Pohuwato – Hujan dengan Intensitas Tinggi Mengakibatkan Banjir dan Longsor di Pohuwato
Pada Selasa, (09/09/2025), wilayah Kabupaten Pohuwato, khususnya Kecamatan Taluditi, Wanggarasi, dan Lemito, diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hingga malam hari. Hujan deras ini menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah titik.

Menurut keterangan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pohuwato yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD, Abdulmuthalib Dunggio, longsor terjadi di ruas Jalan Trans Taluditi tepatnya di Desa Panca Karsa II, yang sempat menutup akses jalan. Akibat longsor tersebut, kendaraan tidak bisa melintas dan menyebabkan kemacetan.

“Jalan yang terdampak longsor berada di Desa Panca Karsa I, Panca Karsa II, dan seputaran Puskesmas Panca Karsa I,” jelas Abdulmuthalib.

Selain longsor, banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Taluditi, Wanggarasi, dan Lemito. Di Kecamatan Taluditi, Desa Malango dan Desa PK I terdampak banjir dengan total 159 Kepala Keluarga (KK) atau 544 jiwa. Sementara di Kecamatan Wanggarasi, banjir terjadi di Desa Tuweya, Desa Bohusami, dan Desa Bukit Harapan. Di Kecamatan Lemito, banjir melanda Desa Lemito.

Pada Rabu (10/09/2025), Abdulmuthalib menginformasikan bahwa jalan yang sempat tertutup longsor kini sudah dapat dilalui setelah dilakukan pembersihan material longsoran dengan alat berat bersama TNI/Polri serta masyarakat setempat. Untuk banjir, kondisi air sudah berangsur surut.

BPBD Pohuwato mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Saat ini, BPBD Pohuwato masih merampungkan data jumlah warga dan infrastruktur yang terdampak.

Abdulmuthalib juga mengutip penegasan dari Bupati Pohuwato agar BPBD dan dinas terkait terus memantau kondisi di wilayah-wilayah yang rentan dengan dampak bencana alam seperti banjir dan longsoran.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Gorontalo, Dwi Atma Singgih Raharja Sabaris, ST, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja perdana ke Kabupaten Pohuwato, Selasa (09/09/2025). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, SH di ruang kerjanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala BPBPK dan rombongan. Salah satu agenda utama kunjungan adalah untuk meninjau langsung lokasi usulan pembangunan kembali Kantor Bupati Pohuwato yang telah diperjuangkan selama kurang lebih dua tahun melalui berbagai kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

Selain itu, Bupati Saipul juga mengajukan beberapa kebutuhan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di antaranya pengadaan dan pemasangan pipa air bersih menuju Bandara Panua, peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buntulia untuk wilayah Marisa, Buntulia, dan Duhiadaa, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Kepala BPBPK, Dwi Atma Singgih Raharja Sabaris menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan-usulan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dwi menambahkan, pada Kamis, 11 September 2025, akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI Komisi V dan Kementerian PU terkait program prioritas pembangunan tahun 2026, yang mencakup pembangunan Kantor Bupati Pohuwato serta infrastruktur lainnya.

Di akhir kunjungan, Bupati Saipul bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam didampingi oleh Kepala Dinas PUPR, Ir. Risdiyanto Mokodompit, Kepala Bidang Cipta Karya, Ir. Viki Lahamutu, dan Tenaga Ahli Bupati, mengajak Kepala BPBPK untuk melihat langsung lahan yang akan digunakan untuk pembangunan kantor bupati.

Dokumen pendukung untuk pembangunan kantor bupati, mulai dari Detail Engineering Design (DED), kepemilikan lahan, hingga dokumen UKL/UPL, telah lengkap dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya.

Pohuwato – Menyikapi seruan aksi yang akan disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA), Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, memberikan tanggapan positif dan memastikan akan mengupayakan langkah diplomasi secara maksimal. Hal ini disampaikan dalam rapat Forkopimda yang digelar pada Minggu (7/9/2025) di ruang rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato.

Rapat yang dipimpin oleh Bupati Pohuwato ini dihadiri oleh Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Inf. Madiyan Surya, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Kajari Pohuwato, Pengadilan Negeri Marisa, dan Sekda Iskandar Datau. Rapat tersebut membahas isu-isu tuntutan yang diajukan oleh AMBEPEDA.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa tuntutan dari AMBEPEDA akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forkopimda Pohuwato. “Kami akan menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan melakukan komunikasi dan diplomasi secara maksimal kepada pihak-pihak terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan rencananya untuk mengadakan pertemuan dengan para pihak terkait antara 8 hingga 12 September 2025, guna menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh AMBEPEDA. “Kami akan menjadwalkan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk membahas tuntutan ini lebih lanjut,” tambah Bupati Saipul.

Selain itu, Bupati berharap kepada seluruh pihak, khususnya AMBEPEDA, untuk tetap menahan diri dan menjaga kondusifitas daerah. “Kami berharap kepada AMBEPEDA dan semua pihak untuk menahan diri. Hasil rapat ini akan kami bawa langsung ke Pemerintah Provinsi, dan Gubernur Gorontalo telah menyiapkan waktu khusus untuk menerima hasil rapat ini,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Bupati Pohuwato telah melakukan komunikasi langsung dengan Gubernur Gorontalo melalui telepon. “Pak Gubernur sangat mendukung dan siap menerima hasil rapat ini untuk disikapi lebih lanjut,” pungkas Bupati Saipul.

Pemda Pohuwato berharap agar proses komunikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan semua masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik, demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.