Gorontalo – Hasil pemeriksaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi Gorontalo menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang patut menjadi perhatian. Berdasarkan analisis hingga 20 Juni 2025, tercatat 35,83% warga Gorontalo usia di atas 18 tahun mengalami obesitas sentral, ditandai dengan ukuran lingkar perut melebihi standar kesehatan.
Data ini dipaparkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyerapan Anggaran Triwulan I yang digelar di Aston Gorontalo Hotel and Villas, Senin (23/06/2025).
Menanggapi temuan tersebut, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyampaikan keprihatinan dan menekankan perlunya langkah cepat untuk menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat.
“Angka 35,8% obesitas sentral adalah sinyal serius. Ini harus menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap risiko kesehatan masyarakat,” tegas Gubernur Gusnar.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap program CKG yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional.
“Program CKG ini bukan hanya sekadar layanan gratis, tapi menjadi alat penting untuk memetakan kondisi riil kesehatan masyarakat. Ini adalah program yang sangat strategis dan relevan,” lanjutnya.
Sekda Sofian Ibrahim memaparkan sejumlah temuan penting lainnya dari layanan CKG, yang menjadi bagian dari Program Quick Win Presiden:
Kurangnya Aktivitas Fisik: Sebanyak 96,35% peserta dinyatakan kurang beraktivitas fisik, yang berisiko meningkatkan obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
Kebiasaan Merokok: 16,1% peserta tercatat sebagai perokok aktif, faktor risiko utama kanker dan penyakit kardiovaskular.
Gula Darah Tinggi: 14,39% peserta berada pada fase prediabetes, sementara 4,84% mengalami hiperglikemia (gula darah tinggi).
Hipertensi: 19,9% peserta mengalami tekanan darah tinggi, dan 10,08% lainnya dalam kondisi prehipertensi.
Risiko Penyakit Jantung: Dari pemeriksaan EKG, 5,66% peserta menunjukkan hasil abnormal, mengindikasikan potensi risiko jantung.
Sofian juga mengungkapkan bahwa meski hasil CKG telah memberikan gambaran nyata kondisi kesehatan warga, cakupan layanan masih perlu ditingkatkan.
“Saat ini baru sekitar 12,33% penduduk yang terlayani oleh CKG. Kita butuh sinergi dari pemerintah kabupaten/kota agar target cakupan 80% penduduk dapat tercapai,” ujarnya.
Gubernur Gusnar menegaskan bahwa peningkatan cakupan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kesehatan ini harus menjadi prioritas lintas sektor demi mewujudkan masyarakat Gorontalo yang sehat dan produktif.
Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Gorontalo yang digelar hari ini, dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, staf ahli, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat Kota Gorontalo.
Dalam pandangan resminya, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa penyesuaian perangkat daerah harus memberi dampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami tidak ingin perubahan ini hanya sebatas penyesuaian nama dinas atau jabatan. Rakyat harus merasakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Politik bagi kami adalah jalan pengabdian, dan tugas pejabat adalah melayani, bukan dilayani,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.
Gerindra juga memberikan catatan penting terkait langkah reformasi birokrasi di Kota Gorontalo, di antaranya:
•Penempatan aparatur harus berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan kepentingan politik;
•Kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus diperkuat sumber daya dan anggaran;
•Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar setiap kebijakan daerah.
“Kami mendukung penuh kebijakan Wali Kota Gorontalo untuk memperkuat birokrasi daerah, asalkan orientasinya jelas: memudahkan rakyat dan mempercepat pembangunan,” lanjut pernyataan Fraksi Gerindra.
Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan Ranperda, yang diharapkan segera rampung dan membawa perubahan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo.
Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.
Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.
Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.
Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.
Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.
“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.
Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).
Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.
Gorontalo – Arus lalu lintas di kawasan Simpang Lima Kota Gorontalo kembali normal pasca kericuhan demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Merah Putih, Senin (09/01/2025).
Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 13.00 Wita sempat membuat lalu lintas dari berbagai arah menuju Simpang Lima terhambat. Namun, pada malam harinya, kendaraan roda dua, roda empat hingga kontainer sudah kembali bisa melintas di lokasi tersebut.
Meski demikian, aparat keamanan dengan perlengkapan lengkap masih terlihat berjaga di sekitar area demonstrasi untuk mengantisipasi potensi gangguan.
Dalam kericuhan yang terjadi, tidak ada korban jiwa. Namun, beberapa mahasiswa dilaporkan diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polda Gorontalo. Selain itu, sejumlah massa aksi harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat sesak napas setelah menghirup gas air mata yang ditembakkan aparat untuk membubarkan demonstrasi.