DEPROV – Pada Rapat Paripurna ke-42, DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2026. Sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disepakati melalui penandatanganan Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah ini merupakan hasil diskusi panjang antara DPRD dan Pemerintah Gorontalo. “Sekitar 15 Ranperda telah kami bahas dan disepakati bersama dengan Pemerintah Gorontalo. Hari ini, kami resmi menetapkannya sebagai bagian dari agenda pembangunan regulasi yang lebih adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Thomas menegaskan, penandatanganan ini merupakan simbol kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. “Dengan penetapan Propemperda Tahun 2026 ini, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi demi menciptakan regulasi yang progresif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambah Thomas.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara antara Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat terciptanya peraturan daerah yang akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Jumat Berkah. Kali ini, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu turun langsung ke Desa Bintalhe, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (05/09/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Femmy menyerahkan bantuan pangan berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Kehadirannya disambut antusias oleh warga yang masih menghadapi tekanan ekonomi.

Bagi Femmy, menjadi wakil rakyat tidak hanya sebatas berbicara dan mengambil keputusan di ruang sidang, tetapi juga hadir dengan aksi nyata di tengah masyarakat.

“Jumat Berkah akan terus kami jalankan sebagai program rutin. Saya ingin amanah ini benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia memastikan setiap bantuan disalurkan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan penerima. Program ini juga menjadi sarana mempererat kedekatan dirinya dengan warga di daerah pemilihannya.

Warga penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas kepedulian tersebut. Mereka mengaku bantuan pangan sangat membantu, terlebih harga kebutuhan pokok sering mengalami fluktuasi. “Semoga kegiatan Ibu Femmy terus berlanjut,” ujar salah seorang warga.

Dengan konsistensinya hadir di tengah masyarakat, Femmy Udoki tak hanya dikenal sebagai legislator di parlemen, tetapi juga sebagai sosok yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan warganya.

DEPROV – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026 segera diparipurnakan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Gorontalo, Syarifudin Bano, usai rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (4/9/2025). Menurutnya, rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bapemperda yang dikirimkan ke komisi terkait mengenai daftar usulan Ranperda 2026.

“Dalam waktu dekat kami minta untuk diparipurnakan,” tegas Syarifudin.

Dari sejumlah usulan, Bapemperda menilai tidak semuanya dapat diakomodasi sekaligus. Ranperda yang dianggap prioritas bagi kepentingan daerah akan lebih dulu dibahas.

“Kami melihat mana yang menjadi prioritas bersama, dalam rangka progres perencanaan Ranperda tahun 2026,” jelasnya.

Bapemperda mencatat terdapat Ranperda tahun 2024 dan 2025 yang belum rampung, ditambah usulan baru tahun 2026. Dari catatan tersebut, pihaknya mendorong enam Ranperda untuk segera ditindaklanjuti melalui rapat paripurna, setelah pengesahan APBD Perubahan 2025.

Syarifudin menargetkan agar seluruh Ranperda yang tertunda, termasuk Ranperda tentang kepemudaan, dapat diselesaikan pada tahun 2026.

“Target kami, semua Ranperda yang tertunda sebelumnya sudah harus tuntas tahun depan,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan pembahasan Ranperda penting dilakukan karena menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat luas.

“InsyaAllah rancangan peraturan daerah ini akan kita pacu bersama-sama, karena menyangkut kepentingan daerah dan kepentingan umum,” tutup Syarifudin.