DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Satpol PP Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Kabupaten Gorontalo, Rabu (04/06/2025). Kegiatan ini difokuskan pada razia kos-kosan, hotel, dan tempat karaoke, serta menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.

Razia berlangsung lancar dan tertib, dengan pendekatan yang humanis dari petugas dan anggota dewan. Para pelanggar, khususnya yang kedapatan mengonsumsi minuman keras, tidak hanya ditertibkan, tetapi juga diberikan edukasi langsung oleh para anggota DPRD.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota Komisi I DPRD, di antaranya:
Fadly Poha, Sitti Nurayin Sompie, Ekwan Ahmad, Fikram Salilama, Yeyen Septian Sidiki, Umar Karim, Wahyudin Moridu, dan Ramdan Liputo.

Dalam keterangannya usai kegiatan, Ramdan Liputo menjelaskan bahwa mereka telah mengunjungi sejumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran Perda.

“Kami sudah sempat singgah di beberapa tempat seperti hotel di wilayah Bolihuwangga dan juga tempat karaoke. Di sana, kami dapati adanya aktivitas konsumsi minuman keras, dan kami langsung melakukan edukasi sesuai dengan ketentuan Perda,” ujar Ramdan.

Selain razia, Komisi I dan Satpol PP juga menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kegiatan senam Zumba yang dinilai mengganggu karena penggunaan sound system yang terlalu keras.

Menanggapi laporan tersebut, tim gabungan langsung mendatangi lokasi kegiatan dan menyampaikan imbauan secara humanis agar volume pengeras suara diturunkan demi kenyamanan warga sekitar.

“Ada beberapa masyarakat yang menyampaikan keluhan tersebut, dan kami langsung memberikan peringatan kepada penyelenggara. Kami juga sampaikan bahwa aduan ini berasal dari masyarakat dan harus dihormati,” tambah Ramdan.

Kegiatan ini mempertegas komitmen Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dan Satpol PP dalam menegakkan Perda tidak hanya dengan tindakan represif, tetapi juga dengan pendekatan persuasif dan edukatif, demi menjaga ketertiban umum dan keharmonisan sosial.

Langkah kolaboratif ini mendapat apresiasi dari masyarakat yang berharap kegiatan serupa dilakukan secara rutin dengan tetap mengedepankan dialog, pembinaan, dan penegakan hukum yang adil.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Turun Langsung Dampingi Razia Pelanggar Perda di Kos dan Karaoke appeared first on Barakati ID.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Turun Langsung Dampingi Razia Pelanggar Perda di Kos dan Karaoke appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Rabu (23/04/2025), guna memantau sistem pelayanan masyarakat, struktur organisasi desa, dan perkembangan status desa.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Gorontalo, serta Penjabat Kepala Desa Luhu, Nurnin S. Tune.

Dalam sesi dialog bersama warga dan aparatur desa, sejumlah aspirasi dan keluhan disampaikan, termasuk minimnya alokasi anggaran desa yang dinilai menghambat pelayanan dan pembangunan di tingkat desa.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I, Umar Karim, menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong adanya penambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan efektivitas pelayanan masyarakat.

“Komisi I akan berupaya agar desa-desa, termasuk Desa Luhu, mendapat tambahan bantuan anggaran dari pusat. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” kata Umar Karim.

Selain menyentuh soal anggaran, Umar juga menekankan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai bentuk kemandirian ekonomi desa. Diketahui, PAD Desa Luhu saat ini baru mencapai Rp30 juta per tahun, bersumber dari BUMDes yang bergerak di sektor pengadaan pupuk pertanian.

Sementara itu, Penjabat Kepala Desa Luhu, Nurnin S. Tune, turut menyampaikan permintaan dukungan dari DPRD terkait pembuatan marka jalan di sekitar Posyandu yang terletak di jalur Trans Sulawesi. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Posyandu seringkali menimbulkan kemacetan karena berada di jalan utama yang ramai dilalui kendaraan.

“Kami harap Komisi I dapat membantu mengkomunikasikan kebutuhan ini kepada dinas terkait, demi keselamatan dan kelancaran pelayanan kesehatan dasar di desa kami,” ujar Nurnin.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan hingga ke tingkat paling bawah.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Langsung Pelayanan Desa Luhu, Soroti Minimnya Anggaran dan Usulan Peningkatan PAD appeared first on Barakati ID.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Langsung Pelayanan Desa Luhu, Soroti Minimnya Anggaran dan Usulan Peningkatan PAD appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta Pemerintah Daerah untuk mengkaji ulang hasil efisiensi anggaran yang menyebabkan pengadaan mobil dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi nol dalam APBD 2025.

Penghapusan anggaran tersebut dinilai tidak proporsional, mengingat kendaraan dinas Satpol PP saat ini telah berusia lebih dari 15 tahun—merupakan pengadaan sejak tahun 2011.

Anggota Komisi I, Fikran Salilama, menyayangkan keputusan efisiensi tersebut. Ia menilai justru Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) layak untuk mendapatkan dukungan sarana operasional.

“Yang layak mendapatkan mobil dinas operasional justru Satpol PP, bukan malah dihapus total. Ironisnya, di Sekretariat Daerah justru ada pengadaan dua unit mobil untuk asisten. Padahal itu tidak terlalu urgen,” ungkap Fikran, Senin (22/04/2025).

Fikran pun berharap agar kebijakan ini bisa dikaji ulang oleh Gubernur Gorontalo dan pemerintah daerah, demi menunjang efektivitas kerja Satpol PP di lapangan.

Senada dengan Fikran, anggota Komisi I lainnya, Kristina Udoki, turut menyoroti ketimpangan alokasi anggaran tersebut. Menurutnya, tidak menjadi masalah jika semua pengadaan mobil dinas ditiadakan secara merata. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika efisiensi hanya berlaku untuk satu OPD saja.

“Kalau semua OPD tidak dapat kendaraan, itu fair. Tapi yang terjadi, di Satpol PP tidak ada, sementara di Sekretariat malah ada pengadaan. Padahal Satpol PP jauh lebih membutuhkan kendaraan untuk operasional penegakan perda,” kata Kristina.

Kristina menekankan bahwa banyak Perda yang perlu ditegakkan dan pekerjaan lapangan yang membutuhkan kendaraan dinas sebagai pendukung mobilitas. Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi, ketika instansi yang justru memerlukan sarana kerja paling vital malah tidak mendapat dukungan yang memadai.

“Kami sangat menyayangkan ini. Seharusnya, alokasi mobil dinas Satpol PP dipertahankan. Ini menyangkut efektivitas tugas di lapangan,” tutupnya.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Soroti Penghapusan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Satpol PP appeared first on Barakati ID.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Soroti Penghapusan Anggaran Pengadaan Mobil Dinas Satpol PP appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah permasalahan serius terkait sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Temuan ini terungkap saat kunjungan kerja Pansus dalam rangka pengawasan terhadap realisasi pembangunan sektor pendidikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2024.

Ketua Pansus, Yeyen Sidiki, mengungkapkan bahwa SMA Negeri 1 Buntulia membutuhkan penanganan segera, khususnya terkait ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai.

“Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama di wilayah seperti Kabupaten Pohuwato. Oleh karena itu, permasalahan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas,” jelas Yeyen.

Ia menyebutkan bahwa kebutuhan mendesak di SMA 1 Buntulia meliputi aula yang representatif, ruang kelas yang nyaman, serta pagar sekolah untuk menunjang keamanan siswa.

“Sekolah membutuhkan aula yang layak dan pagar pengaman untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bahkan, kami menemukan salah satu ruang kelas mengalami kerusakan pada tiang penyangga utama, sehingga ruangan itu harus dikosongkan demi keselamatan siswa dan guru. Ini sungguh memprihatinkan,” ujar Yeyen.

Selain sarana fisik, Yeyen juga menyoroti aspek kinerja tenaga pendidik yang dinilai kurang optimal. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat untuk menghindari kerugian negara maupun pihak sekolah, termasuk potensi terulangnya kasus Tukar Ganti Rugi (TGR) seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Masalah kinerja guru juga tidak bisa diabaikan. Ketidakefisienan bisa berdampak sistemik pada kualitas pendidikan dan bisa merugikan negara. Maka, perlu ada pengawasan ketat,” tegasnya.

Semua temuan tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi resmi Pansus kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Rekomendasi ini akan mencakup detail permasalahan sarana prasarana dan hal-hal teknis lainnya yang perlu ditindaklanjuti.

Yeyen Sidiki berharap agar Pemprov Gorontalo dapat segera merespons dan mengambil langkah konkret demi meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Buntulia.

The post Pansus DPRD Provinsi Gorontalo Temukan Masalah Serius Sarpras di SMA 1 Buntulia appeared first on Barakati ID.

The post Pansus DPRD Provinsi Gorontalo Temukan Masalah Serius Sarpras di SMA 1 Buntulia appeared first on Barakati ID.

DEPROV – A.W. Thalib, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, mengungkapkan pentingnya persiapan Pemilu 2024, khususnya terkait pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Hal ini menjadi fokus pada agenda kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boalemo, (4/8/2023).

Dalam pernyataannya, A.W. Thalib menjelaskan bahwa dana untuk Pemilukada 2024 menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah, termasuk untuk Bawaslu dan KPU. Rencananya, sekitar 26 miliar rupiah telah dianggarkan berdasarkan perhitungan rasional dari KPU.

Namun, terdapat penawaran dari pemerintah daerah sekitar 18 miliar rupiah, yang masih perlu diketahui apakah merupakan hasil review atau perkiraan belaka.

Ketua Komisi I ini menyatakan kebutuhan untuk kejelasan terkait penawaran tersebut. Pihak DPRD Provinsi Gorontalo dan KPU Boalemo perlu mengetahui secara pasti bagaimana realisasi dari pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya.

A.W. Thalib juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menganggarkan dana untuk Pemilukada 2024, khususnya untuk Bawaslu. Namun, anggaran untuk KPU masih akan dievaluasi dan dibahas lebih lanjut.

“Kita harus melakukan evaluasi dan pencermatan untuk melihat kembali item-item mana yang dapat mengalami pengurangan anggaran berdasarkan hasil review,” jelas A.W. Thalib.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil harus didasarkan pada argumentasi yang logis dan rasional, agar tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ia memastikan bahwa tidak ada tahapan yang terlewati atau tidak optimal, sehingga kualitas Pemilu tidak terpengaruh.

A.W. Thalib juga mengimbau agar pemerintah daerah memperhatikan persoalan anggaran ini dengan seksama. Kesempatan ini bisa menjadi momen perubahan anggaran untuk memastikan kebutuhan terakomodasi.

Seluruh proses ini diharapkan menjadi evaluasi bagi semua pihak terkait, agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan sukses dan berkualitas.

The post Ketua Komisi I AW Thalib Mencermati Urgensi Persiapan Pemilu 2024 Terkait Biaya Pemilukada appeared first on Barakati ID.

The post Ketua Komisi I AW Thalib Mencermati Urgensi Persiapan Pemilu 2024 Terkait Biaya Pemilukada appeared first on Barakati ID.