DEPROV – Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, menghadiri upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar pada Sabtu (03/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo itu berjalan khidmat, tertib, dan penuh makna, diikuti oleh jajaran pegawai Kementerian Agama, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Kehadiran Sulyanto Pateda dalam kegiatan tersebut mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Partisipasi unsur legislatif ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap peran strategis Kementerian Agama dalam membina kehidupan beragama, memperkuat nilai kerukunan, serta menjaga toleransi antarumat beragama di Gorontalo.

Peringatan Hari Amal Bhakti ke-80 ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani kebutuhan spiritual masyarakat Indonesia. Selama delapan dekade pengabdian, Kementerian Agama dinilai memiliki kontribusi besar tidak hanya dalam urusan administrasi keagamaan, tetapi juga dalam penguatan moderasi beragama dan pembangunan harmoni sosial di tengah keberagaman.

Di tingkat daerah, sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Upaya pembangunan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan akhlak mulia, karakter kuat, dan sikap saling menghormati antarumat beragama.

Selain itu, upacara peringatan ini menjadi ajang konsolidasi internal bagi jajaran Kementerian Agama Provinsi Gorontalo untuk meneguhkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan tersebut mencakup bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan, yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Melalui momentum Hari Amal Bhakti ke-80 ini, Kementerian Agama Provinsi Gorontalo diharapkan terus memperkuat eksistensinya sebagai institusi penjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus pilar persatuan dan keharmonisan sosial di tengah dinamika masyarakat yang kian kompleks dan beragam.

DEPROV – Tahap uji kelayakan dan kepatutan bagi 14 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo periode 2026–2029 berlangsung secara terbuka dan transparan. Uji kelayakan ini diselenggarakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa, 23 Desember 2025, sebagai langkah krusial sebelum DPRD menetapkan tujuh komisioner terpilih untuk mengawasi penyiaran di daerah.

Pemaparan visi, misi, dan motivasi para kandidat dilakukan secara bergiliran di hadapan seluruh anggota Komisi I. Kegiatan ini bertujuan memberi ruang bagi publik dan pemangku kepentingan untuk memahami komitmen calon terhadap dunia penyiaran di Gorontalo. Pelaksanaan uji kelayakan ini berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa DPRD, dengan proses yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas.

Tim penguji dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, didampingi Wakil Ketua Komisi I Hj. Sitti Nurayin Sompie. Anggota Komisi I lainnya yang terlibat adalah Umar Karim, Femmy Kristina Udoki, Ekwan Ahmad, dan Ramdan D. Liputo. Setelah pemaparan, sesi tanya jawab dilanjutkan untuk menggali pemahaman kandidat mengenai regulasi penyiaran, tantangan pengawasan konten di era digital, serta kemampuan menghadapi dinamika penyiaran radio dan televisi.

Aspek integritas menjadi fokus utama penilaian. Komisi I menilai rekam jejak, independensi, potensi konflik kepentingan, serta komitmen moral kandidat dalam menjaga marwah KPID sebagai lembaga independen yang melindungi kepentingan publik. Seluruh tahapan seleksi dijalankan secara objektif dan profesional, sehingga hasil uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi dasar penentuan tujuh anggota KPID Gorontalo periode 2026–2029 yang dinilai paling kompeten dan berintegritas.

DEPROV – Keberhasilan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe (RSAS) melaksanakan operasi bedah jantung terbuka perdana pada Desember 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia medis di Provinsi Gorontalo. Capaian ini tidak hanya membanggakan tenaga medis setempat, tetapi juga menandai babak baru kemandirian pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Prestasi monumental ini menuai apresiasi mendalam dari jajaran legislatif, khususnya Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi sektor kesehatan.

Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna atau yang akrab disapa dr. Yanti Tuna, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas keberhasilan tindakan medis berisiko tinggi tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan buah sinergi antara komitmen tenaga medis dan dukungan kebijakan anggaran pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, secara pribadi dan sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi kesehatan, saya sangat bersyukur operasi bedah jantung pertama ini berjalan sukses. Ini adalah kado istimewa bagi masyarakat Gorontalo,” ujar dr. Yanti.

Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, pihaknya bersama Komisi 4 DPRD telah bekerja keras mengawal penganggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan yang selama ini masih terbatas di RSUD Aloei Saboe.

“Kami memperjuangkan anggaran ini demi memastikan fasilitas medis kita memadai. Kami juga mengapresiasi Bapak Gubernur yang tetap mengalokasikan dana tersebut di tengah kebijakan efisiensi daerah. Meski realisasinya belum sempurna, hal itu tidak menyurutkan semangat para dokter spesialis jantung untuk memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

Sebagai tenaga medis, dr. Yanti menegaskan bahwa keberadaan layanan bedah jantung di Gorontalo merupakan kebutuhan mendesak. Selama ini, pasien dengan penyakit jantung harus dirujuk ke luar daerah, yang kerap berisiko tinggi akibat keterlambatan penanganan.

“Kasus jantung adalah kondisi gawat darurat. Dengan adanya pelayanan ini di RS Aloei Saboe, pasien tak lagi perlu dirujuk ke luar daerah. Perjalanan jauh hanya akan membuang waktu dan memperbesar risiko terhadap nyawa pasien. Kini, kita bisa menekan risiko tersebut seminimal mungkin,” tegasnya.

Operasi perdana ini terlaksana berkat kolaborasi antara tim medis RS Aloei Saboe dan tim ahli dari RS Jantung Harapan Kita Jakarta. dr. Yanti berharap, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota terus memberikan dukungan berkelanjutan melalui pengalokasian anggaran secara konsisten.

“Harapan kami, program ini bisa terus berlanjut. Di tengah kebijakan efisiensi, pelayanan kesehatan yang menyangkut nyawa harus tetap menjadi prioritas utama. Apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh tim dokter dan manajemen RS Aloei Saboe yang telah membuktikan bahwa Gorontalo mampu mandiri dalam layanan bedah jantung,” pungkasnya.

Dengan suksesnya operasi bedah jantung terbuka ini, Gorontalo kini resmi menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menyelenggarakan layanan bedah pintas arteri koroner secara mandiri. Keberhasilan ini memberi harapan baru bagi ribuan pasien jantung di wilayah Gorontalo dan sekitarnya.