Connect with us

Advertorial

Fadli Foha: Pemerintah Harus Tegas dan Membina Transgender Sesuai Perda

Published

on

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memberikan tanggapan resmi terhadap isu transgender melalui rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur Gorontalo Idah Saidah, yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur, Selasa (06/5/2025).

Rapat ini turut dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan daerah dan difokuskan pada pembahasan perilaku menyimpang yang ditampilkan oleh sebagian transgender dalam acara publik, seperti hajatan dan ulang tahun anak-anak.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Gorontalo, Fadli Foha, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi resmi terkait penanganan kelompok LGBT, khususnya transgender, kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak awal Mei.

“Kami telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pada 6 Mei 2025, yang pada intinya mendorong langkah sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap aktivitas transgender yang dinilai menyimpang dari norma sosial masyarakat Gorontalo,” ujar Fadli.

Ia menyoroti pentingnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2003 yang mengatur larangan berpakaian tidak senonoh di ruang publik.

“Perda ini sudah ada sejak lama, namun belum tersosialisasi dengan baik. Sekarang saatnya pemerintah provinsi menegaskan kembali aturan ini kepada masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fadli mendorong agar setelah sosialisasi dilakukan, pemerintah segera melakukan pendataan dan pembinaan terhadap para transgender.

“Setelah perda disosialisasikan, tolong didata, lalu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku transgender tersebut agar tidak lagi menimbulkan keresahan di masyarakat,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Gorontalo dalam menangani isu-isu sosial yang dinilai sensitif dan berdampak terhadap norma serta ketertiban umum di daerah. Wakil Gubernur Idah Saidah menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan DPRD dan akan menindaklanjuti hasil rapat dengan pendekatan yang bijak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Desak Langkah Tegas Terhadap Ketidakpatuhan PT Royal Coconut

Published

on

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lambannya realisasi kesepakatan antara manajemen PT Royal Coconut dan Serikat Pekerja FSPMI, dalam kunjungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya yang membahas tuntutan para pekerja terhadap perusahaan pengolahan kelapa tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Gorontalo, Ghalib Lahidjun, mengungkapkan bahwa dari total 11 poin kesepakatan yang telah disetujui antara perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah, hingga kini baru satu poin yang terealisasi.

Kesepakatan yang Tidak Terwujud
“Dari 11 tuntutan, baru satu yang direalisasi. Bahkan pihak perusahaan sempat menyampaikan bahwa mereka telah mengajukan draft peraturan perusahaan ke dinas,” tegas Ghalib. Namun, setelah dikonfirmasi, informasi tersebut terbukti tidak valid, karena sejak tahun 2023 tidak ada pengajuan terkait tersebut.

Pembohongan Terhadap Lembaga Legislatif
Komisi IV menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembohongan terhadap lembaga legislatif, sebab pernyataan yang disampaikan oleh perusahaan telah berulang kali dikemukakan dalam forum resmi DPRD. Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap ketidakpatuhan manajemen perusahaan.

Masalah Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan
Selain persoalan kesepakatan, Komisi IV juga menyoroti pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. Ghalib menyatakan bahwa perusahaan seharusnya telah mengambil alih tanggungan iuran BPJS pekerja yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah.

“Sampai hari ini, perusahaan masih memanfaatkan BPJS yang ditanggung pemerintah untuk para pekerjanya. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat perlindungan tenaga kerja,” tambah Ghalib.

Komitmen DPRD dalam Mengawal Hak Pekerja
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mengawal hak-hak pekerja dan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Continue Reading

Advertorial

MAN Insan Cendekia Gorontalo Jadi Satu-Satunya Sekolah di Sulawesi yang Dipilih Sekolah Garuda

Published

on

ujar Syamsir Kiyai, Ketua Komite MAN Insan Cendekia Gorontalo

DEPROV – MAN Insan Cendekia Gorontalo resmi ditetapkan sebagai Sekolah Transformasi Garuda, salah satu dari 12 sekolah di Indonesia yang dipilih dalam program nasional peningkatan mutu pendidikan. Penetapan ini menjadikan MAN Insan Cendekia Gorontalo sebagai sekolah percontohan (role model) dan penggerak transformasi pendidikan di daerah, dengan harapan dapat menjadi pemicu bagi sekolah-sekolah lain di Gorontalo untuk meningkatkan kapasitas siswa, guru, dan tata kelola pendidikan.

Pengumuman dan Harapan untuk Transformasi Pendidikan
“Alhamdulillah, Insan Cendikia Gorontalo, salah satu sekolah dari dua belas sekolah di seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai sekolah unggul Transformasi Garuda,” ujar Syamsir Kiyai, Ketua Komite MAN Insan Cendekia Gorontalo, Rabu (8/10/2025).

Syamsir, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa Program Sekolah Garuda memiliki tiga fokus utama, yaitu: mendorong lulusan untuk mampu bersaing di 100 perguruan tinggi top dunia, meningkatkan kompetensi guru, dan memperkuat manajemen sekolah.

“Ini salah satu bentuk intervensi Sekolah Garuda, yaitu bagaimana mendorong anak-anak lulusan sini untuk bisa masuk ke seratus perguruan tinggi top dunia. Selain itu, ada intervensi untuk peningkatan kapasitas guru dan penguatan tata kelola manajemen sekolah,” jelasnya.

Kolaborasi Madrasah, Orang Tua, dan Masyarakat
Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi antara madrasah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program ini. “Membangun kebersamaan antara madrasah dengan orang tua adalah kunci. Pola ini paradigmanya sekarang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab,” ujarnya.

MAN Insan Cendekia Gorontalo, Sekolah Pilihan Presiden Prabowo
MAN Insan Cendekia Gorontalo menjadi satu-satunya sekolah di Sulawesi yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Sekolah Transformasi Garuda. Dukungan pemerintah daerah pun terus mengalir, termasuk dalam pembangunan fasilitas asrama baru untuk menampung tingginya minat calon siswa.

“Kami bersyukur MAN Insan Cendekia Gorontalo satu-satunya sekolah di Sulawesi yang dipilih oleh Bapak Presiden Pak Prabowo menjadi Sekolah Garuda Transformasi,” ungkap Syamsir.

Dukungan Pembangunan Fasilitas dari Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyumbangkan dua bangunan asrama dan berencana menambah fasilitas baru bersama Kementerian Agama. “Kami telah menyumbangkan dua bangunan asrama, satu untuk putra dan satu untuk putri. Insya Allah, ke depan kami akan renovasi asrama ini menyesuaikan dengan jumlah peminat sekolah yang terus meningkat, meskipun fasilitas asrama saat ini terbatas,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Gubernur Gorontalo untuk memperkuat sarana olahraga dan fasilitas pendukung lainnya guna menunjang kenyamanan dan kualitas pendidikan di MAN Insan Cendekia Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Dukung Program Penanaman Jagung: Menjadikan Gorontalo Lumbung Jagung Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie

DEPROV – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengimplementasikan delapan program prioritas Asta Cita Pemerintah Prabowo–Gibran, kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun 2025 digelar di Gudang Ketahanan Pangan Polri, Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (08/10/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

Sinergi TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, serta Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, yang hadir mewakili lembaga legislatif daerah.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kemandirian pangan nasional. Melalui program penanaman jagung serentak ini, Polri berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Apresiasi dari DPRD Gorontalo
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Gorontalo sebagai lumbung jagung nasional.

“Program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat keamanan dalam mendukung swasembada pangan. Sinergi lintas sektor seperti ini perlu terus diperkuat agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani di daerah,” ujar Sitti Nur’ain Sompie.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan kebijakan serta pengawasan terhadap program-program yang berpihak pada kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kontribusi Gorontalo untuk Ketahanan Pangan Nasional
Melalui penanaman jagung serentak ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional semakin kuat. Kegiatan tersebut juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler