Connect with us

Advertorial

Minta UMP Naik Hingga 9 Persen, FSPMI Layangkan Rekomendasi Konstitusional ke DPRD Provinsi Gorontalo

Published

on

DEPROV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bersama Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Gustam Ismail, menerima kunjungan audiensi sekaligus penyampaian aspirasi dan pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD tersebut, Ridwan Monoarfa bersama Gustam Ismail secara resmi menandatangani surat rekomendasi atas poin-poin aspirasi FSPMI. Dokumen tersebut selanjutnya akan diteruskan ke DPR RI di Senayan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan tingkat nasional.

Rekomendasi tersebut mengusung sejumlah poin tuntutan krusial pekerja, antara lain percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja, usulan penyesuaian kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7,5 hingga 9 persen, serta desakan agar uang pensiun pekerja tidak dikenakan pemotongan pajak.

Selain itu, massa FSPMI menyampaikan penolakan keras terhadap ketentuan formula pesangon sebesar 0,5 persen yang dinilai merugikan hak-hak dasar buruh, di samping beberapa poin regulasi lainnya yang berfokus pada jaminan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa langkah aksi penyampaian aspirasi yang ditempuh FSPMI merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Oleh sebab itu, suara dan perjuangan buruh dari daerah patut diakomodasi dan disuarakan secara resmi ke tingkat pusat.

“Bagi kami, ini adalah penyampaian aspirasi yang sepenuhnya berada dalam koridor konstitusional. Hak-hak buruh harus kita gaungkan juga dari daerah, karena sangat penting agar suara pekerja di daerah mendapatkan perhatian serius dalam pembahasan di tingkat nasional,” ungkap Ridwan.

Politisi kawakan ini menjelaskan, lembar rekomendasi yang telah ditandatangani kepemimpinan DPRD akan diserahkan kembali kepada jajaran pengurus serikat pekerja untuk diteruskan ke DPR RI. FSPMI diharapkan segera berkoordinasi intensif dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mereka di Jakarta agar tuntutan tersebut dikawal secara maksimal hingga ke meja penyusunan kebijakan.

Menyinggung dinamika pengupahan, Ridwan menilai penentuan kenaikan UMP perlu dibedah secara terbuka dengan menyelaraskan kepentingan kesejahteraan pekerja dan daya tahan dunia usaha. Menurutnya, perbedaan persepsi antara buruh dan pengusaha dalam mengalkulasi angka pengupahan merupakan bagian wajar dari dinamika hubungan industrial.

Oleh karena itu, ia mendorong agar setiap konflik ketenagakerjaan diselesaikan melalui dialog yang sehat, rasional, dan berkeadilan. Apabila terdapat tuntutan pekerja yang belum sanggup dipenuhi oleh iklim usaha saat ini, pihak manajemen diminta memberikan penjelasan yang jujur dan transparan demi membangun pemahaman bersama.

Ridwan turut mendorong Dewan Buruh Gorontalo untuk kembali mengambil peran aktif dalam memfasilitasi aspirasi pekerja, sekaligus membuka ruang perundingan Tripartit bersama himpunan pengusaha terkait besaran angka UMP Gorontalo mendatang.

Di samping itu, peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat vital dalam menjaga titik keseimbangan antara pemenuhan hak upah layak buruh dan keberlanjutan investasi bisnis. Kenaikan upah sepatutnya mempertimbangkan batas kemampuan finansial perusahaan, namun di sisi lain margin keuntungan perusahaan yang memadai wajib dikontribusikan untuk kesejahteraan tenaga kerja.

“Jangan sampai beban upah yang terlalu menekan membuat operasional perusahaan terhenti lalu memicu PHK. Sebaliknya, jangan sampai ketika perusahaan memperoleh keuntungan memadai, hal itu ditutupi dan tidak disampaikan secara terbuka. Di sinilah letak krusialnya transparansi dan dialog antara pengusaha dengan pekerja,” tegasnya.

Ia menambahkan, fondasi hubungan industrial yang harmonis harus dibangun atas prinsip saling percaya, menghormati, dan saling membutuhkan. Workers membutuhkan korporasi sebagai sumber penghidupan, sementara korporasi membutuhkan tenaga kerja produktif untuk memutar roda bisnis dan menggerakkan perekonomian daerah.

Oleh sebab itu, penetapan kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh diselesaikan dengan paradigma persaingan atau pendekatan win-lose (menang-kalah). Seluruh pemangku kepentingan wajib mengedepankan solusi saling menguntungkan (win-win solution).

“Jika pengusaha dan buruh bisa duduk bersama dalam dialog yang konstruktif, hasilnya pasti menguntungkan semua pihak. Perusahaan dapat terus berproduksi, kesejahteraan pekerja terjamin, pertumbuhan ekonomi daerah terjaga, dan ketersediaan lapangan kerja tetap terjamin,” pungkas Ridwan.

Advertorial

Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG

Published

on

UNG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK-PON) cabang olahraga (cabor) Petanque yang dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada tahun 2027 mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan audiensi pengurus dan panitia pelaksana BK-PON cabor Petanque yang dipimpin langsung oleh Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., di Ruang Kerja Kapolda, Mapolda Gorontalo, pada Rabu (18/11/2026).

“Kegiatan positif ini tentu harus kita dukung bersama, karena Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah cabang olahraga yang mempertandingkan banyak kategori. Kami berharap UNG mampu menjadi tuan rumah yang baik. Sebagai aparat keamanan, kami akan memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan aman dan nyaman bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Kapolda.

Kepada jajaran pengurus FOPI dan panitia BK-PON, Kapolda juga menitipkan pesan agar cabang olahraga petanque terus disosialisasikan dan digaungkan ke seluruh penjuru Gorontalo.

“Olahraga itu merupakan wadah yang tepat untuk membentuk jiwa sportivitas. Semakin berkembang cabang olahraga ini, tentu akan semakin bagus dampaknya bagi masyarakat,” pungkas Irjen Pol. Nurworo.

Sementara itu, Ketua FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan apresiasi tinggi yang diberikan Kapolda terhadap rencana pelaksanaan ajang berskala nasional tersebut. Akademisi yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNG ini memperkirakan, setidaknya lebih dari seribu peserta dan ofisial dari seluruh provinsi di Indonesia akan hadir memadati Gorontalo.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Kapolda untuk memohon dukungan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, dan alhamdulillah beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Kami berharap ajang yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2027 ini dapat berjalan lancar berkat dukungan aparat keamanan, sehingga ribuan peserta yang nantinya datang ke Gorontalo merasa aman dan nyaman hingga babak kualifikasi PON selesai,” ujar dr. Cecy.

Dalam kunjungan silaturahmi dan koordinasi tersebut, dr. Cecy turut didampingi oleh Ketua Panitia BK-PON Cabor Petanque, Arief Rachman Hakim Abdul, Bendahara FOPI Gorontalo, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNG, Supriyanto Kadir, serta sejumlah atlet petanque kebanggaan Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali menggelar evaluasi terbuka terhadap kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prof. dr. H. Aloei Saboe, pada Selasa (17/11/2026) siang.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wali Kota Adhan turut didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, dr. Muhammad Kasim. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis.

Sebelum memasuki ruang pertemuan utama, Wali Kota Adhan sempat singgah sejenak untuk menikmati kopi di Dinadi Coffee, tenan kopi yang kini menjadi trendsetter di lingkungan RSUD Aloei Saboe dan baru saja diresmikannya sehari sebelumnya.

Memasuki sesi evaluasi, sejumlah kegiatan operasional dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit langsung menjadi sorotan tajam Wali Kota Adhan. Salah satu pos anggaran yang paling disoroti adalah belanja makan dan minum bagi petugas di tempat berisiko. Wali Kota dua periode itu menilai realisasi belanja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berikut terdapat belanja makan minum petugas di tempat berisiko yang diduga fiktif,” ungkap Wali Kota Adhan secara terbuka di hadapan jajaran manajemen RSUD Aloei Saboe.

Selain indikasi belanja fiktif, Wali Kota Adhan juga mengungkap adanya temuan selisih harga pada pos anggaran belanja makan dan minum petugas di tempat berisiko tersebut.

Berbagai temuan krusial ini pun langsung diinstruksikan oleh Wali Kota Adhan agar segera dibenahi oleh Direktur RSUD Aloei Saboe yang baru, dr. Ucok Sofyan Lubis. Tidak main-main, Wali Kota Adhan memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada dr. Ucok untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Wali Kota Adhan berharap, catatan evaluasi yang ia sampaikan dapat menjadi perhatian serius bagi manajemen baru RSUD Aloei Saboe untuk segera dikaji ulang secara internal dan diperbaiki tata kelolanya. Ia menegaskan tidak ingin persoalan administrasi maupun pengelolaan keuangan menjadi preseden buruk yang menghambat optimalisasi pelayanan rumah sakit milik daerah.

“Poin-poin yang saya sampaikan tadi silakan dikaji kembali. Saya beri waktu sampai tujuh hari,” tegas Wali Kota Adhan.

Menanggapi instruksi tegas tersebut, Direktur RSUD Aloei Saboe, dr. Ucok Sofyan Lubis, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Wali Kota secara profesional. Ia memastikan pihaknya akan segera mengkaji dan menyelesaikan seluruh persoalan administrasi tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

Continue Reading

Advertorial

Setara dengan Perguruan Tinggi Ternama, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan UNG Raih Akreditasi Unggul

Published

on

UNG – Komitmen Kampus Kerakyatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam menghadirkan layanan pendidikan tinggi berkualitas kembali membuahkan hasil membanggakan. Bukti nyata tersebut ditunjukkan melalui keberhasilan Program Studi (Prodi) Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan (FKTP), yang resmi meraih predikat Akreditasi Unggul.

Predikat akreditasi tertinggi tersebut diberikan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP) dengan masa berlaku selama lima tahun. Capaian ini menjadi prestasi strategis bagi FKTP UNG, sekaligus menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi—meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat—di bidang pengelolaan sumber daya perairan telah setara dengan perguruan tinggi ternama lainnya di Indonesia.

Dekan FKTP UNG, Dr. Yuniarti Koniyo, M.Si., menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi mendalam atas keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih predikat prestisius tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh unsur fakultas dan program studi dalam menjaga serta meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Yuniarti menuturkan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi erat berbagai pihak, mulai dari jajaran pimpinan fakultas, pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga para alumni yang turut memberikan kontribusi signifikan dalam proses penjaminan mutu akademik.

“Sinergi seluruh elemen tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung pemenuhan berbagai standar penilaian akreditasi, sekaligus memperkuat budaya mutu yang terus dikembangkan di lingkungan fakultas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yuniarti menegaskan bahwa penyematan predikat Unggul bukanlah garis akhir dari proses peningkatan kualitas, melainkan menjadi amanah dan tanggung jawab bersama untuk terus menghadirkan sistem pembelajaran yang inovatif, riset yang berkualitas, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata.

Keberhasilan tersebut turut mendapat apresiasi tinggi dari Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., yang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran FKTP, khususnya sivitas akademika Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, atas pencapaian gemilang tersebut.

Menurut Eduart, keberhasilan meraih Akreditasi Unggul merupakan bukti keseriusan program studi dalam membangun fondasi akademik yang kokoh serta memperkuat daya saing institusi di tingkat nasional. Pengakuan ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu di berbagai lini.

“Perlu diingat bahwa pencapaian akreditasi tertinggi tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan administratif, tetapi juga harus tercermin melalui peningkatan kualitas lulusan, produktivitas penelitian, serta kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Eduart.

Terlebih lagi, bidang manajemen sumber daya perairan memegang peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan global maupun lokal, mulai dari pengelolaan ekosistem perairan, konservasi keanekaragaman hayati, hingga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

“Dengan kualitas pendidikan yang terus diperkuat, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,” harapnya.

Predikat Akreditasi Unggul ini juga diharapkan semakin mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di FKTP UNG, sekaligus memperluas jejaring kerja sama akademik, penelitian, dan pengembangan kompetensi mahasiswa bersama berbagai mitra strategis.

Keberhasilan Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan meraih Akreditasi Unggul menjadi bagian dari langkah konkret UNG dalam memperkuat budaya mutu perguruan tinggi. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan standar akademik, mencetak lulusan berdaya saing tinggi, serta menghadirkan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan daerah dan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler