Gorontalo

Dugaan Pungli di TK Bhayangkari 07 Pohuwato, Orang Tua Murid Protes Biaya Tak Transparan

Published

6 months ago

24/02/2025

Pohuwato – Dugaan tindak pungutan liar (pungli) kembali mencuat di lingkungan pendidikan Kabupaten Pohuwato. Kali ini, TK Bhayangkari 07 Cabang Kabupaten Pohuwato menjadi sorotan setelah orang tua murid melayangkan protes keras terkait adanya dugaan pungutan biaya tambahan yang tidak transparan.

Salah satu orang tua murid berinisial EF menyampaikan keluhannya melalui media sosial Facebook pada Senin (24/02/2025). Menurut EF, pihak sekolah memungut biaya tambahan yang tidak tercantum saat anaknya akan dipindahkan ke sekolah lain.

“Sebelum mendaftar, pihak sekolah menyatakan bahwa semua biaya seragam gratis bagi murid yang mau mendaftar. Namun, saat anak saya rencana akan dipindahkan ke sekolah lain, tiba-tiba pihak sekolah mengeluarkan aturan yang mengharuskan membayar seragam, atau istilahnya ‘denda’, yang diambil saat pendaftaran. Padahal, aturan dan perjanjian awalnya tidak seperti itu,” ujar EF.

EF juga menjelaskan alasan memindahkan anaknya ke sekolah lain. “Rencana mau dipindahkan ke sekolah lain karena mau didekatkan dengan anak satunya. Kebetulan SD dengan TK itu posisinya berdekatan, jadi saya bisa menjaga mereka berdua secara bersamaan,” tambahnya.

Ketua Yayasan TK Bhayangkari 07 Cabang Pohuwato, Ny. Melinda Winarno, diwakili oleh suaminya, Kapolres Pohuwato AKBP Winarno, menanggapi protes tersebut. AKBP Winarno menyatakan akan mengusut perkara ini jika memang benar terjadi.

“Sekolah saya gratiskan kok malah seperti itu,” tutur AKBP Winarno melalui pesan WhatsApp, Senin (24/02/2025).

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi hal ini ke pihak kepala sekolah. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan resmi terkait dugaan pungli yang dilaporkan oleh orang tua murid.

Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan biaya pendidikan. Pungli di lingkungan pendidikan tidak hanya merugikan orang tua murid, tetapi juga merusak citra lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dengan aman dan nyaman.

Masyarakat berharap agar pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Jika dugaan pungli terbukti, langkah tegas harus diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Related Topics:pungutan biaya sekolah terbaru tk bhayangkari

Up Next

Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga Semakin Bersemangat Jalani Hari Keempat Retreat di Akmil Magelang

Don't Miss

Wakil Bupati Pohuwato Pimpin Apel Perdana, Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Etos Kerja ASN

Click to comment

dprd kota gorontalo

Gerindra Kota Gorontalo: Perubahan Struktur Birokrasi Harus Berdampak Nyata untuk Rakyat

Published

3 days ago

03/09/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Gorontalo yang digelar hari ini, dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, staf ahli, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat Kota Gorontalo.

Dalam pandangan resminya, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa penyesuaian perangkat daerah harus memberi dampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak ingin perubahan ini hanya sebatas penyesuaian nama dinas atau jabatan. Rakyat harus merasakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Politik bagi kami adalah jalan pengabdian, dan tugas pejabat adalah melayani, bukan dilayani,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.

Gerindra juga memberikan catatan penting terkait langkah reformasi birokrasi di Kota Gorontalo, di antaranya:
•Penempatan aparatur harus berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan kepentingan politik;
•Kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus diperkuat sumber daya dan anggaran;
•Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar setiap kebijakan daerah.

“Kami mendukung penuh kebijakan Wali Kota Gorontalo untuk memperkuat birokrasi daerah, asalkan orientasinya jelas: memudahkan rakyat dan mempercepat pembangunan,” lanjut pernyataan Fraksi Gerindra.

Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan Ranperda, yang diharapkan segera rampung dan membawa perubahan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo.

Gorontalo

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Published

3 days ago

02/09/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.

Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.

Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.

Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.

“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.

Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.

Gorontalo

Situasi Kondusif, Jalan Simpang Lima Gorontalo Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

Published

5 days ago

01/09/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Arus lalu lintas di kawasan Simpang Lima Kota Gorontalo kembali normal pasca kericuhan demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Merah Putih, Senin (09/01/2025).

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 13.00 Wita sempat membuat lalu lintas dari berbagai arah menuju Simpang Lima terhambat. Namun, pada malam harinya, kendaraan roda dua, roda empat hingga kontainer sudah kembali bisa melintas di lokasi tersebut.

Meski demikian, aparat keamanan dengan perlengkapan lengkap masih terlihat berjaga di sekitar area demonstrasi untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Dalam kericuhan yang terjadi, tidak ada korban jiwa. Namun, beberapa mahasiswa dilaporkan diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polda Gorontalo. Selain itu, sejumlah massa aksi harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat sesak napas setelah menghirup gas air mata yang ditembakkan aparat untuk membubarkan demonstrasi.