BONBOL – Kebakaran melanda kompleks SMP Negeri 1 Batudaa, Kabupaten Gorontalo, pada Jumat pagi sekitar pukul 07.00 WITA. Insiden terjadi sebelum aktivitas belajar mengajar dimulai, sehingga tidak ada siswa maupun guru yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

Menurut informasi awal, proses pembelajaran di sekolah tersebut baru akan dimulai pukul 08.00 WITA, sehingga saat kebakaran terjadi, lingkungan sekolah masih relatif sepi dari aktivitas.

Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di salah satu bangunan sekolah. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan dua gedung utama, masing-masing terdiri dari satu bangunan ruang kelas dan satu bangunan kantor guru serta tata usaha.

Gedung pertama diketahui memiliki tiga ruang kelas, sementara gedung kedua mencakup ruang Kepala Sekolah, ruang Wakil Kepala Sekolah, serta ruang Tata Usaha. Api yang berkobar hebat membuat sebagian besar isi ruangan tidak dapat diselamatkan.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka, kerugian material diperkirakan cukup besar akibat rusaknya fasilitas dan dokumen penting sekolah. Tim pemadam kebakaran dibantu warga berhasil menjinakkan api setelah berjibaku selama lebih dari satu jam.

Hingga saat ini, pihak Kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran setempat masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran serta menghitung total nilai kerugian.

Pihak sekolah memastikan bahwa langkah penanganan darurat sedang disiapkan, termasuk pengaturan ulang ruang kelas sementara agar kegiatan belajar mengajar siswa dapat kembali berjalan dalam waktu dekat.

Peristiwa ini mendapat perhatian serius dari masyarakat Batudaa, mengingat sekolah tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan unggulan di wilayah itu.

BONBOL – Kegiatan Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Patriot Desa Bilungala berlangsung meriah pada Selasa (17/2/2026), di Lapangan Taruna Jaya, Desa Bilungala, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango. Agenda ini menjadi program rutin dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat pembinaan kepemudaan di wilayah tersebut.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femy Udoki, Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, Andris Makmur, beserta unsur Pemerintah Kecamatan Bonepantai, Kepala Desa Bilungala, tokoh adat, tokoh agama, dan para imam wilayah. Kehadiran mereka menambah khidmat suasana kegiatan yang sarat makna kebersamaan.

Ketua Karang Taruna Desa Bilungala, Abdul Kadir K. Suleman, S.Pd.Gr, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini tidak sekadar menjadi tradisi tahunan, melainkan juga sarana memperkuat hubungan antara pemuda, pemerintah, dan masyarakat.

Menurutnya, Karang Taruna memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan sosial bagi generasi muda agar terus berkontribusi aktif dalam pembangunan desa.

“Melalui Halal Bihalal ini, kami ingin meneguhkan semangat kebersamaan, memperkuat solidaritas, dan membangun sinergi positif antarwarga maupun antarinstansi,” ujar Abdul Kadir.

Rangkaian kegiatan diisi dengan sambutan para tokoh undangan, doa bersama, dan ramah tamah. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti acara yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Semangat gotong royong dan persaudaraan terasa kuat di tengah kebersamaan warga Desa Bilungala dan wilayah sekitar.

Bone Bolango – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango menegaskan bahwa dugaan praktik nepotisme dalam seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango semakin menguat setelah pelantikan pejabat hasil seleksi pada Senin (22/12/2025).

Dari lima jabatan strategis yang dibuka dalam seleksi terbuka tersebut, empat jabatan telah resmi dilantik. Namun, tiga di antaranya diketahui diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan Bupati Bone Bolango.

HMI Cabang Bone Bolango sebelumnya telah memberikan peringatan dini terkait indikasi praktik nepotisme. Dalam pemberitaan Gopublish.co.id pada Rabu (19/11/2025), HMI mengingatkan pimpinan daerah agar proses seleksi jabatan tinggi dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Dinas BKPSDM diisi oleh anak Bupati, Kepala Bappeda dijabat oleh menantu Bupati, serta Dinas PMD juga ditempati kerabat dekat Bupati. Ini bukan sekadar dugaan tanpa dasar, melainkan fakta pelantikan yang bisa disaksikan secara terbuka oleh masyarakat, persis seperti yang kami prediksi sejak awal,” ujar Ketua HMI Cabang Bone Bolango, Rolan, Rabu (07/01/2026).

HMI menilai praktik ini bertentangan dengan sejumlah regulasi nasional, di antaranya:

• Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17, mengenai larangan penyalahgunaan wewenang

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 12 yang mengatur integritas dan larangan praktik KKN

Rolan menambahkan, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip sistem merit, terutama aspek transparansi dan objektivitas, yang telah lama digaungkan oleh pemerintah daerah.

Dalam pernyataan di situs resmi Pemkab Bone Bolango, Sekretaris Daerah Iwan Mustapa menyebut seluruh tahapan seleksi PPTP telah dilaksanakan “sesuai prosedur, transparan, objektif, dan berdasarkan sistem merit”. Namun, klaim tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Faktanya, penilaian hasil seleksi dari awal hingga akhir proses tidak pernah dipublikasikan, bahkan tidak disampaikan kepada peserta. Nilai seleksi hanya diketahui oleh tim seleksi dan pihak tertentu,” tegas Rolan.

HMI Cabang Bone Bolango mengaku telah melakukan investigasi lapangan dengan mewawancarai sejumlah peserta seleksi. Hasilnya, sebagian besar peserta mengaku tidak mengetahui nilai hasil seleksi di setiap tahapan.

“Temuan kami menunjukkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan dan objektivitas dalam penerapan sistem merit tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” lanjut Rolan.

Selain menyoroti tiga jabatan yang telah dilantik, HMI juga mencatat adanya satu posisi strategis lain yang hingga kini belum dilantik. Menurut mereka, alasan penundaan pelantikan dengan dalih pencairan anggaran dan kesinambungan program terkesan janggal di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan nepotisme.

“Kami telah merampungkan hasil investigasi dan kajian. Bahkan kami sudah mengantongi nama yang diduga kuat akan dilantik pada posisi yang masih tertunda,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, HMI Cabang Bone Bolango menyatakan akan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan hasil investigasi resmi untuk mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi terbuka PPTP di Bone Bolango,” tegas Rolan.

HMI menekankan, langkah ini merupakan komitmen organisasi dalam menjaga marwah reformasi birokrasi, memastikan sistem merit dijalankan secara adil, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).