang produktif. “Kami dari Komisi II berharap koordinasi seperti ini terus berlanjut agar seluruh persoalan perhutanan sosial bisa diselesaikan secara menyeluruh,” tutup Mikson.

Pihak Ditjen Perhutanan Sosial menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan data yang disampaikan, termasuk penanganan kasus tumpang tindih lahan dan pendampingan kelompok tani hingga tahap pemasaran. Pertemuan ditutup dengan harapan kolaborasi KLHK, pemerintah daerah, dan DPRD dapat terus berjalan guna memastikan manfaat sosial dan ekonomi kawasan hutan bagi masyarakat Pohuwato dan Gorontalo secara luas.

Advertorial

Masih Ada Tumpukan Sampah: Wali Kota Adhan Tegur Lurah dan Camat

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyoroti masih adanya tumpukan sampah di sejumlah titik kota. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang digelar di Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Selasa (13/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Adhan menekankan pentingnya kepedulian dan tanggung jawab para lurah dan camat terhadap kebersihan wilayah masing-masing. Ia menyampaikan bahwa temuan lapangan tersebut menjadi bentuk evaluasi dan peringatan agar aparat kelurahan dan kecamatan tidak lengah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Saya coba lewat jalur ke Kota Barat, saya temukan tiga tumpukan sampah. Di Jalan Agus Salim juga masih ada satu titik,” ujar Adhan saat memaparkan hasil pengamatannya.

Wali Kota Adhan juga menambahkan, di jalur Tanggikiki hingga perbatasan Tapa, pihaknya menemukan tujuh tumpukan sampah. Selain itu, tumpukan serupa juga masih terlihat di ujung Kelurahan Leato, yang menunjukkan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian serius dari aparat wilayah.

Menurut Adhan, penyampaian temuan tersebut bukan sekadar laporan, melainkan peringatan tegas agar seluruh lurah dan camat meningkatkan pengawasan serta respons terhadap masalah kebersihan.

“Ini saya sampaikan supaya kita semua tahu kondisi di lapangan, terutama lurah dan camat di wilayah masing-masing,” tegasnya.

Meski begitu, Wali Kota mengakui bahwa kondisi kebersihan Kota Gorontalo menunjukkan perbaikan signifikan dibanding sebelumnya, berkat upaya bersama pemerintah dan masyarakat.

“Alhamdulillah, dengan berbagai langkah yang kita lakukan, kondisi ini sudah mulai berkurang dari sebelumnya,” ujar Adhan.

Ia menegaskan, upaya peningkatan kebersihan akan terus berlanjut dan menjadi prioritas utama pemerintah kota. Para lurah dan camat diminta memastikan wilayahnya tetap bersih sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

“Walaupun belum maksimal, tapi sudah ada perbaikan dan harus terus kita tingkatkan,” pungkas Wali Kota.

Continue Reading

Advertorial

Rapat Senat FIS UNG 2026: Fokus pada Riset, Pembelajaran, dan Kolaborasi

Published

on

UNG – Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar rapat senat tahunan sekaligus menyusun rencana program kerja tahun 2026 di Aula FIS pada Selasa, 13 Januari 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dekan FIS UNG, Dr. Drs. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., dan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian tahun 2025 serta merumuskan strategi pengembangan ke depan.

Rapat senat kali ini berfokus pada evaluasi program-program unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sepanjang 2025. Dalam kesempatan itu, para peserta diberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan rekomendasi konstruktif guna memperkuat kinerja fakultas serta meningkatkan akuntabilitas institusi di masa mendatang.

Agenda utama rapat ialah penyusunan dan pembahasan rencana program tahun 2026. Berbagai rancangan program yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan baru sekaligus mendukung visi FIS UNG dalam memperkuat peran ilmu sosial di tingkat nasional dan internasional. Beberapa program prioritas yang menjadi fokus pembahasan antara lain peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan riset berbasis komunitas, serta perluasan kerja sama strategis dengan mitra akademik dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam sambutannya, Dr. Zuchri Abdussamad menegaskan pentingnya kolaborasi lintas unsur civitas akademika dalam mencapai visi dan misi fakultas.

“Tahun 2026 adalah tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang. Mari kita tingkatkan sinergi dan optimalkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Dekan FIS UNG.

Suasana rapat berlangsung dinamis dengan diskusi terbuka serta sesi tanya jawab yang konstruktif. Para anggota senat aktif menyampaikan masukan untuk penyempurnaan program kerja yang telah dirancang. Di penghujung kegiatan, seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi program-program tersebut sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pelayanan publik di lingkungan FIS UNG.

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan FIS UNG dalam menjaga kualitas akademik dan memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Rp43 Miliar Dipertahankan, Pembangunan Kantor Bupati Pohuwato Aman dari Efisiensi

Published

on

Pohuwato – Mengawali tahun 2026, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Pohuwato melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (13/1/2026). Kunjungan ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Pohuwato.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PUPR tersebut, Bupati Saipul didampingi Sekretaris Daerah Iskandar DatauAsisten Ekonomi dan Pembangunan Mahyudin AhmadAsisten Administrasi Umum Ahmad DjuunaKepala Bappeda Rustam MellengKepala BPKPD Tety Alamari, dan Kepala Dinas PUPR Ir. Risdiyanto Mokodompit.

Turut mendampingi pula Kepala BPBPK Provinsi Gorontalo Singgi Raharja, ST, serta PPK Perencanaan dan staf BPBPK, yang turut memenuhi permintaan Bupati Saipul agar bersama-sama menyampaikan aspirasi pembangunan daerah.

Rombongan Pemkab Pohuwato diterima langsung oleh Wakil Menteri PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, MT, didampingi Direktur Sanitasi, Direktur Prasarana Strategis, serta jajaran pejabat eselon lainnya di lingkungan kementerian.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementerian PUPR terhadap Kabupaten Pohuwato, khususnya terkait alokasi anggaran pembangunan Kantor Bupati Pohuwato senilai Rp43 miliar.

“Kami sangat berterima kasih karena di tengah efisiensi nasional akibat bencana di beberapa provinsi, alokasi pembangunan Kantor Bupati Pohuwato tetap dipertahankan. Ini menunjukkan komitmen dan dukungan nyata pemerintah pusat bagi kami,” ujar Bupati Saipul.

Bupati menambahkan, pembangunan kantor baru tersebut menjadi kebutuhan prioritas dalam meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima.

Selain itu, Bupati Saipul turut menyampaikan apresiasi atas dukungan anggaran optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM Randangan, yang berfungsi melayani kebutuhan air bersih Bandara Panua Pohuwato serta masyarakat di Desa Motolohu, Imbodu, Omayuwa, dan Siduwonge.

“Dengan optimalisasi ini, kami berharap pelayanan air bersih bisa kembali normal dan semakin maksimal,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menegaskan pentingnya pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yang kini menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya pertumbuhan penduduk serta aktivitas ekonomi akibat hadirnya investasi pertambangan di Pohuwato. Ia meminta agar anggaran sebesar Rp14,5 miliar untuk pembangunan IPLT beserta armada truk pengangkut tinja tidak dipangkas akibat efisiensi nasional.

Permintaan itu mendapat tanggapan positif dari Wakil Menteri PUPR, yang langsung memerintahkan Direktur Sanitasi untuk memastikan anggaran IPLT tidak dihapus mengingat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Menutup pertemuan, Bupati Saipul juga mengusulkan sejumlah program strategis lain untuk dapat diakomodasi dalam pembiayaan kementerian, antara lain pembangunan Sekolah Rakyatpasar sehat, serta peningkatan sarana Gelanggang Olahraga (GOR) Pohuwato.

Wakil Menteri PUPR menyambut baik usulan tersebut, namun menegaskan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar, Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk peningkatan fasilitas GOR.

“Kami melihat peluang pembiayaan melalui APBN masih terbuka lebar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus aktif dan proaktif dalam mengusulkan program agar dapat masuk dalam rencana kerja kementerian dan teranggarkan,” tutup Bupati Saipul.

Kunjungan ini menjadi langkah awal Pemkab Pohuwato di tahun 2026 untuk memperjuangkan program infrastruktur prioritas dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler