Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah daerah sekaligus memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Pohuwato secara berkelanjutan melaksanakan berbagai upaya peningkatan kapabilitas APIP sesuai kerangka Internal Audit Capability Model (IACM).

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan asistensi peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Pohuwato yang digelar di Bidang P3A Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Senin (09/03/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, bersama jajaran APIP lingkup Inspektorat.

Kegiatan diawali dengan pemaparan gambaran umum mengenai kapabilitas APIP oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo yang menjelaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui pemaparan ini, peserta diingatkan bahwa pengawasan intern yang kuat menjadi salah satu pilar utama pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menegaskan bahwa penguatan peran APIP merupakan salah satu kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Menurutnya, APIP tidak lagi dipandang sebatas lembaga pemeriksa, tetapi sebagai unsur penjamin kualitas tata kelola.

“APIP tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, efektif, efisien, serta bebas dari penyimpangan,” ujar Iwan.

Ia juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan bimbingan teknis dan asistensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, independen, dan berintegritas. Komitmen ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi di daerah.

Menurutnya, peningkatan kapabilitas APIP diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program pemerintah. Dengan APIP yang semakin kuat, diharapkan kualitas belanja daerah dan pelayanan publik juga ikut meningkat.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo yang telah memberikan pendampingan, bimbingan teknis, serta asistensi kepada Inspektorat Kabupaten Pohuwato dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP.

“Kehadiran dan dukungan BPKP tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan intern serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Iwan menekankan, peningkatan kapasitas ini penting agar APIP mampu menjawab tantangan pengawasan yang semakin kompleks.

Selain itu, hasil dari kegiatan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga Inspektorat Kabupaten Pohuwato mampu menjadi APIP yang semakin profesional, kredibel, serta memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak hanya berhenti pada tataran materi, namun benar-benar tercermin dalam perbaikan proses kerja dan rekomendasi pengawasan.

Terakhir, Wabup Iwan Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato yang tidak berkesempatan menghadiri kegiatan ini karena masih mengikuti agenda di luar daerah. Untuk itu, Bupati memberikan mandat kepada dirinya untuk mewakili pemerintah daerah dalam membuka dan mengikuti rangkaian kegiatan bimtek dan asistensi peningkatan kapabilitas APIP tersebut.

Gorontalo – Sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional, kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026 di lahan pertanian Dusun Teladan, Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Agenda ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dirangkaikan dengan Zoom Meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, yang diikuti jajaran Polda dan Polres dari berbagai daerah.

Acara di Gorontalo turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang mewakili Gubernur, Kapolda Gorontalo, Wakapolda Gorontalo, Kasrem 133/Nani Wartabone, serta Bupati Gorontalo. Hadir pula unsur TNI–Polri, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menyampaikan dukungan penuh DPRD terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui peningkatan produksi jagung sebagai komoditas unggulan daerah.

Hamzah menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, serta para petani demi tercapainya target swasembada pangan nasional.
“Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, dalam sambutannya melalui Zoom Meeting, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menjelaskan bahwa penanaman jagung serentak ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Kapolri menyebutkan bahwa kebutuhan jagung nasional terus meningkat, baik untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, maupun pakan ternak. Pemerintah menargetkan perluasan lahan tanam hingga 1 juta hektare guna mendorong produksi dan ketersediaan jagung di dalam negeri.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, TNI–Polri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia perbankan, dan kelompok tani—agar program ini berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Rangkaian kegiatan di lokasi dimulai dengan pembukaan acara dan doa bersama, dilanjutkan sambutan Kapolri secara daring, kemudian penanaman jagung simbolis, foto bersama, serta diakhiri dengan buka puasa bersama para tamu undangan dan masyarakat setempat.

Program Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi jagung sebagai bahan pangan alternatif, bahan baku industri, serta pakan ternak. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Telaga untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, didampingi anggota Komisi IV dr. Sri Darsianti Tuna dan Gustam Ismail. Rombongan diterima oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Telaga serta penanggung jawab program MBG di sekolah tersebut.

Dalam dialog bersama guru dan tim pelaksana MBG, Komisi IV menerima sejumlah masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keluhan mengenai buah rambutan dalam paket MBG yang ditemukan mengandung ulat, dan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial beberapa waktu lalu.
Pihak penyelenggara MBG telah menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen memperbaiki pengawasan bahan pangan agar kejadian serupa tidak terulang.

Menanggapi hal itu, dr. Sri Darsianti Tuna menyampaikan kritik tegas serta menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dalam setiap distribusi program.
“Program MBG ini bertujuan untuk pemenuhan gizi anak sekolah, sehingga kualitas makanan harus benar-benar diperhatikan. Temuan seperti ini tidak boleh terulang kembali,” ujar dr. Darsianti.

Dari hasil dialog dengan pihak sekolah dan siswa, sekitar 80 persen siswa mengaku sangat terbantu dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, sementara 10 persen lainnya menilai belum terlalu membutuhkan program tersebut bahkan mengusulkan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang.
Namun, Komisi IV menegaskan tujuan utama program MBG adalah pemenuhan gizi siswa di sekolah, bukan bentuk bantuan tunai.

Lebih lanjut, dr. Darsianti Tuna memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG ke depan. Ia meminta agar proses pengemasan makanan, terutama buah-buahan, diperiksa lebih teliti sebelum dibagikan kepada siswa.
Selain itu, ia menilai komposisi menu perlu disesuaikan dengan prinsip keseimbangan gizi, misalnya menambahkan sumber protein seperti telur atau ikan.

Ia juga mengingatkan agar pada proses distribusi makanan, terutama menjelang akhir pekan, paket makanan untuk hari Jumat dan Sabtu dipisahkan, guna menjaga mutu dan kesegaran makanan.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Darsianti Tuna turut menanyakan latar belakang pendidikan Kepala SPPG Mongolato, yang kemudian dijelaskan bahwa pejabat tersebut merupakan sarjana akuntansi publik.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai sasaran — yakni meningkatkan gizi, kesehatan, dan semangat belajar siswa di seluruh sekolah di Provinsi Gorontalo.