Connect with us

Advertorial

SPMB Dikecam, DPRD Provinsi Gorontalo Minta Pemerataan Guru dan Sosialisasi Jalur Prestasi Diperkuat

Published

on

DEPROV – Polemik tahunan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali mencuat dan menjadi sorotan dalam agenda reses DPRD Provinsi Gorontalo. Anggota Komisi IV DPRD, Meyke M. Kamaru dari Fraksi Partai Golkar, menilai masalah ini harus segera diselesaikan secara menyeluruh, terutama pada aspek sosialisasi kebijakan dan pemerataan guru di tingkat SMA/SMK.

Reses yang berlangsung di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Gorontalo ini juga dihadiri sejumlah anggota legislatif dari Dapil Gorontalo 1, antara lain Sulyanto Pateda, Fikram A.Z. Salilama, Hamzah Muslimin, Indriani Dunda, dr. Sri Darsianti Tuna, Erwinsyah Ismail, dan Ekwan Ahmad.

“Setiap tahun keluhan masyarakat soal penerimaan siswa baru selalu muncul. Regulasi sudah tersedia, tapi implementasinya belum konsisten dan tidak dipahami secara merata,” tegas Meyke.

Ia menyoroti pentingnya sosialisasi lebih awal terkait jalur penerimaan siswa, khususnya jalur prestasi, yang sering kali belum dipahami sepenuhnya oleh orang tua dan calon peserta didik di tingkat SMP.

“Kalau ada jalur prestasi, itu harus dijelaskan sejak awal. Jangan tunggu menjelang pendaftaran baru disampaikan, karena bisa menimbulkan kebingungan bahkan protes,” ujarnya.

Tak hanya itu, Meyke juga menekankan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh SMA/SMK. Ia menilai ketimpangan antar sekolah masih tinggi, di mana sekolah-sekolah unggulan seperti SMAN 1 dan SMAN 3 Kota Gorontalo kerap menjadi satu-satunya pilihan karena kualitas guru dan fasilitas yang lebih baik.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan dua sekolah favorit. Pemerintah harus menjamin semua sekolah punya kualitas yang merata, agar siswa punya banyak pilihan yang setara,” tandasnya.

Meyke juga menyerukan agar anggaran pendidikan diarahkan untuk pemerataan SDM guru, bukan hanya pembangunan fisik semata. Menurutnya, peningkatan kualitas guru adalah fondasi utama dari pemerataan mutu pendidikan di daerah.

“Pemerataan guru yang berkualitas adalah keharusan. Ini bukan hanya tugas OPD, tapi juga komitmen bersama DPRD melalui fungsi anggaran,” pungkasnya.

Advertorial

Miris! Kantor Lurah Tumbihe Masih Tak Layak, DPRD Provinsi Gorontalo Turun Tangan

Published

on

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Kelurahan Tumbihe, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (05/03/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Lurah Tumbihe, Tauhid F. Massa, bersama Farida Deu selaku anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Kelurahan Tumbihe. Dalam pertemuan itu, pihak kelurahan menyampaikan kondisi memprihatinkan kantor kelurahan yang saat ini belum layak digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Tauhid mengungkapkan, dari total 165 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone Bolango, Kelurahan Tumbihe menjadi satu-satunya wilayah yang belum memiliki kantor lurah yang layak.

“Kondisi kantor saat ini sangat memprihatinkan. Saat musim hujan, ruangan kantor sering tergenang air hingga menyebabkan banjir kecil, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ujar Tauhid.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Tumbihe bahkan berinisiatif melakukan aksi swadaya untuk membantu perbaikan kantor lurah. Warga secara sukarela menggalang dana dengan mendatangi rumah-rumah warga guna mendukung pembangunan kantor yang lebih representatif.

Menurut Tauhid, sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari daerah pemilihan Kabila juga telah meninjau lokasi dan menjanjikan dukungan untuk pembangunan kantor tersebut. Namun hingga kini, realisasi pembangunannya belum terealisasi.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan tersebut agar segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Tidak seharusnya masih ada kelurahan yang belum memiliki kantor yang layak. Kami akan mendorong dan menyampaikan langsung kepada Bupati Bone Bolango agar pembangunan ini menjadi prioritas daerah,” tegas dr. Sri Darsianti Tuna.

Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan profesional.

Continue Reading

Advertorial

Menutup Safari Ramadan, Pemda Pohuwato Pilih Paguat dan Dengilo sebagai Tujuan Terakhir

Published

on

Pohuwato – Wilayah timur Kabupaten Pohuwato menjadi penutup rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Pohuwato tahun ini. Tiga tim safari pemerintah daerah pada malam tersebut menyebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo, sebagai bagian dari agenda silaturahmi pemerintah dengan masyarakat di bulan suci.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di hadapan jemaah Masjid Besar Baiturrahman Kecamatan Paguat, Sabtu (28/02/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen menjaga kedekatan dan komunikasi, terutama di momen Ramadan.

Wabup Iwan menjelaskan, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo menjadi wilayah terakhir yang dikunjungi dalam rangkaian Safari Ramadan Pemda Pohuwato. Kegiatan ini telah dimulai sejak Senin sebelumnya, dengan mengawali kunjungan dari wilayah barat, yakni Popayato serumpun, kemudian berlanjut ke kecamatan lainnya hingga berakhir di wilayah timur.

“Kami sangat berterima kasih karena jemaah hadir dan menyambut tim safari pemda. Safari ini untuk menjalin silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, dan menjadi agenda tahunan di bulan suci Ramadan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, tiga tim safari masing-masing dipimpin oleh bupati, wakil bupati, dan sekda. Namun, karena Bupati Pohuwato tengah mengikuti kegiatan di tingkat Provinsi Gorontalo, mandat untuk memimpin safari Ramadan di Paguat pun dilimpahkan kepadanya.

“Alhamdulillah malam ini kita semua bisa berada di Masjid Besar Kecamatan Paguat dalam rangkaian salat isya dan tarawih berjemaah,” ujarnya di hadapan jemaah.

Lebih lanjut, Wabup Iwan menyampaikan bahwa umat Muslim saat ini telah memasuki malam kesebelas Ramadan, yang berarti telah melewati 10 hari pertama dan memasuki 10 hari kedua. Ia mengingatkan pentingnya memanfaatkan setiap waktu di bulan suci untuk memperbanyak amal ibadah.

“Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk meraih keberkahan dan pahala dengan memperbanyak ibadah. Ramadan hanya datang sekali dalam setahun, dan tidak ada jaminan kita bisa bertemu lagi tahun depan karena ajal tidak ada yang tahu. Maka waktu yang ada benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,” pesannya.

Ia juga mengajak seluruh jemaah untuk terus berdoa agar diberikan kesehatan, umur panjang, dan kekuatan, sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Ramadan pada tahun-tahun mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Iwan turut menyerahkan paket Ramadan yang diinisiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pohuwato kepada masyarakat, serta voucer infak untuk masjid setempat sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan di kecamatan tersebut.

“Kami harap bantuan ini bisa membantu di bulan Ramadan. Jangan dilihat dari jumlahnya, tetapi dari keikhlasan bapak dan ibu sebagai penerima. Kami juga berharap ke depan bantuan serupa bisa terus bertambah,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Lonjakan 143 Ribu Pemudik, Espin Tulie Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Sektor

Published

on

DEPROV – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menghadiri Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang membahas kesiapan arus mudik dan arus balik Idulfitri melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo.

Rapat koordinasi yang digelar pada Jumat (28/2/2026) itu melibatkan berbagai unsur strategis, antara lain Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Perhubungan Laut, Sekretaris Daerah, Kapolda, Kajati, Danrem, Kabinda, Danlanal Gorontalo, Komandan Satradar, BMKG, Basarnas, Dinas Perhubungan, para Asisten I dan II, serta jajaran Forkopimda. Kehadiran lintas sektor ini menjadi landasan penting dalam memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026.

Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan sektor perhubungan di Provinsi Gorontalo sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi lintas moda transportasi agar konektivitas jalur mudik terkelola dengan baik. Di sisi lain, dinamika cuaca terus dipantau oleh instansi terkait untuk menjamin keselamatan perjalanan masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, diprediksi terjadi lonjakan pergerakan masyarakat sebesar 1,75 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Provinsi Gorontalo, jumlah pergerakan diperkirakan mencapai sekitar 143.000 orang, dengan arus kendaraan terbanyak berasal dari arah Manado dan Palu. Proyeksi ini menjadi dasar perencanaan teknis di lapangan agar potensi kepadatan lalu lintas dapat diantisipasi sejak dini.

Untuk mengurangi risiko penumpukan, pemerintah mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan pengaturan arus mudik serta arus balik secara bertahap, sehingga tidak terjadi konsentrasi pergerakan pada waktu tertentu. Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus dan fasilitas transportasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti rest area bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda dua yang lebih rentan terhadap kelelahan di perjalanan.

Selain fokus pada arus mudik, pemerintah turut memberi perhatian terhadap pengelolaan destinasi wisata di Gorontalo yang diperkirakan mengalami lonjakan kunjungan menjelang perayaan Hari Raya Ketupat pasca-Lebaran. Penataan jalur, keamanan lokasi, hingga pengaturan parkir menjadi bagian dari agenda pengelolaan arus wisata agar tidak menimbulkan kemacetan baru.

“Bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Lebaran 2026,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan infrastruktur transportasi, memperkuat sinergi antar lembaga, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Provinsi Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler