Advertorial
BUMDes Desa Olele Melesat, DPRD Provinsi Gorontalo: Layak Jadi Contoh Nasional
Published
5 months agoon
DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan monitoring sistem tata kelola pemerintahan desa di Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango, pada Minggu (08/06/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Fadli Foha, didampingi anggota Komisi I, yakni Ekwan Ahmad, Kristina Udoki, dan Yeyen Sidiki.
Monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan desa, struktur organisasi tata kerja (SOTK), serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam kunjungan tersebut, Kristina Udoki, yang juga merupakan wakil rakyat dari Dapil Bone Pesisir, menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan Desa Olele.
“Desa Olele merupakan salah satu desa terbaik di dunia yang ada di Indonesia. Keunggulan wisata baharinya menyimpan kekayaan biota laut yang menjadikannya primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujarnya.
Kristina juga menambahkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Olele merupakan salah satu yang terbaik di Provinsi Gorontalo. Keberhasilan ini membawa Desa Olele kembali dipercaya untuk mewakili Kabupaten Bone Bolango dalam lomba desa tingkat provinsi.
“Harapan kami, Desa Olele bisa melaju hingga tingkat nasional, dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Gorontalo,” tambah Kristina.
Kepala Desa Olele, Candra Nauko, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa desanya merupakan salah satu spot diving terbaik di Sulawesi, dengan taman laut unik dan biota laut endemik yang menjadikannya destinasi unggulan.
“Alhamdulillah, kami kembali mendapat amanah untuk mewakili Kabupaten Bone Bolango dalam lomba desa terbaik tingkat provinsi,” ungkap Candra.
Selain unggul di sektor pariwisata, Desa Olele juga mendapat pengakuan sebagai desa dengan pengelolaan BUMDes terbaik di Provinsi Gorontalo. Candra berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar Desa Olele semakin dikenal sebagai contoh sukses tata kelola dan pemberdayaan desa.
You may like
-
Aspirasi dari Lapangan, Sulyanto Dengarkan Juleha Soal Standar Halal
-
Warga Puas, Aspirasi Gorontalo Direspon Cepat oleh Sulyanto Pateda
-
Masyarakat Kelurahan Heledulaa Ajukan Renovasi Masjid, Sulyanto Pateda Janji Tindak Lanjuti
-
LPKA Gorontalo Mohon Lahan Baru, DPRD Janji Tindaklanjuti Usulan Pembangunan
-
Langkah Nyata Desa Bubeya Atasi Sampah, DPRD Provinsi Gorontalo: Bisa Jadi Teladan!
-
DPRD Provinsi Gorontalo Serahkan SK Tim Seleksi KPID 2026–2029
Advertorial
Adhan Dambea Tegas: UMKM Tak Bayar Apa Pun di Panjaitan dan Pasar Sentral
Published
27 mins agoon
06/11/2025
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berjualan di Jalan Panjaitan serta kawasan Pasar Sentral dibebaskan dari segala bentuk pungutan selama enam bulan ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Adhan saat diwawancarai awak media, sebagai klarifikasi terhadap isu yang sempat beredar mengenai adanya biaya yang disebut-sebut harus dibayarkan pedagang UMKM di lokasi tersebut.
“Tidak ada pembayaran apa pun. Pemerintah memberi waktu enam bulan agar pelaku UMKM bisa lebih dulu mengembangkan usahanya,” ujar Adhan.
Dengan gaya khasnya, Adhan kembali menegaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi pedagang kecil agar bisa tumbuh dan mandiri secara ekonomi. “Kase gode dulu usaha, nanti kalau so gode baru mo cubit,” katanya sambil tersenyum, menegaskan bahwa pemerintah memberi ruang tumbuh sebelum menerapkan kebijakan retribusi atau pungutan resmi.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM dan pedagang kecil. Salah satunya adalah mempermudah akses berjualan di sejumlah titik strategis di kota tanpa dikenakan biaya.
“Saya sudah instruksikan kepada Badan Keuangan: selama enam bulan belum ada retribusi atau pembayaran apa pun. Jangan sampai orang baru mulai usaha sudah diminta biaya ini-itu. Jadi, untuk saat ini gratis enam bulan,” tegas Wali Kota dua periode itu.
Selain pembebasan pungutan, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan modal kerja bagi UMKM melalui kerja sama dengan perbankan, khususnya Bank BTN.
“Saya sudah berbicara dengan Bank BTN mengenai skema modal usaha minimal Rp2,5 juta per orang. Syaratnya cukup menyerahkan KTP dan membuka rekening di BTN. Saya sendiri yang akan menjadi penjaminnya,” terang Adhan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban di area perdagangan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pedagang dan pemerintah kota.
“Siapa saja yang mau jualan di Kota Gorontalo, syaratnya cuma satu: setelah jualan, tempatnya harus bersih. Jadi, besok ketika datang lagi, tempat itu tetap nyaman untuk dipakai kembali,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sektor UMKM di Kota Gorontalo, sekaligus menjadi stimulus bagi pemulihan ekonomi lokal pasca perlambatan ekonomi beberapa tahun terakhir.
Advertorial
Kabar Gembira! Gedung Kantor Bupati Pohuwato Segera Dibangun
Published
33 mins agoon
06/11/2025
Pembangunan Gedung Kantor Bupati Pohuwato kini semakin dekat dengan tahap realisasi. Hal itu terungkap dari hasil kunjungan kerja Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. Risdiyanto Mokodompit, ke anggota Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (06/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan bahwa alokasi anggaran pembangunan Gedung Kantor Bupati Pohuwato telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (RKKL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan pelaksanaan fisik direncanakan tahun 2026.
“Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan desain oleh Balai Prasarana Permukiman dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Gorontalo bersama Dinas PUPR Pohuwato. Kami pastikan, desain yang disiapkan nanti sudah sesuai dengan standar perencanaan bangunan gedung negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR,” jelas Bupati Saipul.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pembangunan gedung kantor bupati tersebut mencapai Rp43 miliar. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, yang merupakan mitra kerja Kementerian PUPR.
Selain membahas proyek utama pembangunan kantor bupati, Bupati Saipul juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain terkait kondisi infrastruktur strategis di Kabupaten Pohuwato. Ia menyoroti dampak efisiensi anggaran nasional terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur daerah dan berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih bagi kebutuhan masyarakat Pohuwato.
“Ke depan, kami berharap pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat Pohuwato bisa lebih banyak diakomodasi lewat APBN tahun 2026,” ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, selain proyek pembangunan Gedung Kantor Bupati senilai Rp43 miliar, Kabupaten Pohuwato juga mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) senilai Rp13 miliar. Sementara itu, peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Kecamatan Randangan, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan Bandara Panua Pohuwato, juga mendapat dukungan anggaran sebesar Rp40 miliar.
Dengan total keseluruhan, alokasi anggaran APBN untuk Kabupaten Pohuwato pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp96 miliar, mencakup beberapa proyek penting yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.
Di akhir pertemuan, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas perhatian dan dukungan terhadap upaya pembangunan infrastruktur di Pohuwato.
“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Pohuwato, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian DPR RI dan Kementerian PUPR. Semoga ke depan alokasi anggaran untuk Pohuwato semakin besar demi percepatan pembangunan daerah,” tutur Saipul menutup pernyataannya.
Advertorial
Festival Literasi Pohuwato 2025 Gaungkan Budaya Baca dan Tulis
Published
1 day agoon
05/11/2025
Pohuwato – Festival Literasi Tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato resmi dibuka oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, pada Selasa (04/11/2025). Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato.
Acara pembukaan turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Pohuwato, Plh. Sekda Arman Mohamad, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Gorontalo Ridwan Hemeto, Kabid Perpustakaan Provinsi Gorontalo, jajaran Dinas Perpustakaan Kota Gorontalo, Rektor Universitas Pohuwato, perwakilan Kementerian Agama Pohuwato, TP-PKK, Ketua DWP Pohuwato Suriyati Datau R. Abdjul, serta perwakilan sejumlah perusahaan seperti Pani Gold Mining, PT. IGL, BJA, BTL, PT. LIL, dan Sawit Tiara Nusa. Turut hadir pula para kepala sekolah SD dan SMP, guru, Camat Lemito Fatmah Katili, serta mantan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Lusiana Bouty.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Bupati Saipul A. Mbuinga yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atas pelaksanaan kegiatan ini. Semoga tujuan dari gerakan literasi ini dapat tercapai dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Iwan Adam menambahkan, kemampuan literasi seperti membaca, menulis, dan berbicara sejatinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pohuwato. Namun, lewat kegiatan seperti Festival Literasi, semangat untuk memperkuat budaya baca dan menulis diharapkan terus tumbuh, sehingga masyarakat semakin cerdas dalam menghadapi persoalan kehidupan.
Menurutnya, literasi bukan hanya kemampuan teknis membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia berharap kegiatan Festival Literasi ke depan dapat mengangkat lebih banyak unsur budaya lokal.
“Dengan terselenggaranya festival ini, ke depan kita bisa menambahkan kegiatan yang menonjolkan kekayaan budaya daerah. Tradisi dan adat yang mulai jarang ditemui perlu kita dokumentasikan di perpustakaan sebagai bagian dari literasi budaya,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Risnawati Ali, menjelaskan bahwa literasi kini mencakup kemampuan memahami serta memanfaatkan informasi secara cerdas dan bertanggung jawab.
“Kita hidup di era informasi serba cepat. Budaya literasi yang kuat akan menjadi benteng bagi masyarakat dari arus informasi menyesatkan, serta menjadi jembatan menuju pengetahuan baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan,” ungkapnya.
Festival Literasi yang berlangsung selama tiga hari, hingga Kamis (6/11/2025), diikuti sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan—terdiri atas pengelola perpustakaan sekolah, desa, dan umum, guru, siswa, mahasiswa, komunitas literasi, pegiat baca, penulis lokal, hingga masyarakat pemerhati literasi.
Beragam kegiatan disiapkan, mulai dari talkshow, pelatihan mendongeng, seminar, pameran buku dan kuliner, hingga berbagai lomba. Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu mendorong interaksi positif antara masyarakat dan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, sekaligus menumbuhkan ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Adhan Dambea Tegas: UMKM Tak Bayar Apa Pun di Panjaitan dan Pasar Sentral
Kabar Gembira! Gedung Kantor Bupati Pohuwato Segera Dibangun
Di Balik Atensi Rp5 Juta, Kepala Desa Tirto Asri Buka Suara
Gebrakan Baru: PeHa Washpresso Luncurkan Program dan Salurkan Peha Peduli
PeHa Washpresso Hadirkan Gerakan Baru: Ngopi, Ngobrol, Ngerti Hukum
Warga Kota Gorontalo ini Tawarkan Konsep Dual-Fungsi Pasar Sentral: Solusi untuk Ekonomi dan Kreativitas Gorontalo
Menakar Fungsi Kontrol di DPRD Kota Gorontalo
Internet di Indonesia: Mahal dan Lambat, Ini Datanya
Fakta Mengejutkan dari Mantan Menteri Jokowi : Freeport Dilindungi Pasal Tersembunyi
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Desak Langkah Tegas Terhadap Ketidakpatuhan PT Royal Coconut
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo1 month agoDiusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”
-
News1 month agoMenggugat Kaum Terpelajar di Tengah Demokrasi yang Dikuasai Kapital
-
Gorontalo2 months agoDugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi
-
Daerah3 months agoDPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah
-
Gorontalo3 months agoDPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga
-
Advertorial3 months agoProf. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem
-
Gorontalo2 months agoTerendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak
-
Advertorial1 month agoSkorsing dan Sanksi Berat untuk MAPALA UNG: Temuan Kasus Meninggalnya Mahasiswa
