UNG – Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menerima kunjungan kerja rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato dalam rangka penguatan kerja sama antarlembaga, Jumat (25/07/2025).

Rombongan dipimpin Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, S.E.I., didampingi Wakil Ketua, Ketua Komisi III, serta sejumlah anggota DPRD. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., di ruang kerjanya. Turut hadir mendampingi Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Kepala Biro KKU, Kepala Biro BAKP, serta Pokja Kerja Sama.

Pertemuan ini membahas sejumlah agenda strategis, terutama penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pohuwato serta dukungan terhadap percepatan UNG menuju status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Selain itu, diskusi juga menyoroti peran UNG sebagai penggerak pembangunan di kawasan Teluk Tomini.

Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menegaskan komitmen legislatif untuk mendukung pengembangan pendidikan dan peningkatan SDM daerah.

“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan Pohuwato, sekaligus mendukung UNG menjadi PTNBH,” ujarnya.

Rektor UNG menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

“Kami sangat menyambut baik dukungan DPRD Pohuwato. Penguatan SDM adalah kunci utama memajukan pembangunan. UNG siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mencetak SDM unggul sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan Teluk Tomini,” ungkap Prof. Eduart.

Dengan terjalinnya sinergi ini, diharapkan kolaborasi antara UNG dan DPRD Pohuwato mampu menciptakan program-program inovatif untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan daerah.

The post Sinergi Pendidikan dan Pembangunan, UNG dan DPRD Pohuwato Perkuat Kolaborasi appeared first on Barakati ID.

The post Sinergi Pendidikan dan Pembangunan, UNG dan DPRD Pohuwato Perkuat Kolaborasi appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyoroti persoalan serius terkait status lahan sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Hamzah mengungkapkan, dari total 71 SMA di Gorontalo, sekitar 40 sekolah masih menghadapi masalah kepemilikan lahan, termasuk status sertifikat tanah yang belum jelas.

“Masalah SMA ini cukup banyak. Dari 71 SMA, ada sekitar 40-an yang bermasalah dengan lahan, termasuk sertifikatnya. Ini sudah kami minta agar Dinas melalui Kabid SMA memberikan data lengkap,” jelas Hamzah.

DPRD, kata Hamzah, meminta rekapitulasi wilayah, detail permasalahan, dan estimasi anggaran penyelesaian agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, jika tidak segera diselesaikan, masalah ini berpotensi menimbulkan gugatan dan bahkan pembongkaran bangunan sekolah.

“Kami minta rekap wilayah, masalahnya apa saja, dan berapa kebutuhan anggarannya. Ini sangat berisiko kalau sampai digugat. Bisa saja terjadi pembongkaran,” tegasnya.

Hamzah juga menyinggung usulan anggaran dalam Perubahan APBD yang diajukan untuk penanganan masalah ini, yakni sekitar Rp3 miliar lebih untuk SMA dan SMK.

The post Hamzah Muslimin: 40 SMA di Gorontalo Terancam Sengketa Lahan appeared first on Barakati ID.

The post Hamzah Muslimin: 40 SMA di Gorontalo Terancam Sengketa Lahan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Polemik tahunan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat dan menjadi sorotan dalam agenda reses DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi IV DPRD, Meyke M. Kamaru dari Fraksi Partai Golkar, menilai masalah ini harus segera diselesaikan secara menyeluruh, terutama pada aspek sosialisasi kebijakan dan pemerataan guru di tingkat SMA/SMK.

Reses yang berlangsung di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Gorontalo ini juga dihadiri sejumlah anggota legislatif dari Dapil Gorontalo 1, antara lain Sulyanto Pateda, Fikram A.Z. Salilama, Hamzah Muslimin, Indriani Dunda, dr. Sri Darsianti Tuna, Erwinsyah Ismail, dan Ekwan Ahmad.

“Setiap tahun keluhan masyarakat soal penerimaan siswa baru selalu muncul. Regulasi sudah tersedia, tapi implementasinya belum konsisten dan tidak dipahami secara merata,” tegas Meyke.

Ia menyoroti pentingnya sosialisasi lebih awal terkait jalur penerimaan siswa, khususnya jalur prestasi, yang sering kali belum dipahami sepenuhnya oleh orang tua dan calon peserta didik di tingkat SMP.

“Kalau ada jalur prestasi, itu harus dijelaskan sejak awal. Jangan tunggu menjelang pendaftaran baru disampaikan, karena bisa menimbulkan kebingungan bahkan protes,” ujarnya.

Tak hanya itu, Meyke juga menekankan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh SMA/SMK. Ia menilai ketimpangan antar sekolah masih tinggi, di mana sekolah-sekolah unggulan seperti SMAN 1 dan SMAN 3 Kota Gorontalo kerap menjadi satu-satunya pilihan karena kualitas guru dan fasilitas yang lebih baik.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan dua sekolah favorit. Pemerintah harus menjamin semua sekolah punya kualitas yang merata, agar siswa punya banyak pilihan yang setara,” tandasnya.

Meyke juga menyerukan agar anggaran pendidikan diarahkan untuk pemerataan SDM guru, bukan hanya pembangunan fisik semata. Menurutnya, peningkatan kualitas guru adalah fondasi utama dari pemerataan mutu pendidikan di daerah.

“Pemerataan guru yang berkualitas adalah keharusan. Ini bukan hanya tugas OPD, tapi juga komitmen bersama DPRD melalui fungsi anggaran,” pungkasnya.

The post SPMB Dikecam, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Pemerataan Guru dan Sosialisasi Jalur Prestasi Diperkuat appeared first on Barakati ID.

The post SPMB Dikecam, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Pemerataan Guru dan Sosialisasi Jalur Prestasi Diperkuat appeared first on Barakati ID.