Connect with us

Advertorial

Pemda Pohuwato & DPRD Provinsi Bahas Jalan Keluar Polemik Plasma Sawit

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo di ruang kerja Wakil Bupati Pohuwato, Jumat (22/08/2025).

Kunjungan tersebut membahas persoalan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Pohuwato sekaligus mengklarifikasi data terkait tata kelola sawit kepada pemerintah daerah.

Rombongan Pansus dipimpin oleh Ketua Umar Karim, S.IP, bersama anggota Hais Ayuwa, S.Sos, M.Si, Limonu Hippy, S.AP, Sitti Nurain Sompie, Hamzah Idrus, dan Ramdan D. Liputo, serta didampingi tim pendamping.

Mereka diterima Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Arman Mohamad, Staf Ahli Bupati Rustam Meleng, Kepala Bappeda Irfan Saleh, Kadis Pertanian Kamri Alwi, Kepala DLH Sumitro Monoarfa, Kadis Perindagkop dan UKM Ibrahim Kiraman, Plt Kadis Penanaman Modal dan PTSP Zulkifli Umar, Kabag Hukum Owin Mohi, perwakilan BPKPD Susiana De’uso, serta Tenaga Ahli Bupati Darwin Laiya dan Yasin Pakaya.

Wabup Iwan Adam menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menindaklanjuti kebutuhan petani plasma sawit di Pohuwato.

“Permohonan maaf kami sampaikan karena Bupati Pohuwato sedang menjalankan tugas di luar daerah, sehingga saya diberikan mandat untuk menerima kunjungan Pansus hari ini,” ujar Iwan.

Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap perluasan wilayah plasma oleh perusahaan sawit agar tidak merugikan masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan hak-hak petani plasma terlindungi, sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Harapannya, para petani plasma bisa memperoleh ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan lahan sawit yang selama ini dikelola perusahaan,” tambahnya.

Ketua Pansus Tata Kelola Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang belum diusahakan.

“Sekitar 15 hektare lebih lahan sudah berstatus HGU sawit, tetapi belum dimanfaatkan. Hal ini tentu berdampak besar secara ekonomi, terutama pada potensi bagi hasil daerah,” ungkapnya.

Umar juga menekankan pentingnya optimalisasi program plasma sawit agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tata kelola sawit. Dalam waktu dekat, KPK dijadwalkan berkunjung ke Gorontalo untuk membahas teknis pemanfaatan lahan-lahan terlantar agar bisa dioptimalkan.

“Harapannya tata kelola perkebunan sawit di daerah bisa lebih transparan, optimal, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Umar.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan tata kelola perkebunan sawit di Pohuwato, sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Pohuwato dalam mengoptimalkan potensi perkebunan sawit demi kesejahteraan masyarakat.

Advertorial

Tegas! Pemkot Gorontalo Dukung Penuh Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal Tanpa Cukai

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas instansi kepabeanan dalam memberantas peredaran barang ilegal. Dukungan ini ditegaskan secara langsung saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail, menghadiri acara pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan kepabeanan dan cukai di eks Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada pemusnahan produk-produk ilegal, khususnya rokok tanpa pita cukai (polos) atau yang tidak bermeterai resmi. Langkah ini merupakan bagian krusial dari upaya penegakan hukum dan aturan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sekda Ismail menyatakan bahwa pemerintah daerah berdiri di garda terdepan untuk mendukung penuh segala bentuk penertiban peredaran rokok ilegal di wilayahnya.

“Pemusnahan ini sangat perlu kita dukung karena berkaitan langsung dengan tata kelola pengedaran barang. Khususnya untuk komoditas rokok, distribusinya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dikenakan pajak cukai,” ujar Ismail.

Lebih lanjut, ia menjabarkan bahwa keberadaan rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum perniagaan, tetapi juga merugikan kas daerah secara nyata. Pasalnya, sebagian dari pendapatan cukai rokok nasional turut dialokasikan kembali ke daerah.

“Cukai atau pajak rokok itu, 10 persennya akan masuk ke daerah. Dengan mendukung penegakan aturan kepabeanan ini, secara tidak langsung kita juga berkontribusi nyata dalam mengamankan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Selain menyoroti aspek penerimaan pendapatan daerah, Sekda Ismail juga menggarisbawahi bahwa pengendalian peredaran rokok bersinggungan erat dengan upaya negara dalam menjaga taraf kesehatan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pengenaan instrumen pajak dan cukai pada produk tembakau sejatinya menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan tingkat konsumsi warga.

“Kalau pajak atau cukai semakin tinggi, harga rokok akan ikut menyesuaikan. Hal itu diharapkan dapat mengurangi atau mengendalikan daya beli dan konsumsi rokok, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Ismail mengakui bahwa hingga saat ini, rokok masih menjadi barang konsumsi yang sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat. Namun demikian, pemerintah tetap memiliki kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengatur peredarannya demi kemaslahatan yang lebih luas.

Melalui momentum kegiatan pemusnahan ini, Pemkot Gorontalo berharap kesadaran masyarakat—baik dari sisi konsumen maupun pedagang—terhadap pentingnya penggunaan barang legal dapat semakin meningkat. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan maksimal bagi kesehatan publik.

Continue Reading

Advertorial

Tanpa Sekat Birokrasi! Wali Kota Adhan Berbaur Lepas dengan Warga Tutup HUT ke-298 Kota Gorontalo

Published

on

Kota Gorontalo – Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai penutupan seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-298 Kota Gorontalo yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja, Rabu (22/4/2026). Dalam momen puncak tersebut, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, tampak melepaskan sekat birokrasi dan berbaur lepas bersama warga masyarakat.

Acara penutupan yang berlangsung meriah ini turut dihadiri oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta ribuan warga setempat.

Dalam pidato sambutannya, Wali Kota Adhan menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan yang sukses dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa semangat kebersamaan adalah kunci utama dalam memperkuat peran serta warga guna menyokong pembangunan daerah.

“Momentum peringatan ulang tahun ke-298 ini hendaknya kita jadikan sarana refleksi untuk melihat kembali perjalanan panjang Kota Gorontalo, sekaligus mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” ujar Adhan Dambea di hadapan masyarakat yang hadir.

Lebih lanjut, pucuk pimpinan Kota Gorontalo itu mengajak warganya untuk terus merawat persatuan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah pesatnya dinamika pembangunan perkotaan.

“Mari kita jadikan semangat hari ulang tahun Kota Gorontalo ini sebagai energi positif untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah yang kita cintai,” tambahnya memotivasi.

Sebagai informasi, rangkaian peringatan HUT ke-298 tahun ini telah diisi dengan ragam kegiatan positif, mulai dari perlombaan kesenian, kegiatan syiar keagamaan, turnamen olahraga, kompetisi e-sport, hingga pameran pemberdayaan UMKM yang digelar di sepanjang jalan depan Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo.

Malam puncak penutupan tersebut ditutup dengan penuh kegembiraan. Suasana menjadi semakin cair ketika Wali Kota Adhan terlihat berbaur ke tengah kerumunan masyarakat saat grup band The Soul mulai melantunkan deretan lagu-lagu Timur yang menggugah semangat kebersamaan.

Continue Reading

Advertorial

Tantangan Fiskal 2026: Kucuran Dana Susut, Pemkot Gorontalo Andalkan Sektor Jasa dan Pajak

Published

on

Kota Gorontalo – Momentum penutupan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-298 Kota Gorontalo yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja, Rabu (22/4/2026), dimanfaatkan oleh Wali Kota Adhan Dambea untuk menyampaikan pesan strategis. Pucuk pimpinan Kota Gorontalo itu menyoroti kondisi fiskal daerah yang makin mengetat dan mendorong pentingnya kemandirian ekonomi serta kolaborasi antara masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam pidato arahannya, Wali Kota Adhan mengungkapkan fakta bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo saat ini tengah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Hal ini merupakan imbas langsung dari sejumlah kebijakan dan rasionalisasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Tahun 2026 ini saja, kucuran anggaran kita dari pusat dikurangi sekitar Rp120 miliar. Sementara di sisi lain, beberapa program justru dibebankan pelaksanaannya ke daerah. Oleh karena itu, kita harus mampu mandiri dan menggerakkan segala potensi yang ada di wilayah kita,” jelas Adhan di hadapan para hadirin.

Ia menegaskan, secara geografis dan sumber daya alam, Kota Gorontalo tidak memiliki tumpuan dari sektor pertambangan maupun industri berskala besar. Praktis, pemerintah daerah hanya bisa mengandalkan denyut perputaran ekonomi di sektor jasa serta kontribusi taat pajak dari masyarakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama.

“Pendapatan kita sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, dari sektor kuliner dan restoran, ada kontribusi pajak 10 persen yang dibayarkan langsung oleh masyarakat selaku konsumen saat melakukan transaksi. Dana inilah yang menopang pembangunan kita,” papar Wali Kota Adhan.

Menghadapi situasi fiskal yang menantang ini, Adhan juga menuntut peran aktif dan kinerja ekstra dari para abdi negara. Ia meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Gorontalo untuk lebih peka dan turun langsung ke lapangan.

“ASN harus memperlihatkan sikap dan kerja yang nyata di tengah-tengah masyarakat, karena ASN menjadi pilar utama dalam melayani dan mengakomodasi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Sebagai informasi, penutupan di Lapangan Taruna Remaja ini menjadi puncak dari semarak perayaan HUT ke-298 Kota Gorontalo. Rangkaian peringatan tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan meriah, mulai dari perlombaan kesenian, kegiatan syiar keagamaan, turnamen olahraga dan e-sport, hingga pameran pemberdayaan UMKM yang digelar di sepanjang jalan depan Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler