Pohuwato – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring untuk membahas pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Rakor ini dipusatkan di Ruang Tarsius Bappeda Kabupaten Pohuwato dan diikuti oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, serta berbagai pejabat terkait pada Kamis (11/09/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo yang meminta KPK turut menangani permasalahan sektor perkebunan sawit di daerah tersebut. Rakor dipimpin oleh tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK yang membidangi sektor perkebunan dan diikuti oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, para bupati, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan ini, KPK menekankan pentingnya transparansi data, konsistensi regulasi, serta pengawasan izin agar tidak terjadi konflik kepemilikan, tumpang tindih lahan, dan potensi praktik korupsi dalam pengelolaan perkebunan sawit. “Fokus kita adalah pembenahan tata kelola perkebunan sawit agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat maupun daerah,” ujar perwakilan KPK.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan data, pengawasan izin, dan persoalan hak masyarakat adat serta petani lokal yang kerap bersinggungan dengan korporasi besar. Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, menegaskan komitmen daerah untuk menindaklanjuti arahan dan rekomendasi KPK. “Kami siap berkolaborasi dalam memperbaiki tata kelola sawit. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, rakor ini menghasilkan kesepakatan pembentukan tim monitoring terpadu antara KPK, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan kabupaten guna memperkuat pengawasan izin usaha, menyusun database lahan sawit yang valid, serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor perkebunan.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menyampaikan kondisi terkini perkebunan sawit di daerahnya. Menurut data konsesi, total izin perkebunan sawit di Kabupaten Pohuwato mencapai 30.000 hektare, namun realisasi penanaman baru sekitar 7.552 hektare atau 25 persen dari total luas izin. “Realisasi penanaman sangat bergantung pada kesiapan lahan, pembebasan, kendala lingkungan, dan kebijakan pemerintah,” jelas Wabup Iwan.

Wabup Iwan juga memaparkan data Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Pada tahun 2023–2024, target DBH Sawit sebesar Rp5,5 miliar dengan realisasi Rp4,5 miliar, sementara untuk tahun 2025 ditargetkan Rp1,5 miliar lebih. Perkebunan sawit di Gorontalo, menurut Wabup, tidak hanya menyangkut luasan izin, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. “Masih banyak lahan konsesi yang terbengkalai, sementara masyarakat sekitar membutuhkan lahan produktif untuk kesejahteraan,” jelasnya.

Dari sisi lingkungan, perkebunan sawit juga menimbulkan tantangan berupa risiko deforestasi, degradasi tanah, dan penurunan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama KPK dan DPRD menekankan perlunya keseimbangan antara investasi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap hasil Rakor ini menjadi titik awal perbaikan tata kelola sawit, tidak hanya di Pohuwato, tetapi juga di seluruh Gorontalo,” tandas Wabup Iwan.

Akhir sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang pada saat yang bersamaan menghadiri agenda kedinasan di Provinsi Gorontalo.

Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk anggota DPRD Otan Mamu, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Inspektur Daerah Muslimin Nento, Kepala BPKPD Teti Alamri, Kadis Pertanian Kamri Alwi, serta pejabat OPD terkait. KPK RI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar tata kelola perkebunan sawit di Gorontalo dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah.

UNG – Dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan bagi tenaga kependidikan.

Ketua Satgas PPKPT UNG, Dr. Laksmyn Kadir, M.Kes., dalam arahannya menegaskan bahwa tenaga kependidikan memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan kerja dan pembelajaran yang sehat. “Melalui sosialisasi ini, diharapkan setiap tenaga kependidikan memahami pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan, sekaligus mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan serta mendukung terwujudnya kampus bebas kekerasan,” ujar Laksmyn.

Sosialisasi ini dihadiri oleh tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja di UNG. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap sesi dan aktif mengajukan pertanyaan. Kepala Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum, Arief Rachman Hakim Abdul, M.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman praktis serta membuka ruang diskusi untuk mencari solusi bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan harmonis di UNG.

“Sosialisasi ini sangat penting karena tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan kampus yang kondusif. Dengan pemahaman yang diperoleh, diharapkan tenaga kependidikan UNG dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus,” pungkas Arief.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen UNG untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual.

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali mencatatkan prestasi penting di bidang pendidikan tinggi dengan memperoleh izin pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Pertanian. Izin tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 722/B/O/2025 yang menetapkan UNG sebagai lembaga pendidikan yang memenuhi persyaratan untuk membuka program doktor baru.

Keputusan ini menandai langkah maju bagi UNG dalam pengembangan jenjang pendidikan pascasarjana, khususnya dalam bidang ilmu pertanian. Dengan diterbitkannya izin ini, UNG semakin memperkuat kontribusinya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan di tingkat nasional, serta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Gorontalo.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., menyatakan bahwa izin pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Pertanian merupakan pengakuan atas kapasitas UNG dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Ia juga menekankan bahwa program ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengembangan ilmu pertanian, yang menjadi salah satu sektor vital dalam pembangunan daerah dan nasional.

“Ini adalah momentum penting bagi UNG. Melalui Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, kami berkomitmen untuk menghasilkan doktor-doktor di bidang pertanian yang mampu menjawab tantangan pembangunan pertanian berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional,” kata Prof. Eduart Wolok.

Lebih lanjut, Rektor UNG menjelaskan bahwa pembukaan program studi ini merupakan bagian dari upaya UNG untuk terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Keberadaan program doktor ini diharapkan tidak hanya mendukung pengembangan akademik di Gorontalo, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi permasalahan pertanian yang ada di kawasan Teluk Tomini dan wilayah lainnya.

“UNG akan terus berkomitmen untuk menjadi pusat keilmuan yang menghasilkan riset dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah, terutama di sektor pertanian yang menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya Program Studi Doktor Ilmu Pertanian, UNG diharapkan dapat mencetak para ilmuwan dan praktisi pertanian yang mampu berkontribusi lebih besar dalam upaya pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berbasis pada teknologi serta penelitian yang mendalam.