Pohuwato – Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih resmi dimulai serentak di seluruh Indonesia pada Jumat, 17 Oktober 2025. Program nasional ini mencatatkan dimulainya tahap pertama pembangunan 800 Kopdes percontohan yang akan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peletakan batu pertama di Kabupaten Pohuwato, yang merupakan bagian dari program ini, dilaksanakan di Desa Huyula, Kecamatan Randangan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama dengan berbagai pejabat daerah dan unsur TNI-Polri setempat.

Bupati Saipul A. Mbuinga dalam sambutannya menyampaikan bahwa peletakan batu pertama ini menjadi titik awal operasional pembangunan Kopdes Merah Putih. Ia juga menekankan bahwa seluruh 80.000 Kopdes Merah Putih di Indonesia sudah memiliki legalitas sejak bulan Juli 2025 dan mulai dibangun secara fisik pada Oktober 2025. Bupati berharap program ini dapat mendorong terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di desa yang akan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Kadis Perindagkop dan UKM Pohuwato, Ibrahim Kiraman, menjelaskan bahwa di Kabupaten Pohuwato, pembangunan Kopdes Merah Putih akan dimulai di tiga titik lokasi, yakni Desa Huyula, Desa Bumi Bahari, dan Desa Limbula. Peletakan batu pertama di Desa Huyula disertai dengan video conference bersama pemerintah pusat untuk mengawali pembangunan program tersebut.

Program Kopdes Merah Putih diharapkan dapat membangun ekonomi rakyat dari bawah, dengan menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan koperasi yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan perjuangannya dalam menghapus utang 1 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Indonesia. Kebijakan ini menjadi salah satu terobosan besar pada tahun pertama pemerintahannya, yang bertujuan memberikan napas baru bagi sektor ekonomi rakyat kecil.

Langkah itu diceritakan langsung oleh Presiden dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bermula dari keluhan para petani dan pengusaha kecil yang tak lagi bisa mengakses pinjaman baru karena masih dibebani utang lama puluhan tahun.

“Saat kampanye, banyak perwakilan petani/UMK datang. ‘Pak, kami tak bisa dapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat.’ Saya panggil beberapa bankir, kami diskusikan, dan saya paham bahwa setelah 25 tahun, sebagian besar sudah write-off di pembukuan bank,” ujar Prabowo.

Menurutnya, sebagian bankir menolak ide penghapusan utang dengan alasan dapat menimbulkan moral hazard di perbankan. Namun, Prabowo menegaskan niat baiknya tidak dilandasi politik populis, melainkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan ekonomi.

“Tentu ada bankir konservatif yang berkata, ‘Tidak bisa, Pak nanti jadi contoh buruk,’” katanya. “Saya bilang orang-orang ini 25 tahun tak bisa bayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan sebagainya. Tidak mungkin mereka melunasi. Harus realistis ada yang namanya penghapusan. Kami hapuskan utang,” tegasnya.

Kebijakan ini dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang menargetkan 1,09 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kelautan, peternakan, dan perkebunan (Kompas, 4 November 2024).​
Kementerian BUMN mencatat program ini mencakup piutang hingga Rp15,5 triliun untuk Bank BRI, serta lebih dari Rp2,5 triliun utang yang sudah dihapus terhadap 67.000 UMKM pada tahap pertama (Detik, 12 Oktober 2025; Kompas, 15 Desember 2024).​

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penghapusan utang ini bukan berarti pemerintah melunasi utang nasabah ke bank, melainkan membersihkan catatan kredit agar mereka bisa kembali mengakses pembiayaan baru. “Alhamdulillah, di dalam RUPS Bank Himbara sudah dialokasikan anggaran untuk penghapusan piutang UMKM yang totalnya kurang lebih 1 juta pengusaha. Isu anggaran sudah tidak ada masalah,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi katalis ekonomi baru bagi kawasan pedesaan melalui peningkatan produktivitas, distribusi modal, dan keadilan ekonomi. Prabowo menekankan, “Langkah penghapusan utang ini bukan sekadar keringanan, tetapi bagian dari strategi menyeluruh untuk menghidupkan kembali roda ekonomi rakyat kecil.”

Pohuwato – Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato menggelar kegiatan Validasi Data Sasaran dan Cakupan Penemuan Kasus Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari 16 hingga 18 Oktober 2025, bertempat di Hotel Sun Rise Pohuwato, dan dibuka oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam.

Kegiatan yang melibatkan perwakilan seluruh Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato serta unsur teknis dari Dinas Kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data sasaran serta capaian program pencegahan dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun tidak menular.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, mengapresiasi Dinas Kesehatan atas inisiatif dan kerja kerasnya dalam melaksanakan kegiatan strategis tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik bagi Dinas Kesehatan maupun masyarakat Pohuwato.

“Saya sampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Pohuwato atas inisiatif dan kerja kerasnya dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan output yang bermanfaat bagi dinas dan masyarakat,” ujar Iwan Adam.

Wabup Iwan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas data kesehatan sebagai acuan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap Dinas Kesehatan terus meningkatkan kualitas data dan menjadikannya dasar pengambilan kebijakan serta peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Fidi Mustafa, menjelaskan bahwa validasi data adalah fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang tepat di bidang kesehatan. “Data yang akurat dan valid merupakan dasar bagi keputusan yang efektif. Karena itu, kegiatan validasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar berkualitas,” tegas Fidi.

Ketua Panitia Kegiatan, Mahyudin Malapu, yang juga menjabat sebagai Pejabat Fungsional Epidemiologi Kesehatan dan Koordinator Subprogram Penyakit Menular dan Tidak Menular, berharap kegiatan ini dapat menyatukan persepsi dan hasil antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan. “Dengan data yang valid, kita memiliki modal dasar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya,” tambah Mahyudin.

Kegiatan validasi data ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan Pohuwato dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan yang terpadu, akurat, dan dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan kesehatan daerah untuk tahun 2025.