BONBOL – Komitmen nyata dalam memajukan sektor pendidikan di daerah kembali ditunjukkan oleh Yayasan Anny Rahman Peduli. Lembaga filantropi ini secara resmi menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 10 siswa kelas 3 hingga kelas 5 Sekolah Dasar (SD) Negeri Tapa, Kabupaten Bone Bolango, pada Jumat, 11 September 2026.

Bantuan yang diserahkan berupa satu paket lengkap perlengkapan belajar, mulai dari kemeja atau blus, celana atau rok, sepatu, topi, buku tulis, pensil, hingga berbagai alat penunjang sekolah lainnya. Kehadiran bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban finansial orang tua sekaligus mendongkrak motivasi serta semangat anak-anak dalam menimba ilmu di sekolah.

Ketua Yayasan Anny Rahman Peduli, Ariany Rahman, mengungkapkan bahwa kepedulian mendalam terhadap dunia pendidikan anak menjadi fondasi utama didirikannya yayasan ini, khususnya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

“Pendidikan anak di Bone Bolango masih perlu mendapat perhatian lebih. Kami ingin memastikan anak-anak bisa berangkat ke sekolah dengan perlengkapan yang layak, tanpa orang tua harus terlalu terbebani,” ujar Ariany.

Ia menegaskan bahwa aksi sosial penyaluran perlengkapan sekolah tersebut baru merupakan langkah awal dari rangkaian program jangka panjang yang akan digulirkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kawal Usulan PIP Melalui Jalur Aspirasi

Selain membagikan paket perlengkapan sekolah secara langsung, Ariany Rahman bersama jajaran pengurus yayasan juga tengah aktif mengawal dan memperjuangkan pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi para pelajar di Bone Bolango. Program ini didorong melalui jalur aspirasi Anggota DPR RI, Elnino M. Husein Mohi.

Inisiatif pendataan ini mematok target sasaran sebanyak 500 siswa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, dengan titik fokus awal difokuskan di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Bulango Selatan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 350 siswa telah dinyatakan memenuhi kriteria persyaratan untuk diusulkan sebagai calon penerima manfaat.

Usulan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyaluran diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kategori Desil 1 sampai Desil 4 merujuk pada data valid Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kami ingin bantuan ini tepat sasaran, jadi yang kami utamakan adalah anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan, sesuai data desil dari BPS. Insya Allah, kalau tidak ada kendala,” jelas Ariany.

Langkah strategis yang ditempuh Yayasan Anny Rahman Peduli ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Anggota DPR RI, Elnino M. Husein Mohi.

“Saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Yayasan Anny Rahman Peduli melalui Ibu Ariany Rahman dan saya akan ikut membantu Ibu Anny yang sedang memperjuangkan pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat Bone Bolango,” tutur Elnino.

Ke depan, Yayasan Anny Rahman Peduli berkomitmen untuk memperluas cakupan bantuan sosial dan pendidikan ke berbagai sekolah lainnya di Kabupaten Bone Bolango. Langkah ini berlandaskan pada prinsip dasar bahwa setiap anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Gorontalo – Gelombang keresahan masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan penyerobotan lahan kembali memuncak di Kabupaten Pohuwato. Warga Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, secara bulat menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk dugaan penyerobotan, pengkaplingan, hingga operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bugu.

Penolakan resmi tersebut telah dituangkan secara tertulis melalui surat pernyataan sikap warga dengan perihal permohonan perlindungan wilayah adat Gorontalo Bugu. Surat aspirasi tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Desa Puncak Jaya, serta ditembuskan kepada Kepala Desa Kwala Besar dan Kepala Desa Batu Rata.

Dalam dokumen tersebut, warga menegaskan bahwa secara historis dan yuridis, wilayah Bugu merupakan kawasan kelola sekaligus wilayah administrasi Desa Puncak Jaya yang selama ini dirawat dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

Namun, warga mengaku prihatin lantaran kawasan tersebut saat ini diduga diserobot, dikapling secara sepihak, dan dijadikan titik operasional tambang emas ilegal oleh pihak-pihak luar tanpa mengantongi izin dari warga pemilik wilayah.

Secara eksplisit, warga menolak keras segala bentuk transaksi jual beli lahan, pengkaplingan, maupun klaim sepihak atas wilayah yang dipersoalkan. Dalam suratnya, warga turut menyentil indikasi dugaan keterlibatan oknum warga dari Desa Kwala Besar dan Desa Batu Rata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain konflik penguasaan tanah, warga mengkritisi keras dugaan pengerahan alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk material tambang. Aktivitas pemanfaatan alat berat tersebut dinilai berpotensi kuat merusak ekosistem kawasan sungai maupun bentang alam daratan di wilayah Bugu.

Melalui rilis surat pernyataan tersebut, warga mendesak agar persoalan sengketa wilayah ini segera dituntaskan melalui mekanisme musyawarah resmi antara Pemerintah Desa Puncak Jaya dan jajaran pemerintah desa terkait. Warga meminta Kepala Desa Puncak Jaya untuk segera menyurati Pemerintah Desa Kwala Besar dan Pemerintah Desa Batu Rata guna menggalang koordinasi dalam pengamanan garis batas wilayah.

Langkah diplomatik antar-desa ini dinilai vital guna meminimalisasi kesalahpahaman, mencegah potensi konflik horizontal antarwarga border, serta memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat Puncak Jaya dari dampak buruk kerugian ekologis akibat aktivitas PETI.

“Surat ini kami buat bersama sebagai bentuk cinta kami kepada kampung dan alam Gorontalo,” tegas pernyataan bersama warga yang tertera dalam dokumen sikap tersebut.

Surat pernyataan sikap itu dibubuhi tanda tangan oleh belasan perwakilan warga sebagai bukti penegasan komitmen dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Bugu. Warga berharap jajaran pemerintah desa, instansi terkait, dan aparat penegak hukum dapat merespons cepat tuntutan tersebut melalui koordinasi komprehensif, sehingga status administrasi wilayah terang benderang dan penindakan atas penambangan ilegal dapat dieksekusi sesuai koridor hukum yang berlaku.

Adapun mengenai seluruh tudingan terkait dugaan penyerobotan lahan, pengkaplingan, dan aktivitas PETI yang disuarakan warga, hingga kini masih memerlukan proses klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait serta pengujian fisik atas batas administrasi wilayah Bugu di lapangan.

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) resmi memperluas jangkauan kemitraan strategisnya di tingkat nasional. FKTP UNG menjalin kerja sama resmi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap KKP) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilangsungkan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).

Kerja sama inter-lembaga ini diarahkan secara spesifik untuk memperkuat sinergi pendataan sektor perikanan tangkap di titik-titik lokasi pendaratan ikan melalui optimalisasi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan dokumen PKS tersebut dilakukan secara langsung oleh Dekan FKTP UNG, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P. Penandatanganan ini menjadi pilar penting dalam memperkokoh kemitraan antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Fokus utama dari kolaborasi ini adalah penguatan sistem pendataan perikanan tangkap di pendaratan ikan dengan mengintegrasikan keahlian serta peran aktif sivitas akademika kampus. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menjamin ketersediaan data perikanan yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai basis perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan sektor kelautan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Di samping itu, kerja sama ini membukakan ruang luas bagi FKTP UNG untuk memperkuat kontribusi akademik melalui penggalakan riset terapan, transfer pengetahuan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung di lapangan diharapkan dapat memperluas spektrum penerapan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan riil sektor perikanan tangkap.

Pendataan yang presisi di lokasi pendaratan ikan merupakan aspek mendasar untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aktivitas penangkapan serta estimasi volume hasil perikanan. Ketersediaan data yang valid dan berkualitas tinggi dipastikan membantu pemerintah dalam mengevaluasi dinamika perikanan tangkap, menyusun perencanaan program yang adaptif, serta merumuskan regulasi pengelolaan sumber daya laut yang tepat sasaran.

Bagi FKTP UNG, kemitraan strategis ini sejalan dengan visi pengembangan pendidikan tinggi yang responsif dan adaptif terhadap arah pembangunan sektor kelautan nasional. Sinergi bersama Ditjen Perikanan Tangkap KKP diyakini dapat meningkatkan relevansi kurikulum pembelajaran, mendongkrak kualitas publikasi riset, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian agar memberikan dampak langsung bagi keberdayaan masyarakat nelayan dan para pemangku kepentingan.

Selain memperkokoh pilar pendidikan dan riset, implementasi PKS ini diproyeksikan mampu memperluas ruang partisipasi dalam agenda pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil inovasi sains dan teknologi perikanan dari kampus dapat memberikan kontribusi terukur bagi pembangunan daerah serta pengelolaan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Melalui legalisasi kerja sama ini, FKTP UNG dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP optimistis dapat membangun kolaborasi jangka panjang yang berorientasi pada tata kelola perikanan berbasis data ilmiah. Kemitraan ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan UNG dalam mendukung agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional.