Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo di ruang kerja Wakil Bupati Pohuwato, Jumat (22/08/2025).

Kunjungan tersebut membahas persoalan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Pohuwato sekaligus mengklarifikasi data terkait tata kelola sawit kepada pemerintah daerah.

Rombongan Pansus dipimpin oleh Ketua Umar Karim, S.IP, bersama anggota Hais Ayuwa, S.Sos, M.Si, Limonu Hippy, S.AP, Sitti Nurain Sompie, Hamzah Idrus, dan Ramdan D. Liputo, serta didampingi tim pendamping.

Mereka diterima Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Arman Mohamad, Staf Ahli Bupati Rustam Meleng, Kepala Bappeda Irfan Saleh, Kadis Pertanian Kamri Alwi, Kepala DLH Sumitro Monoarfa, Kadis Perindagkop dan UKM Ibrahim Kiraman, Plt Kadis Penanaman Modal dan PTSP Zulkifli Umar, Kabag Hukum Owin Mohi, perwakilan BPKPD Susiana De’uso, serta Tenaga Ahli Bupati Darwin Laiya dan Yasin Pakaya.

Wabup Iwan Adam menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menindaklanjuti kebutuhan petani plasma sawit di Pohuwato.

“Permohonan maaf kami sampaikan karena Bupati Pohuwato sedang menjalankan tugas di luar daerah, sehingga saya diberikan mandat untuk menerima kunjungan Pansus hari ini,” ujar Iwan.

Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap perluasan wilayah plasma oleh perusahaan sawit agar tidak merugikan masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan hak-hak petani plasma terlindungi, sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Harapannya, para petani plasma bisa memperoleh ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan lahan sawit yang selama ini dikelola perusahaan,” tambahnya.

Ketua Pansus Tata Kelola Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang belum diusahakan.

“Sekitar 15 hektare lebih lahan sudah berstatus HGU sawit, tetapi belum dimanfaatkan. Hal ini tentu berdampak besar secara ekonomi, terutama pada potensi bagi hasil daerah,” ungkapnya.

Umar juga menekankan pentingnya optimalisasi program plasma sawit agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tata kelola sawit. Dalam waktu dekat, KPK dijadwalkan berkunjung ke Gorontalo untuk membahas teknis pemanfaatan lahan-lahan terlantar agar bisa dioptimalkan.

“Harapannya tata kelola perkebunan sawit di daerah bisa lebih transparan, optimal, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Umar.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan tata kelola perkebunan sawit di Pohuwato, sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Pohuwato dalam mengoptimalkan potensi perkebunan sawit demi kesejahteraan masyarakat.

The post Pemda Pohuwato & DPRD Provinsi Bahas Jalan Keluar Polemik Plasma Sawit appeared first on Barakati ID.

The post Pemda Pohuwato & DPRD Provinsi Bahas Jalan Keluar Polemik Plasma Sawit appeared first on Barakati ID.