Pohuwato – Dugaan tindak pungutan liar (pungli) kembali mencuat di lingkungan pendidikan Kabupaten Pohuwato. Kali ini, TK Bhayangkari 07 Cabang Kabupaten Pohuwato menjadi sorotan setelah orang tua murid melayangkan protes keras terkait adanya dugaan pungutan biaya tambahan yang tidak transparan.
Salah satu orang tua murid berinisial EF menyampaikan keluhannya melalui media sosial Facebook pada Senin (24/02/2025). Menurut EF, pihak sekolah memungut biaya tambahan yang tidak tercantum saat anaknya akan dipindahkan ke sekolah lain.
“Sebelum mendaftar, pihak sekolah menyatakan bahwa semua biaya seragam gratis bagi murid yang mau mendaftar. Namun, saat anak saya rencana akan dipindahkan ke sekolah lain, tiba-tiba pihak sekolah mengeluarkan aturan yang mengharuskan membayar seragam, atau istilahnya ‘denda’, yang diambil saat pendaftaran. Padahal, aturan dan perjanjian awalnya tidak seperti itu,” ujar EF.
EF juga menjelaskan alasan memindahkan anaknya ke sekolah lain. “Rencana mau dipindahkan ke sekolah lain karena mau didekatkan dengan anak satunya. Kebetulan SD dengan TK itu posisinya berdekatan, jadi saya bisa menjaga mereka berdua secara bersamaan,” tambahnya.
Ketua Yayasan TK Bhayangkari 07 Cabang Pohuwato, Ny. Melinda Winarno, diwakili oleh suaminya, Kapolres Pohuwato AKBP Winarno, menanggapi protes tersebut. AKBP Winarno menyatakan akan mengusut perkara ini jika memang benar terjadi.
“Sekolah saya gratiskan kok malah seperti itu,” tutur AKBP Winarno melalui pesan WhatsApp, Senin (24/02/2025).
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi hal ini ke pihak kepala sekolah. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan resmi terkait dugaan pungli yang dilaporkan oleh orang tua murid.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya pendidikan. Pungli di lingkungan pendidikan tidak hanya merugikan orang tua murid, tetapi juga merusak citra lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dengan aman dan nyaman.
Masyarakat berharap agar pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Jika dugaan pungli terbukti, langkah tegas harus diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Pohuwato – Salah satu calon Kepala Desa Pohuwato Timur, Hardiyanto Ali, resmi memaparkan visi dan misi yang akan menjadi arah pembangunan desa jika terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW). Pemilihan ini akan dilaksanakan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Pra Penggantian Antar Waktu Kepala Desa pada tanggal 14 Oktober 2025 mendatang di Desa Pohuwato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Dalam dokumen yang diterima oleh redaksi, Hardiyanto Ali mengusung visi: “Mewujudkan Desa Pohuwato Timur Mandiri, Sejahtera, dan Lestari berbasis potensi maritim dan kearifan lokal.”
Visi tersebut dijabarkan dalam empat misi utama, yakni:
Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha pesisir
Pembangunan yang berwawasan lingkungan
Peningkatan kualitas hidup masyarakat
Mewujudkan pemerintahan yang baik, harmonis, dan agamis
Hardiyanto Ali mengusulkan lima prioritas utama dalam program kerja, yang meliputi:
Distribusi dan pemerataan bantuan sesuai dengan klasifikasi kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi peran pendidik dan tenaga kesehatan desa untuk meningkatkan layanan dasar.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan masyarakat.
Penguatan peran BUMDes dan Koperasi Merah Putih sebagai mitra ekonomi desa.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan pemerintahan yang baik.
Dengan visi dan program berbasis potensi maritim serta kearifan lokal, Hardiyanto Ali berharap Desa Pohuwato Timur dapat berkembang menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, ia juga menargetkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang berdaya. Hardiyanto juga menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.
Gorontalo – Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga, Majid Mustaki, dengan tegas mempertanyakan kebijakan pembatasan cabang olahraga (cabor) yang akan diberangkatkan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 2025. Dalam informasi resmi yang beredar, hanya cabor sepak takraw, silat, karate, taekwondo, dan atletik yang diberangkatkan, sementara untuk Peparpenas hanya cabor atletik, bulutangkis, dan tenis meja.
Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga menilai keputusan ini tidak adil dan berpotensi merugikan para atlet muda Gorontalo yang telah berlatih keras untuk mendapatkan kesempatan tampil di ajang nasional. “Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal komitmen pemerintah daerah terhadap masa depan olahraga di Gorontalo. Jangan sampai hanya karena keterbatasan, banyak potensi atlet kita terkubur tanpa pernah diberi kesempatan,” tegas Majid Mustaki.
Aliansi juga mendesak pemerintah provinsi dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai alasan di balik pembatasan ini. Mereka menuntut adanya solusi konkret agar lebih banyak cabor bisa diberangkatkan. “Jika memang anggaran menjadi kendala, harus ada langkah alternatif. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta atau lembaga lain. Jangan hanya diam dan mengorbankan mimpi para atlet muda Gorontalo,” tambahnya.
Aliansi Mahasiswa Peduli Olahraga menegaskan bahwa olahraga adalah bagian penting dari pembangunan generasi. Kebijakan pembatasan tanpa alasan yang jelas hanya akan menimbulkan kekecewaan dan memadamkan semangat juang atlet.
Pohuwato – Kritik pedas meledak dari Tunas Muda Holandalo (Tumulo) terhadap kepemimpinan Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni. Koordinator Tumulo, Kasmat Toliango, secara terbuka menuntut agar Kapolres segera dicopot dari jabatannya menyusul tragedi pembacokan yang melibatkan sesama anggota polisi di Pohuwato.
Menurut Kasmat, peristiwa tersebut merupakan tamparan keras bagi institusi kepolisian sekaligus bukti gagalnya Kapolres dalam membina anggotanya. Ia menegaskan, insiden itu bukan hanya mencoreng nama Polres Pohuwato, tetapi juga memperlihatkan lemahnya implementasi tagline Polisi Mopiyohu yang selama ini didengungkan.
“Tagline Polisi Mopiyohu itu apakah benar-benar ditanamkan atau hanya sekadar bungkusan manis agar terlihat baik? Faktanya, polisi bacok polisi terjadi di Pohuwato. Ini sangat memalukan!” tegas Kasmat.
Ia juga mengingatkan bahwa tragedi Afan Kurniawan belum usai, namun kini muncul kasus baru yang lebih brutal. “Belum selesai luka lama, sekarang muncul lagi. Lagi-lagi polisi bikin ulah,” ujarnya.
Selain itu, Tumulo menuding adanya persoalan lain yang dibiarkan Kapolres, mulai dari isu setoran hingga dugaan pembiaran tempat-tempat tertentu yang meresahkan masyarakat. Menurutnya, hal itu menimbulkan asumsi liar di tengah publik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
Dengan sederet catatan hitam tersebut, Tumulo menilai Kapolres Pohuwato sudah tidak layak memimpin. “Ada banyak AKBP yang mau bekerja sungguh-sungguh di Pohuwato. Jadi sebaiknya Kapolres mundur saja. Faktanya, beliau gagal total dalam memimpin Polres Pohuwato,” tutup Kasmat.