DEPROV – Shopee Express akhirnya memenuhi panggilan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, buntut dari aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Gorontalo yang menyoroti izin lokasi, keterlibatan vendor lokal, dan penggunaan kendaraan berpelat luar daerah.

Sebelumnya, perusahaan ini sempat tidak hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) pertama. Kali ini, perwakilan Shopee Express hadir langsung dari Jakarta untuk memberikan penjelasan.

Pihak perusahaan menyampaikan bahwa izin operasional yang mereka miliki berlaku secara nasional, dan untuk pembangunan fasilitas di daerah hanya perlu dilaporkan kepada pemerintah setempat.

Anggota Komisi 1 DPRD Gorontalo, Kristina Udoki, mengapresiasi kontribusi Shopee Express terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

“Mendengar penyampaian dari pihak Shopee Express, ternyata ada lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal yang dilibatkan. Ini luar biasa. Kehadiran mereka tidak bisa kita tolak begitu saja,” ujarnya.

Kristina menambahkan, jika perusahaan tersebut keluar dari Gorontalo, akan ada banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Namun, ia menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa terkait penggunaan kendaraan berpelat luar daerah dan pelibatan vendor lokal telah disampaikan kepada pihak Shopee Express untuk ditindaklanjuti.

“Kalau soal pelat, itu sudah masuk ranah PAD dan perhubungan,” jelasnya.

Terkait izin, Kristina menegaskan bahwa Shopee Express telah mengantongi izin nasional dan hanya perlu melaporkannya ke pemerintah daerah setempat.

The post Shopee Express Janji Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa Soal Vendor Lokal dan Plat Kendaraan appeared first on Barakati ID.

The post Shopee Express Janji Tindaklanjuti Tuntutan Mahasiswa Soal Vendor Lokal dan Plat Kendaraan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi terkait lonjakan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam tiga tahun terakhir.

Anggaran TPP yang kini mencapai Rp168 miliar menjadi perhatian serius, terutama karena perbedaan besar antara TPP pejabat tinggi dan staf.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengungkapkan bahwa terdapat pejabat dengan akumulasi TPP hampir mencapai Rp30 juta per bulan, sementara pegawai dengan jabatan rendah menerima jauh di bawah angka tersebut.

“Setidaknya TPP ini bisa terealisasi dengan rasa keadilan. Dalam bahasa sederhananya, jangan terlalu timpang antara TPP jabatan tinggi dengan jabatan rendah atau staf,” ujarnya.

Umar Karim juga menyampaikan adanya wacana untuk mengurangi TPP bagi pejabat tinggi dan mengalokasikannya kepada PNS atau PPPK dengan jabatan rendah. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu lebar di antara keduanya.

“Kalau gaji mereka berbeda jauh, TPP janganlah. Ini untuk menciptakan rasa keadilan,” tegasnya.

The post Komisi 1 Desak Pemerataan Tambahan Penghasilan Pegawai di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Komisi 1 Desak Pemerataan Tambahan Penghasilan Pegawai di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Tidak adanya alokasi anggaran untuk Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam APBD 2026 mendapat sorotan tajam dari Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.

Hal ini terungkap dalam rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gorontalo, KPI, dan KPID, yang membahas rancangan APBD 2026. Dalam pembahasan, Komisi 1 menemukan bahwa pos anggaran untuk KIP dan KPID tidak tercantum sama sekali.

Anggota Komisi 1, Kristina Udoki, menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus mendapatkan perhatian, termasuk dukungan anggaran, agar keterbukaan informasi publik tetap terjamin.

“Kalau tidak ada anggaran, sama saja mau dibubarkan. Kalau ini terjadi, maka Komisi 1 wajib bertanggung jawab,” tegas Kristina.

Sementara itu, anggota Komisi 1 lainnya, Femy, menjelaskan bahwa anggaran untuk KPID seharusnya disediakan sesuai surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia, arahan Presiden, serta surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta gubernur di setiap provinsi untuk mengalokasikannya.

Namun, Kominfo Gorontalo justru tidak menganggarkan KIP dan KPID dalam APBD murni, melainkan hanya mengusulkannya pada anggaran tambahan.

“KIP dan KPID ini adalah langkah maju pemerintah. Tetapi jika tidak dianggarkan, berarti ini kemunduran,” ujar Femy.

Kristina juga menambahkan, alasan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi penghalang, karena provinsi lain tetap mengalokasikan dana bagi KIP dan KPID meski mengalami efisiensi anggaran. Dari total Rp17 miliar anggaran Kominfo, dilakukan efisiensi hingga tersisa Rp14 miliar.

The post KIP dan KPID Gorontalo Terancam Lumpuh, Anggaran Hilang dari APBD 2026 appeared first on Barakati ID.

The post KIP dan KPID Gorontalo Terancam Lumpuh, Anggaran Hilang dari APBD 2026 appeared first on Barakati ID.

DPROV – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo terkait keluhan mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran Shopee Express kembali tertunda, Senin (04/08/2025).

Rapat yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), batal dilanjutkan karena pihak Shopee Express tidak hadir meski sudah diundang secara resmi.

Menurut anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, absennya Shopee Express menghambat proses klarifikasi yang menyangkut legalitas operasional perusahaan tersebut di wilayah Gorontalo.

“Setelah kami pelajari regulasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, setiap perusahaan yang membuka cabang wajib memiliki izin lokasi. Namun dari hasil pengecekan di PTSP, Shopee Express tidak memiliki izin lokasi dan INB (Nomor Induk Berusaha) di Provinsi Gorontalo,” jelas Wahyudin.

Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya terkait penggunaan plat nomor luar daerah seperti yang disuarakan mahasiswa, melainkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban perizinan.

“Ini bukan sekadar soal plat B atau DN, tapi soal izin. Penting bagi mereka mengurus izin di Gorontalo karena ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus masuk,” tambahnya.

Shopee Express diketahui telah beroperasi di Gorontalo sejak 2020 tanpa memiliki izin lokasi resmi. Komisi I DPRD berencana berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengecek status legalitas izin yang dimiliki di tingkat pusat.

Wahyudin menegaskan, jika pihak Shopee Express kembali tidak hadir dalam RDP berikutnya, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi tegas.

“Jika mereka tetap tidak hadir, kami akan merekomendasikan penutupan sementara operasional Shopee Express di Provinsi Gorontalo,” tegas Wahyudin.

RDP lanjutan dijadwalkan minggu depan, dan pihak Shopee Express diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen perizinan yang diminta.

The post RDP Tertunda, DPRD Siap Ambil Langkah Tegas untuk Shopee Express di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post RDP Tertunda, DPRD Siap Ambil Langkah Tegas untuk Shopee Express di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan menghasilkan masukan penting terkait pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Masukan tersebut merujuk pada hasil reses seluruh anggota dewan dan rapat konsultasi dengan komisi-komisi DPRD. Secara umum, disepakati bahwa anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak boleh dipotong. Bahkan, sebagian komisi mengusulkan penambahan anggaran untuk mendukung realisasi aspirasi masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Gorontalo, Erwin Ismail, menegaskan bahwa pembahasan yang dilakukan sudah mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

“Semua komisi yang ada mitranya tidak ada yang mau dipotong anggarannya, malah rata-rata meminta tambahan karena ada kepentingan-kepentingan yang harus direalisasikan,” jelas Erwin.

Ia menambahkan bahwa dari seluruh konsultasi dengan komisi-komisi DPRD, kesimpulannya sama: tidak ada yang setuju pengurangan anggaran.

“Pokoknya semua sepakat tidak ada yang mau dipotong,” tegasnya.

The post APBD Perubahan 2025, DPRD Provinsi Gorontalo Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Komisi appeared first on Barakati ID.

The post APBD Perubahan 2025, DPRD Provinsi Gorontalo Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Komisi appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Satpol PP dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah pusat perbelanjaan dan warung kopi di Kota Gorontalo, Rabu (18/06/2025). Sidak dilakukan sebagai upaya pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang diduga keluyuran di luar kantor pada jam kerja.

Turut hadir dalam kegiatan ini anggota Komisi I, yaitu Kristina Udoki, Fikran Salilama, Sitti Nuraini Sompie, dan Ekwan Ahmad. Mereka menyisir beberapa lokasi seperti Mega Mall Gorontalo, Karsa Utama, Indo Grosir, Mufida, dan warung kopi di sepanjang Jalan M.T. Haryono.

Anggota Komisi I, Fikran Salilama, menjelaskan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan ke kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Banyak informasi yang kami terima bahwa sejumlah ASN justru berada di luar kantor saat jam kerja, seperti di mall, warung kopi, dan tempat biliar. Maka hari ini kami turun langsung untuk memastikan kebenarannya,” ujar Fikran.

Di sejumlah lokasi awal seperti Mall dan warung kopi, tim tidak menemukan ASN yang berkeliaran. Namun Fikran menilai hal itu kemungkinan karena waktu sidak yang dilakukan masih tergolong pagi.

“Alhamdulillah tadi belum ditemukan, mungkin karena kami turun masih pagi. Ke depan, kami akan ubah strategi, sidak dilakukan setelah jam makan siang,” lanjutnya.

Saat bergeser ke Karsa Utama dan Mufida, tim akhirnya mendapati beberapa ASN yang berada di lokasi tersebut saat jam kerja. Petugas Satpol PP langsung melakukan pendataan dan memberikan peringatan kepada ASN yang terjaring.

Pihak BKD Provinsi Gorontalo juga akan menindaklanjuti temuan ini dengan proses pembinaan dan penegakan disiplin sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

Komisi I berharap sidak ini menjadi bentuk pengawasan aktif sekaligus peringatan kepada ASN agar lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya.

“Kita ingin membangun budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. ASN adalah pelayan masyarakat, maka seharusnya mereka memberi contoh, bukan justru abai terhadap kewajibannya,” tutup Fikran.

The post Kepergok di Jam Kerja, ASN Terjaring Sidak Komisi 1 di Tempat Perbelanjaan appeared first on Barakati ID.

The post Kepergok di Jam Kerja, ASN Terjaring Sidak Komisi 1 di Tempat Perbelanjaan appeared first on Barakati ID.