Connect with us

Advertorial

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Turun Langsung Dampingi Razia Pelanggar Perda di Kos dan Karaoke

Published

on

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Satpol PP Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Kabupaten Gorontalo, Rabu (04/06/2025). Kegiatan ini difokuskan pada razia kos-kosan, hotel, dan tempat karaoke, serta menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.

Razia berlangsung lancar dan tertib, dengan pendekatan yang humanis dari petugas dan anggota dewan. Para pelanggar, khususnya yang kedapatan mengonsumsi minuman keras, tidak hanya ditertibkan, tetapi juga diberikan edukasi langsung oleh para anggota DPRD.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota Komisi I DPRD, di antaranya:
Fadly Poha, Sitti Nurayin Sompie, Ekwan Ahmad, Fikram Salilama, Yeyen Septian Sidiki, Umar Karim, Wahyudin Moridu, dan Ramdan Liputo.

Dalam keterangannya usai kegiatan, Ramdan Liputo menjelaskan bahwa mereka telah mengunjungi sejumlah lokasi yang dianggap rawan pelanggaran Perda.

“Kami sudah sempat singgah di beberapa tempat seperti hotel di wilayah Bolihuwangga dan juga tempat karaoke. Di sana, kami dapati adanya aktivitas konsumsi minuman keras, dan kami langsung melakukan edukasi sesuai dengan ketentuan Perda,” ujar Ramdan.

Selain razia, Komisi I dan Satpol PP juga menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kegiatan senam Zumba yang dinilai mengganggu karena penggunaan sound system yang terlalu keras.

Menanggapi laporan tersebut, tim gabungan langsung mendatangi lokasi kegiatan dan menyampaikan imbauan secara humanis agar volume pengeras suara diturunkan demi kenyamanan warga sekitar.

“Ada beberapa masyarakat yang menyampaikan keluhan tersebut, dan kami langsung memberikan peringatan kepada penyelenggara. Kami juga sampaikan bahwa aduan ini berasal dari masyarakat dan harus dihormati,” tambah Ramdan.

Kegiatan ini mempertegas komitmen Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dan Satpol PP dalam menegakkan Perda tidak hanya dengan tindakan represif, tetapi juga dengan pendekatan persuasif dan edukatif, demi menjaga ketertiban umum dan keharmonisan sosial.

Langkah kolaboratif ini mendapat apresiasi dari masyarakat yang berharap kegiatan serupa dilakukan secara rutin dengan tetap mengedepankan dialog, pembinaan, dan penegakan hukum yang adil.

Advertorial

Tinggal Finishing: Persiapan Pelantikan Kwarcab Pramuka Kota Gorontalo Capai 90 Persen

Published

on

Kota Gorontalo – Persiapan pelantikan pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Gorontalo dilaporkan hampir rampung dan kini memasuki tahap akhir. Ketua Harian Kwarcab Kota Gorontalo, Suwarno Idris, menyebut keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 90 persen dan tinggal mematangkan beberapa aspek teknis di lapangan.

Ia menjelaskan, pelantikan pengurus Kwarcab dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026, dengan rangkaian agenda yang cukup padat sejak pagi hingga selesai. “Alhamdulillah, saat ini persiapan sudah pada tahap final. Insyaallah pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin, 9 Maret 2026,” ujar Suwarno saat diwawancarai pada Sabtu (07/03/2026).

Menurut Suwarno, prosesi pelantikan akan dilaksanakan dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pelantikan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicap) yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gorontalo.

Setelah itu, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, selaku Ketua Mabicap, akan melantik pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Gorontalo. Tahapan terakhir akan dilanjutkan dengan pelantikan badan-badan otonom di lingkungan Kwarcab oleh Ketua Kwarcab Kota Gorontalo, Husin Ali.

“Setelah Kwarcab dilantik, Ketua Kwarcab akan melantik badan otonomi seperti Pusdiklat, Puslitbang, serta Dewan Kerja Cabang (DKC),” jelasnya, sembari menegaskan pentingnya struktur kelembagaan yang lengkap untuk memperkuat gerakan kepramukaan di Kota Gorontalo.

Suwarno menambahkan, hingga saat ini persiapan administrasi pelantikan telah mencapai sekitar 90 persen. Pihak panitia kini fokus menyelesaikan beberapa kebutuhan teknis di lokasi kegiatan agar pelaksanaan berjalan tertib dan khidmat.

“Untuk administrasi sudah sekitar 90 persen selesai. Tinggal pembenahan teknis seperti penataan kursi, penyebaran undangan, serta persiapan materi pelantikan. Insyaallah besok semuanya akan difinalkan,” ungkapnya.

Dari sisi lokasi kegiatan, panitia juga tengah melakukan pembersihan area dan penataan lingkungan agar suasana lebih nyaman bagi peserta dan undangan. Selain itu, pemasangan tenda dilakukan di beberapa titik strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan acara.

“Kita juga sedang melakukan pembersihan lokasi dan pemasangan tenda di beberapa titik agar kegiatan berjalan lancar dan tertib,” tambahnya.

Dalam pelantikan tersebut, panitia mengundang seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang juga menjadi bagian dari Mabicap, serta seluruh pengurus Kwartir Cabang. Selain itu, kegiatan ini juga akan dihadiri perwakilan dari Kwartir Nasional (Kwarnas) dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gorontalo, sehingga diharapkan menjadi momentum penting penguatan gerakan Pramuka di daerah.

Usai prosesi pelantikan, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda sosial dan pembinaan organisasi. “Setelah pelantikan, akan ada penyerahan bantuan sembako oleh Kamabicap. Kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi Masjid Sanggar Pramuka Al-Khasafah,” jelas Suwarno.

Selanjutnya, Kwarcab juga akan menggelar kegiatan orientasi bagi pengurus dan Majelis Pembimbing Cabang sebagai langkah awal konsolidasi program kerja. “Orientasi pertama untuk Mabicap, kemudian keesokan harinya dilanjutkan dengan orientasi pengurus Kwartir Cabang yang materinya akan disampaikan langsung oleh Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah Gorontalo,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan

Published

on

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.

“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.

Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.

Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.

Continue Reading

Advertorial

Langkah Berani UNG: Fakultas Termuda Buka Pendidikan Dokter Spesialis

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui Fakultas Kedokteran kembali mencatat tonggak sejarah penting dalam pengembangan pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia. Fakultas ini resmi membuka Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Subspesialis wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara, menjadikan FK UNG sebagai salah satu fakultas kedokteran termuda yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis.

Peluncuran program tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Khairul Munadi, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili, serta Rektor UNG Eduart Wolok. Acara ini turut disaksikan oleh civitas akademika UNG dan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga menegaskan pentingnya kehadiran program ini bagi daerah.

Rektor UNG, Eduart Wolok, menyebut momen ini sebagai capaian yang sangat spesial bagi institusinya. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek sangat luar biasa, karena menjadikan Fakultas Kedokteran UNG sebagai salah satu fakultas termuda yang dipercaya menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis. Kepercayaan tersebut, kata dia, merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh civitas akademika UNG untuk membuktikan kualitas dan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

“Yang menjadi semakin istimewa karena UNG menjadi prodi kedokteran termuda yang dipercaya membuka pendidikan dokter spesialis. Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja sungguh-sungguh, tata kelola yang baik, dan mutu layanan pendidikan yang terjaga,” ujarnya.

Eduart menilai, pembukaan program studi spesialis ini sangat strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga dokter spesialis di Gorontalo dan kawasan Teluk Tomini. Selama ini, akses pendidikan dokter spesialis di kawasan timur Indonesia masih terbatas, dengan institusi penyelenggara yang relatif sedikit seperti Universitas Hasanuddin dan Universitas Sam Ratulangi. Kehadiran PPDS di UNG diharapkan dapat mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan spesialis di daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan, khususnya di rumah sakit rujukan regional.

“Semoga pembukaan Prodi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif ini menjadi awal bagi pengembangan program spesialis lainnya di masa depan. Dengan demikian, UNG dapat berkontribusi lebih besar dalam mencetak dokter-dokter spesialis yang siap mengabdi di wilayah timur Indonesia, terutama di daerah yang masih membutuhkan pemerataan layanan kesehatan,” harap Eduart.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Khairul Munadi, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas capaian UNG. Ia menegaskan bahwa pembukaan program pendidikan spesialis di UNG sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dokter spesialis di Indonesia, sebagaimana arahan Presiden RI untuk membuka 148 program PPDS pada 57 fakultas kedokteran di seluruh tanah air. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ketersediaan dokter spesialis antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Dengan hadirnya program ini, UNG tidak hanya memperluas akses pendidikan kedokteran, tetapi juga memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia kesehatan di kawasan timur Indonesia. Ini menjadi langkah maju yang diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat Gorontalo dan daerah sekitarnya, sekaligus memperkuat posisi UNG sebagai salah satu perguruan tinggi rujukan di bidang kesehatan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler