Connect with us

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Terima Aspirasi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Gorontalo Terkait Kendala Distribusi dan Aksi Mogok Kerja

Published

on

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menerima perwakilan massa dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Gorontalo yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebijakan distribusi barang, Rabu (16/10/2024). Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah daerah yang dianggap menghambat arus logistik serta berbagai permasalahan yang berdampak pada sektor angkutan barang.

Dalam pertemuan tersebut, ALFI Gorontalo menyampaikan enam poin tuntutan utama. Pertama, mereka memprotes Surat Edaran Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo No. 551/Dishub-Bid.LLJ/1160/IX/2024 yang memperpanjang pengalihan jalur angkutan barang khusus kontainer. Kedua, mereka meminta pencabutan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 73 Tahun 2017 yang membatasi waktu operasional kendaraan angkutan barang, khususnya untuk peti kemas.

Selain itu, kelangkaan BBM solar bersubsidi dan penyalurannya yang dinilai tidak tepat sasaran juga menjadi sorotan. ALFI menyampaikan keprihatinan atas maraknya pembelian solar subsidi yang tidak sesuai dengan peruntukan. Mereka juga menyoroti kegiatan di Pelabuhan Anggrek yang dinilai tidak memiliki izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), serta dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang menyebabkan sekitar 600 kontainer tertahan.

Sebagai bentuk ketegasan, ALFI Gorontalo bersama seluruh anggotanya telah memutuskan untuk melakukan aksi mogok kerja sejak Senin, 14 Oktober 2024. Aksi ini meliputi penghentian distribusi barang dari pelabuhan ke gudang dan sebaliknya, baik Full Container Load (FCL) maupun Less Container Load (LCL), sampai pemerintah merespons tuntutan mereka.

Menanggapi aspirasi ini, Faisal Hulukati, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menyampaikan harapannya agar pemerintah provinsi segera mengambil tindakan untuk membuka akses bagi kontainer yang masih tertahan. “Saat ini, ada sekitar 600 lebih kontainer yang masih tertahan. Jika tidak dibuka aksesnya, jumlah ini akan terus bertambah. Kami berharap hari ini juga ada kebijakan yang dapat menjawab harapan Asosiasi,” ujar Faisal.

Faisal juga mengingatkan bahwa penundaan akses ini dapat berdampak signifikan pada masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Dampak dari tertahannya 600 kontainer ini sangat besar bagi masyarakat. Kami harap kebutuhan masyarakat di masing-masing depo, bisa segera terpenuhi tanpa menunggu lebih lama,” tambahnya.

Jika aksi mogok ini berlanjut tanpa solusi dari pemerintah, diperkirakan akan melumpuhkan distribusi logistik di Gorontalo, berdampak pada kelangsungan suplai barang ke masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah. DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah segera merespons tuntutan ALFI untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Advertorial

Genangan Air dan Jalan Rusak Jadi Sorotan Reses Fikran Salilama di Kota Gorontalo

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikran Salilama, S.I.P, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024-2025. Kali ini, kegiatan berlangsung di Kelurahan Ampi, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dan dihadiri oleh sejumlah warga serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Gorontalo.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Fikran mengungkapkan bahwa masyarakat Sipatana menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, salah satunya adalah genangan air akibat tidak adanya saluran pembuangan yang memadai.

“Masalah genangan ini sangat mengganggu. Masyarakat butuh solusi segera, dan melalui reses ini kami akan teruskan dan perjuangkan masuk ke dalam program prioritas,” tegas Fikran.

Kehadiran Dinas PU turut membantu menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait rencana penanganan genangan dan sistem drainase di kawasan tersebut.

Selain itu, Fikran juga menyampaikan bahwa masyarakat menyoroti kondisi Jalan Palma, yang dinilai sangat memprihatinkan terutama di bagian tikungan.

“Terkait Jalan Palma, tadi saya langsung menghubungi Kepala Dinas PU Provinsi, Pak Aris. Alhamdulillah, menurut beliau, DED (Detail Engineering Design) untuk pekerjaan Jalan Palma sudah tersedia dan tinggal diusulkan untuk pelaksanaan,” jelas Fikran.

Langkah ini menunjukkan komitmen Fikran untuk bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi warga, dengan mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan infrastruktur tidak berlarut-larut.

Fikran menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses akan dirangkum dalam laporan resmi dan dibawa ke tingkat pembahasan anggaran di DPRD Provinsi.

“Semua masukan dan keluhan masyarakat akan kami catat dan sampaikan dalam rapat bersama mitra kerja. Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus Komisi I Saat Tinjau Desa Tualango

Published

on

DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.

Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.

“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.

Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.

“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.

Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.

“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Humas dan Protokol UNG Siap Unjuk Kinerja di Ajang Bergengsi Kemdiktisaintek 2025

Published

on

UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.

Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.

Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.

“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.

UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.

Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:

  • Pengelolaan laman resmi institusi,

  • Media sosial,

  • Siaran pers dan publikasi,

  • Majalah atau buletin institusi,

  • Profil insan humas,

  • Unit Layanan Terpadu (ULT), serta

  • Pengelolaan keprotokolan.

Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.

“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler