Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo mengalokasikan dana apresiasi senilai Rp1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penguatan dan pembangunan Museum 23 Januari. Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sekaligus melestarikan warisan sejarah yang bernilai tinggi bagi masyarakat Gorontalo.

Dana apresiasi tersebut diperoleh atas prestasi Pemkot Gorontalo yang meraih penghargaan kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melalui Juru Bicara, Jeffry As. Rumampuk, menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya sekadar torehan prestasi di atas kertas, tetapi harus membawa dampak nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Hari ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo, Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa dana apresiasi dari Kemendagri akan digunakan untuk membiayai pembangunan Museum 23 Januari,” ungkap Jeffry, Senin (21/9/2026).

Ia melanjutkan, penggunaan dana Rp1 miliar ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat pembangunan sektor kebudayaan dan sejarah daerah tanpa melupakan aspek kemanfaatan publik.

“Penghargaan ini tentu bukan hanya soal angka Rp1 miliar. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo, ini merupakan kesempatan untuk memperkuat pembangunan yang memiliki nilai substantif bagi masyarakat, termasuk menjaga warisan sejarah Kota Gorontalo,” jelasnya.

Menurut Jeffry, Museum 23 Januari memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperkenalkan rekam jejak perjuangan Gorontalo kepada generasi penerus. Oleh karena itu, penguatan museum tidak sebatas pembenahan struktur fisik, melainkan juga penyampaian narasi sejarah yang lebih modern dan komunikatif.

“Warisan sejarah bukan hanya untuk dikenang, melainkan harus menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Ketika penghargaan ini diarahkan untuk mendukung Museum 23 Januari, semangatnya adalah menjaga apa yang sudah diwariskan sekaligus membuatnya tetap hidup dan relevan bagi generasi berikutnya,” tegas Jeffry.

Meskipun demikian, Pemkot Gorontalo memastikan seluruh proses penggunaan dana apresiasi tersebut tetap tunduk pada mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Jeffry menyampaikan pandangan Wali Kota bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik dan pelayanan publik, tetapi juga sejauh mana daerah tersebut merawat akar sejarah dan identitas budayanya.

“Pembangunan itu tidak boleh membuat kita kehilangan arah sejarah. Justru pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas daerah. Museum 23 Januari adalah salah satu ruang vital untuk tujuan tersebut,” terangnya.

Melalui program penguatan ini, Pemkot Gorontalo berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat makin dekat dan bangga akan sejarah daerahnya sendiri.

“Ini bukan sekadar membangun fisik sebuah museum. Yang ingin kami bangun adalah kesadaran kolektif bahwa Gorontalo memiliki sejarah besar yang harus diketahui, dihargai, dan terus diwariskan,” pungkas Jeffry.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo berhasil meraih penghargaan terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II yang berlangsung di Makassar.

Capaian ini menjadi catatan penting bagi Pemkot Gorontalo dalam upayanya memperkuat pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan masyarakat.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melalui Juru Bicara Wali Kota, Jeffry Rumampuk, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai deretan pencapaian di atas kertas, melainkan dorongan nyata bagi pemerintah daerah untuk terus memastikan pelayanan kesehatan dirasakan secara merata oleh warga.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Gorontalo, tetapi yang paling penting adalah bagaimana capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Jeffry saat menyampaikan pesan Wali Kota Adhan Dambea, Senin (21/09/2026).

Jeffry menjelaskan, penilaian Kemendagri mencakup aspek-aspek vital yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat harian. Aspek tersebut meliputi kemudahan akses fasilitas kesehatan (faskes), kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi, kesiapan faskes, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga keberadaan inovasi pelayanan.

Dalam dokumen penilaian Kemendagri, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Kota Gorontalo tergolong relatif mudah. Sebanyak 10 Puskesmas dan rumah sakit di seluruh wilayah kota dapat dijangkau warga dengan waktu tempuh rata-rata kurang dari 20 menit dari pemukiman.

Pelayanan di tingkat Puskesmas juga terus diarahkan melalui pendekatan klaster agar terintegrasi dan komprehensif. Pendekatan ini mencakup layanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia, penanganan penyakit menular, kesehatan lingkungan, hingga pelayanan lintas klaster seperti Unit Gawat Darurat (UGD), poli gigi, laboratorium, dan farmasi.

Dari segi jaminan kesehatan, Kota Gorontalo tercatat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen. Pemkot Gorontalo juga mengambil langkah aktif memberikan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.

“Prinsipnya, pelayanan kesehatan harus bisa diakses masyarakat. Pemerintah hadir memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal dalam mendapatkan pelayanan,” tegas Jeffry.

Selain jaminan kesehatan, indikator sanitasi lingkungan turut menopang penilaian ini. Dari 50 kelurahan di Kota Gorontalo, rata-rata capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyentuh angka 98,7 persen. Selain itu, sebanyak 97,41 persen dari total 39.532 rumah terdata telah memenuhi standar rumah sehat.

Di sektor fasilitas penunjang, seluruh Puskesmas dan RSUD milik Pemkot Gorontalo kini telah terakreditasi Paripurna. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan juga mencatatkan angka sempurna 100 persen untuk 12 jenis pelayanan dasar. Sementara itu, capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Gorontalo tercatat berada di atas 50 persen.

Kendati memborong deretan capaian positif, Jeffry menegaskan bahwa pekerjaan Pemkot Gorontalo di bidang kesehatan belum usai. Salah satu evaluasi yang terus diperkuat adalah pemenuhan ketersediaan alat kesehatan di tingkat Puskesmas.

Dokumen penilaian mencatat target pemenuhan alat kesehatan sebesar 40 persen belum seluruhnya terpenuhi akibat adanya penambahan standar peralatan kesehatan nasional. Sebagian kebutuhan tersebut kini telah diusulkan melalui program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) yang saat ini tengah menjalani proses distribusi bertahap.

“Penghargaan ini tentu bukan garis akhir, melainkan pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kami tuntaskan. Pemkot Gorontalo akan terus mengevaluasi kekurangannya dan memperbaikinya secara bertahap,” imbau Jeffry.

Keberhasilan Pemkot Gorontalo meraih penghargaan ini tidak lepas dari rentetan inovasi pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, antara lain:

• Puskesmas Hulonthalangi: Inovasi VIMORA TB.

• Puskesmas Kota Barat: Inovasi Ruko Sudirman dan Pelita TB.

• Puskesmas Dumbo Raya: Inovasi Dian Cerdasss.

• Puskesmas Kota Tengah: Inovasi GEMA SENJA.

• Puskesmas Pilolodaa: Inovasi SIDITA LANGSING.

• Puskesmas Dungingi: Inovasi RUCIKA dan Nakes Menyapa di RUTE LAMA.

“Pak Wali Kota berharap penghargaan ini tidak berhenti pada seremoni belaka. Ukurannya tetap terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan keberlanjutan program kesehatan harus terus dijaga,” ungkap Jeffry.

Mengenai peruntukan serta skema pemanfaatan insentif dari nilai penghargaan tersebut, Jeffry menambahkan bahwa pihak juru bicara dan dinas terkait masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Wali Kota Gorontalo.

UNG – Program Studi Doktor (S3) Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga standar mutu akademik melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026.

Pelaksanaan AMI tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penjaminan mutu secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses akademik di tingkat program studi berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit dengan kode dokumen AMI-PRODI-2026 ini mengacu pada Standar Instrumen AMI Program Studi Tahun 2026.

Proses audit dipimpin oleh tim auditor yang independen dan profesional, diketuai oleh Prof. Dr. Margaretha Solang, M.Si., dengan anggota Huzaima Mas’ud, M.Pd. Tim auditor melakukan verifikasi dan evaluasi secara mendalam terhadap berbagai dokumen pendukung penyelenggaraan akademik di Program Studi S3 Administrasi Publik.

Dalam pelaksanaannya, proses audit berlangsung secara cermat, transparan, dan konstruktif. Sejumlah aspek vital menjadi penelaahan utama, di antaranya keselarasan kurikulum, kualifikasi dan pelaksanaan riset, kelengkapan dokumen proses pembelajaran, serta penerapan sistem penjaminan mutu pada tingkat program studi.

Koordinator Program Studi S3 Administrasi Publik UNG, Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si., bersama jajaran pengelola program studi berperan aktif dalam mempersiapkan berbagai dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.

Kesiapan tersebut mencerminkan komitmen program studi dalam menjadikan penjaminan mutu sebagai bagian dari budaya kerja akademik. AMI tidak hanya dipandang sebagai kegiatan evaluasi rutin, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengidentifikasi kekuatan, menemukan aspek yang masih perlu diperbaiki, serta memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas akademik.

Melalui proses audit yang dilakukan secara objektif dan terukur, Program Studi S3 Administrasi Publik memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang berlaku.

Hasil AMI Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi komprehensif bagi Program Studi S3 Administrasi Publik Pascasarjana UNG dalam menentukan langkah tindak lanjut serta perbaikan pada berbagai aspek yang masih memerlukan penguatan.

Tindak lanjut hasil audit diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola, proses pembelajaran, penelitian, serta sistem penjaminan mutu secara terpadu di tingkat program studi.

Dengan terlaksananya AMI 2026, Prodi S3 Administrasi Publik UNG kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga standar mutu akademik sekaligus membangun budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan jenjang doktor yang berkualitas, transparan, berdaya saing tinggi, serta mampu memberikan kontribusi akademik yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.