DPRD POHUWATO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara gabungan komisi DPRD Kabupaten Pohuwato dengan Pemerintah Daerah pada Senin (05/02/2024) memunculkan sorotan terhadap perizinan yang dikeluarkan kepada pihak Indomaret dan Alfamart. Bertempat di ruang rapat DPRD Pohuwato, ketua DPRD Nasir Giasi dan gabungan komisi (I, II, dan III) menyoroti perizinan serta Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan oleh Alfamart.

Pantauan dari media mengungkapkan bahwa keputusan untuk mempolice Line Alfamart sementara waktu diambil oleh Ketua DPRD, Nasir Giasi, hingga PKS milik Alfamart diklarifikasi dan dibahas kembali bersama pihak DPRD. “Kami akan tindak lanjuti ini dengan pemerintah daerah terkait keluarnya perizinan Alfamart. Itu nanti kita hadirkan lengkap dan langkah apa yang nanti kita ambil, jika ini sudah beralih ke Pansus maka kami punya hak penyelidikan dan penyidikan di dalamnya,” ujarnya.

Eksistensi Alfamart di Kabupaten Pohuwato dianggap menimbulkan banyak tanda tanya karena muncul secara tiba-tiba. Nasir Giasi menyatakan, “Alfamart ini tiba-tiba sudah muncul di perjalanan, sudah disetujui sepihak, bahkan kami pun kaget. DPRD dianggap sebagai lembaga yang tidak tahu-menahu soal PKS itu.”

Nasir mengingatkan bahwa persetujuan dan investasi yang masuk ke daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD melalui rapat Paripurna. “Seingat saya yang melalui tahapan paripurna hanya Indomaret, PKS sebelum ditandatangani itu kita bahas bersama, kita koreksi mana-mana yang menjadi tanggungjawab dari pihak Indomaret ketika diizinkan oleh Pemerintah Daerah masuk ke daerah ini, walaupun PKS itu masih juga dilanggar oleh pihak Indomaret,” katanya.

Kehadiran Alfamart dianggap mencurigakan, menurut DPRD, karena muncul tanpa keterlibatan DPRD dan tanpa pengetahuan masyarakat setempat. “Tapi untuk Alfamart itu fatal, tiba-tiba sudah muncul, sudah ada perizinannya, bahkan sudah dihitung ada 24, ada 40, di Marisa ada 12, ada 13 mau jadi apa daerah kita ini,” tandasnya.

DPRD menyoroti bahwa keberadaan Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Pohuwato mencerminkan adanya permainan yang tidak transparan oleh oknum tertentu. “Kami tidak pernah meng-ankemaskan Alfamart dan Indomaret. Kami pun tidak melarang dan menghalangi jika ingin berinvestasi di daerah ini (Pohuwato). Silahkan kalian berinvestasi disini tapi jangan tabrak regulasi yang diatur oleh undang-undang,” tegas Nasir.

RDP ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, Gabungan Komisi (I, II, dan III), Sekda Iskandar Datau yang diwakili oleh Kabag Pemerintahan, Anugerah Wenas, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait dan manajer dari Indomaret dan Alfamart.

DPRD POHUWATO – Ketua Forum Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), Nasir Giasi mengatakan, pihaknya menyerahkan buku nikah ke pasangan suami istri yang belum memiliki buku di hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Pohuwato ke-20, (24/2/2023).

“Alhamdulillah hari ini, dari target 1000 buku nikah yang kami targetkan di tahun 2023, dalam kurun waktu dua bulan itu sudah bisa digenjot oleh teman-teman. Lewat program ini, 100 pasangan telah memiliki buku nikah dan bulan berikutnya kami akan tingkatkan lagi,” ungkap Nasir Giasi.

Bukan hanya itu, Nasir juga mengaku melalui kolaborasi antara Forum Puspa maupun Pemerintah Daerah, pihaknya telah memberikan bantuan usaha kepada perempuan kepala keluarga (PEKA).

“Dari data sekitar tujuh ribuan, tahun ini dengan perjuangan Forum Puspa kepada pemerintah daerah, Alhamdulillah mereka terintervensi sekitar 165 orang menerima bantuan usaha bagi perempuan kepala keluarga itu sendiri,” jelas Nasir.

Terakhir Nasir Giasi yang juga sebagai ketua DPRD Pohuwato itu berharap, kiranya stakeholder khususnya pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah desa dapat melakukan pendataan bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah.

“Ini bukan tanggung jawab Forum Puspa, tapi semua stakeholder utamanya pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa. Kami berharap pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat Pohuwato yang belum mengantongi buku nikah, dan semua administrasi kami Forum Puspa senantiasa memfasilitasi materil maupun non materil demi terwujudnya pasangan yang memiliki buku nikah itu sendiri,” tandasnya.

DPRD KABGOR – Dari 12 Ketua Dewan se Indonesia, Syam T. Ase masuk dalam 4 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbaik yang menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan.

Penyerahan penghargaan dilakukan saat workshop PPP Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia yang berlangsung di Hotel Grand Paragon, Jakarta.

Syam mengatakan penghargaan tersebut sebagai bentuk dukungan DPP atas kinerja seluruh kader dan calon legislatif di Provinsi Gorontalo dalam rangka dalam rangka memenangkan pemilu 2019 lalu.

“Alhamdulillah kerja keras kader partai dan simpatisan PPP di daerah tidak sia-sia, penghargaan ini bukan individual kader, tetapi untuk kita semua yang sudah berjuang. Ujar Syam, (30/11/2021).

Syam yakin dibawah kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Gorontalo Nelson Pomalingo, juga selaku Bupati Gorontalo dua periode semua target akan dicapai terutama untuk meraih kembali satu kursi DPR-RI yang hilang kemarin.

“Dibawah kepemimpinan Nelson Pomalingo bukan tidak mungkin apa yang kita target tidak akan tercapai, Insya Allah semua bisa tercapai. Tentu semua itu butuh kekompakan, kerjasama, dan solidaritas kader. Kalau PPP besar, maka perhelatan yang lain pun akan berjaya, baik pemilihan bupati, walikota, dan gubernur pada pemilu 2024 nanti”. Terang Syam.

Syam menjelaskan, penghargaan yang diberikan DPP PPP sebagai motivasi buat seluruh kader PPP di Kabupaten Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo. Sehingga semua kader tetap terus merapatkan barisan, menyamakan persepsi, dan bergandengan tangan untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

“Pertama pesan Ketua Umum, pertahankan kursi yang telah diraih dengan menambah kursi yang ada. Kedua, pertahankan posisi Ketua DPRD dengan menambah jumlah kursi. Insya Allah target kita bisa memperoleh 12 kursi untuk DPRD Kabupaten Gorontalo”. Pungkas Syam.

Berikut daftar nama 12 Ketua DPRD terpilih menerima penghargaan DPP PPP.
1. Haizul Ma’arif (Kabupaten Jepara, Jawa Tengah)
2. Supadi (Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)
3. Fathor Rahman (Kabupaten Pemekasan, Jawa Timur)
4. Syam T. Ase (Kabupaten Gorontalo, Gorontalo)
5. Rafiuddin Raping (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)
6. Hamsyah (Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan)
7. H. Rizal (Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan)
8. Rusli Sunali (Kabupaten Majene, Sulawesi Barat)
9. Salmawati (Kabupaten Kutai Timur)
10. Joni (Kabupaten Kutai Timur)
11. Moh. Rendi Saputra (Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah)
12. Hanidar (Kepulauan Anandas, Kepulauan Riau)