Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam menyampaikan secara resmi Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Nota pengantar tersebut dipaparkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Parlemen, Selasa (30/06/2026).

Mengawali pidatonya, Wakil Bupati Iwan S. Adam melayangkan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang berhalangan hadir secara fisik. Pada waktu yang bersamaan, Bupati tengah menunaikan tugas luar daerah guna memenuhi undangan agenda Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Atas urgensi tersebut, Bupati menugaskan sang wakil untuk menakhodai penyampaian dokumen anggaran daerah ini.

Iwan menegaskan bahwa instrumen penyusunan laporan pertanggungjawaban fiskal ini merupakan komitmen mutlak rektorat birokrasi daerah dalam mengejawantahkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan, serta adaptif terhadap inovasi digital.

“Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran ini bukan sekadar rutinitas formalitas. Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk melahirkan sistem birokrasi yang senantiasa mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, sekaligus mampu menyuntikkan berbagai inovasi taktis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Iwan S. Adam di hadapan legislatur.

Ia menguraikan bahwa dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato telah disusun secara rigid mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Postur laporan tersebut mencakup tujuh instrumen wajib, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

“Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang kami serahkan hari ini telah disesuaikan secara presisi dengan hasil audit klinis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian, laporan ini dipastikan telah memenuhi aspek normatif, asas kepatutan, serta kewajaran akuntansi negara,” jelasnya.

Lebih lanjut, berpatokan pada produk audit LHP BPK RI tersebut, Wabup Pohuwato membedah gambaran makro realisasi sirkulasi dana daerah yang meliputi tiga poros utama: pos pendapatan daerah, pos belanja daerah, serta pos pembiayaan daerah. Ia menggarisbawahi bahwa jajaran eksekutif telah mencermati penuh seluruh poin rekomendasi BPK RI, baik atas LKPD 2025 maupun sisa rekomendasi dari tahun-tahun anggaran sebelumnya.

“Seluruh rekomendasi BPK RI bertransformasi menjadi kewajiban hukum pemerintah daerah untuk segera diintervensi melalui kebijakan yang tepat. Kami mengharapkan dukungan penuh dari mitra legislatif (DPRD) agar fungsi pengawasan berjalan linier demi kemaslahatan masyarakat,” harapnya.

Di tengah pembacaan nota pengantar, Iwan turut menyisipkan kabar prestisius mengenai raihan rapor hijau tata kelola keuangan Pohuwato. Berkat konsistensi pembenahan sistem akuntansi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), Pemkab Pohuwato kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Alhamdulillah, melalui kerja keras kolektif seluruh jajaran OPD dalam membenahi tata kelola kas dan aset daerah, LKPD Pohuwato Tahun Anggaran 2025 kembali diganjar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan pencapaian WTP untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut,” terang Iwan disambut apresiasi anggota dewan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh pimpinan perangkat daerah, serta jajaran pimpinan dan anggota dewan yang bersedia mengawal dokumen ini hingga nanti ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang sah.

Pohuwato – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri langsung acara puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang dipusatkan di halaman GORR David-Tony, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/06/2026). Kehadiran Kepala Negara menjadi klimaks dari perhelatan akbar yang mempertemukan jutaan petani, nelayan, penyuluh, hingga pelaku industri agrobisnis dari seluruh penjuru nusantara.

Hajatan strategis ini turut dihadiri oleh delegasi pimpinan daerah, di antaranya Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua TP-PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, serta Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali. Kehadiran jajaran Pemkab Pohuwato tersebut menegaskan komitmen penuh daerah dalam menyokong stabilitas pangan makro.

Presiden Prabowo Subianto tiba di venue utama didampingi oleh barisan elit menteri Kabinet Merah Putih. Kedatangan rombongan presiden disambut hangat oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie. Di panggung kehormatan, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Ketua Umum KTNA Nasional Yadi Sofyan Noor.

Sinergitas lintas sektor dalam mengawal kedaulatan pangan juga tecermin dari kehadiran Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum HKTI Sudaryono, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bahagia emosionalnya karena dapat kembali bernostalgia di tengah keluarga besar pejuang pangan Indonesia. Agenda PENAS XVII ini menorehkan catatan sejarah sebagai kehadiran perdana Prabowo dengan kapasitas resmi sebagai Presiden Republik Indonesia, setelah pada tahun-tahun sebelumnya aktif mengikuti agenda serupa saat memimpin organisasi petani nasional.

Presiden Prabowo juga melayangkan rasa syukur yang mendalam atas lompatan kurva produksi pangan domestik yang berhasil diakselerasi berkat dedikasi kolektif di sektor hulu.

“Saya merasa bersyukur karena kita kian dekat menuju swasembada pangan total. Produksi beras, jagung, dan berbagai komoditas pangan esensial terus merangkak naik, bahkan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah bangsa. Ini adalah buah dari cucuran keringat saudara-saudara sekalian. Untuk itu, saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan rasa hormat terdalam kepada seluruh petani dan nelayan Indonesia,” tegas Presiden Prabowo Subianto yang disambut gemuruh tepuk tangan peserta.

Kepala Negara menegaskan bahwa modernisasi sektor agraria dan maritim wajib diakselerasi melalui tiga pilar utama: eskalasi produktivitas lahan, implementasi teknologi mekanisasi modern, serta penguatan hilirisasi industri agar komoditas mentah mampu memberikan nilai tambah (value added) ekonomis yang lebih tinggi bagi kesejahteraan rakyat.

Ditemui pascaagenda, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga melayangkan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden yang memilih Provinsi Gorontalo sebagai episentrum perhelatan PENAS XVII. Menurut Saipul, kehadiran langsung Kepala Negara menyuntikkan energi dan motivasi berlipat bagi daerah untuk memperkuat kedaulatan pangan regional.

“Alhamdulillah, PENAS XVII di Gorontalo sukses besar. Ini kebanggaan masif bagi bumi Gorontalo, khususnya Kabupaten Pohuwato. Sejak awal kami mendukung penuh dengan menerjunkan kontingen terbaik yang terdiri dari petani, nelayan, penyuluh, hingga pelaku usaha lokal untuk menyerap ilmu dan teknologi baru selama rangkaian kegiatan,” ungkap Saipul.

Saipul menambahkan, Kabupaten Pohuwato siap menjawab instruksi Presiden dengan memaksimalkan seluruh potensi wilayah di sektor pertanian, kelautan, dan perkebunan. Saat ini, Pemkab Pohuwato tengah menggenjot proyek strategis cetak sawah baru seluas kurang lebih 5.000 hektare demi mengamankan pasokan beras daerah.

“Pohuwato saat ini memegang predikat sebagai lumbung jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Melalui perluasan cetak sawah 5.000 hektare dan topangan stimulus dari pemerintah pusat, kami optimistis Pohuwato mampu naik kelas menjadi pilar penyokong pangan utama di tingkat provinsi maupun nasional,” papar Saipul.

Menutup keterangannya, Saipul menegaskan komitmen tegak lurus jajarannya untuk memfasilitasi kebutuhan para petani dan nelayan di akar rumput melalui skema pendampingan intensif, penyediaan sarana produksi (saprodi) berkualitas, serta pembukaan akses pasar yang sehat. Langkah konkret ini diyakini mampu menyukseskan visi swasembada pangan nasional sekaligus menyejahterakan para aktor utama pembangunan di daerah.

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memantapkan komitmennya dalam merestrukturisasi sistem keuangan lembaga demi mewujudkan iklim transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Belanja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2026 di Gedung The Gade Creative Lounge, Rabu (24/06/2026).

Agenda penyamaan persepsi ini dikonsentrasikan penuh bagi jajaran tim kerja bidang keuangan, para bendahara pengeluaran maupun penerimaan, serta tim perumus Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dari seluruh unit kerja di lingkungan kampus Merah Maron. Akselerasi pemahaman ini dinilai krusial guna menjamin proses tata kelola keuangan universitas berjalan lebih tertib, efektif, dan patuh terhadap regulasi terkini.

Ketua Tim Kerja Keuangan UNG Mukmin Dunggio, S.T., M.T. menjelaskan bahwa implementasi sosialisasi ini merupakan langkah konkret intervensi regulasi guna menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Pengawas (Dewas) BLU yang disampaikan dalam kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

Menurut Mukmin, pembaruan ini bertransformasi menjadi bagian dari mitigasi risiko fiskal sekaligus penguatan sistem pengendalian internal (SPI) kampus demi menyokong ambisi UNG sebagai perguruan tinggi unggul dan berdaya saing global.

“Pemutakhiran kodefikasi segmen akun belanja serta penguatan anatomi SOP keuangan merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini guna memastikan seluruh lalu lintas penyerapan anggaran berjalan lebih terstruktur, presisi, akurat, dan memiliki landasan hukum yang kuat,” urai Mukmin Dunggio.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP) UNG Darman, S.Kom., M.Ap. menegaskan bahwa perubahan nomenklatur akun menuntut keseragaman pemahaman di antara para pengelola anggaran. Baginya, akurasi persepsi menjadi kunci utama agar pos pencatatan, pelaporan performa keuangan, hingga eksekusi program di lapangan tidak menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

“Arsitektur pengelolaan keuangan yang sehat wajib ditopang oleh pemahaman regulasi yang linier di setiap unit kerja. Sinergitas inilah yang akan mengunci ketercapaian nilai transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penggunaan ruang fiskal kampus secara optimal,” jabar Darman.

Melalui internalisasi sistem baru ini, rektorat mengharapkan seluruh pilar pengelola keuangan di tingkat fakultas hingga lembaga dapat segera beradaptasi dengan pembaruan sistem elektronik yang diterapkan. Langkah pembenahan tata laksana ini diproyeksikan mampu mengantarkan tata kelola keuangan BLU UNG menuju ekosistem yang lebih profesional, modern, serta berorientasi penuh pada eskalasi mutu pelayanan institusi.