Advertorial
Jangan Ada Kebijakan yang Disusun Sepihak! Wali Kota Adhan Dorong Partisipasi Publik dalam Penyusunan Ranperda
Published
4 months agoon
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan elemen fundamental dalam setiap proses penyusunan regulasi daerah, terutamanya aturan yang berkaitan langsung dengan tatanan kehidupan sosial serta masa depan generasi muda.
Penegasan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Adhan saat membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual atau LGBT Tingkat Kota Gorontalo Tahun 2026 yang dipusatkan di Gedung Bandhayo Lo Yiladia, Selasa (28/7/2026).
Menurut Wali Kota Adhan, Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen penuh untuk memperkuat instrumen hukum daerah sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang dinilai berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak dan remaja. Oleh karena itu, regulasi yang tengah dirumuskan harus mampu menghadirkan perlindungan nyata serta didukung oleh sistem pengawasan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Peraturan yang dibuat harus benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Upaya pencegahan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak,” ujar Wali Kota Adhan di hadapan para peserta diskusi.
Dalam forum tersebut, Wali Kota Adhan juga secara khusus menyoroti urgensi pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat di tingkat kelurahan. Ia menginstruksikan para lurah agar lebih proaktif dalam mendata sekaligus memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh warga, mencakup acara hajatan maupun aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya.
Menurutnya, mekanisme pengawasan yang tertib di tingkat wilayah sangat efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedur perizinan maupun potensi munculnya persoalan sosial pascakegiatan berlangsung.
“Setiap kegiatan yang ada di wilayah harus diketahui oleh lurah. Jangan sampai pelaksanaannya berbeda dengan izin atau ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya,” tegasnya mengingatkan jajaran aparatur kewilayahan.
Serap Aspirasi Publik Sebelum Dibahas Bersama DPRD
Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menekankan bahwa proses penyusunan Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual—termasuk pembahasan komprehensif terkait fenomena LGBT—wajib dijalankan secara terbuka dengan melibatkan beragam unsur masyarakat. Ia menilai bahwa perumusan kebijakan publik tidak boleh berlangsung secara sepihak tanpa mendengarkan suara dan pandangan masyarakat luas.
Oleh sebab itu, sebelum sebuah draf rancangan peraturan diajukan untuk dibahas dan ditetapkan secara resmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah daerah berkewajiban menyediakan ruang dialog yang luas melalui tahapan sosialisasi maupun forum diskusi publik agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta masukan konstruktif.
Sebagai perumpamaan konkret, Wali Kota Adhan turut menyinggung dinamika kebijakan yang berkaitan dengan penataan retribusi pasar. Menurutnya, jalinan komunikasi yang terbuka sejak tahap awal perumusan sangatlah krusial agar masyarakat memahami secara utuh maksud dan tujuan kebijakan tersebut, sehingga tidak memicu kesalahpahaman maupun penolakan saat aturan mulai diterapkan di lapangan.
“Kami ingin setiap perda yang lahir benar-benar diketahui masyarakat. Sebelum diputuskan bersama DPRD, harus ada ruang untuk menyerap dan mendengar aspirasi masyarakat,” katanya menegaskan prinsip transparansi legislasi daerah.
Menutup rangkaian sambutannya, Wali Kota Adhan menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran narasumber, seluruh peserta FGD, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi aktif dalam pembahasan ranperda tersebut. Ia berharap forum diskusi ini mampu melahirkan rumusan masukan yang tajam dan konstruktif guna menghasilkan regulasi yang selaras dengan kebutuhan daerah serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Gorontalo.
Kegiatan FGD Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual tersebut kemudian dibuka secara resmi oleh Wali Kota Gorontalo dengan mengucap lafaz “Bismillahirrahmanirrahim”.
You may like
-
Nikmati Kopi Berkualitas Tanpa Harus Keluar Rumah Sakit! Dinadi Coffee Resmi Hadir di Lobby Utama RSAS
-
Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional
-
Sinergi Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan, Spirit Huyula Dihidupkan Kembali di Kampus UNG Lewat Semarak Budaya 2026
-
Berakar pada Pasal 33 UUD 1945! Partai Gerindra Tegaskan Komitmen Wujudkan Indonesia Mandiri dan Makmur
-
Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027
-
Sebelas Hari Tanpa Kejelasan! Ayah Santriwati Korban Tenggelam Pertanyakan Tanggung Jawab Ponpes Hubulo
Advertorial
Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional
Published
1 day agoon
15/11/2026
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.
Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).
Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.
Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.
Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.
“Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,” tegasnya dengan nada lugas.
Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.
Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.
Advertorial
Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027
Published
2 weeks agoon
04/11/2026
UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung penyiapan serta perencanaan matang bagi calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027.
Komitmen bersama tersebut diwujudkan melalui serangkaian koordinasi intensif serta penandatanganan Berita Acara Dukungan Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP yang dipusatkan di Kantor DKP Provinsi Gorontalo pada Selasa (3/11/2026).
Kerja sama ini merupakan wujud nyata integrasi peran antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kolaborasi mencakup proses identifikasi, survei lapangan, verifikasi data, hingga penilaian objektif terhadap tingkat kesiapan masing-masing calon lokasi.
Sebagai inisiatif pembangunan kawasan ekonomi masyarakat pesisir, Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik perikanan semata. Lebih dari itu, program ini mencakup penguatan aktivitas ekonomi produktif, penataan kelembagaan nelayan, optimalisasi pengolahan hasil perikanan, perluasan akses pemasaran, hingga pemberdayaan sosial masyarakat pesisir secara komprehensif. Oleh karena itu, pelibatan akademisi dipandang vital agar perencanaan program selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.
Penandatanganan Berita Acara Dukungan tersebut dilakukan secara langsung oleh Manager Program, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P., bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Kesepakatan ini sekaligus menjadi payung hukum dan landasan koordinasi dalam mengawal tahapan penyiapan lokasi hingga eksekusi program di lapangan.
Dalam prosesnya, penyiapan calon lokasi akan melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi awal, survei dan penilaian kelayakan, fasilitasi kesiapan infrastruktur, serta penyusunan perencanaan pengembangan KNMP. Penilaian didasarkan pada indikator krusial seperti kebutuhan mendesak wilayah, potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat kesiapan lokasi, serta konektivitas kawasan dengan pusat distribusi dan akses pasar.
Berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi awal, tercatat sebanyak 24 titik calon lokasi yang tersebar di empat kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebaran tersebut meliputi:
-
Kabupaten Boalemo: 9 titik calon lokasi
-
Kabupaten Pohuwato: 7 titik calon lokasi
-
Kabupaten Gorontalo: 6 titik calon lokasi
-
Kabupaten Gorontalo Utara: 2 titik calon lokasi
Secara administratif, puluhan titik tersebut mencakup sejumlah kecamatan pesisir strategis, di antaranya Kecamatan Botumoito, Dulupi, Paguyaman Pantai, dan Tilamuta (Kabupaten Boalemo); Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu (Kabupaten Gorontalo); Kecamatan Lemito, Marisa, Paguat, Popayato, dan Wanggarasi (Kabupaten Pohuwato); serta Kecamatan Kwandang dan Monano (Kabupaten Gorontalo Utara).
Guna menjamin kelancaran tahapan tersebut, FKTP UNG dan DKP Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat setempat. Dukungan yang digalang meliputi penyediaan basis data akurat, fasilitasi administrasi, serta kesiapan tim terpadu dalam melaksanakan survei dan verifikasi teknis.
Seluruh kandidat lokasi selanjutnya akan melalui tahap uji petik, survei lanjutan, dan verifikasi ketat guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan teknis maupun administratif yang digariskan dalam pedoman Program KNMP Tahun 2027. Hasil akhir dari proses verifikasi dan penilaian komprehensif ini akan direkomendasikan secara resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai bahan pertimbangan utama dalam penetapan lokasi definitif pembangunan KNMP.
Advertorial
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan, FKTP UNG Gandeng KKP RI dalam Pendataan Pendaratan Ikan
Published
3 weeks agoon
28/10/2026
UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) resmi memperluas jangkauan kemitraan strategisnya di tingkat nasional. FKTP UNG menjalin kerja sama resmi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap KKP) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilangsungkan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).
Kerja sama inter-lembaga ini diarahkan secara spesifik untuk memperkuat sinergi pendataan sektor perikanan tangkap di titik-titik lokasi pendaratan ikan melalui optimalisasi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penandatanganan dokumen PKS tersebut dilakukan secara langsung oleh Dekan FKTP UNG, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P. Penandatanganan ini menjadi pilar penting dalam memperkokoh kemitraan antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.
Fokus utama dari kolaborasi ini adalah penguatan sistem pendataan perikanan tangkap di pendaratan ikan dengan mengintegrasikan keahlian serta peran aktif sivitas akademika kampus. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menjamin ketersediaan data perikanan yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai basis perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan sektor kelautan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
Di samping itu, kerja sama ini membukakan ruang luas bagi FKTP UNG untuk memperkuat kontribusi akademik melalui penggalakan riset terapan, transfer pengetahuan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung di lapangan diharapkan dapat memperluas spektrum penerapan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan riil sektor perikanan tangkap.
Pendataan yang presisi di lokasi pendaratan ikan merupakan aspek mendasar untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aktivitas penangkapan serta estimasi volume hasil perikanan. Ketersediaan data yang valid dan berkualitas tinggi dipastikan membantu pemerintah dalam mengevaluasi dinamika perikanan tangkap, menyusun perencanaan program yang adaptif, serta merumuskan regulasi pengelolaan sumber daya laut yang tepat sasaran.
Bagi FKTP UNG, kemitraan strategis ini sejalan dengan visi pengembangan pendidikan tinggi yang responsif dan adaptif terhadap arah pembangunan sektor kelautan nasional. Sinergi bersama Ditjen Perikanan Tangkap KKP diyakini dapat meningkatkan relevansi kurikulum pembelajaran, mendongkrak kualitas publikasi riset, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian agar memberikan dampak langsung bagi keberdayaan masyarakat nelayan dan para pemangku kepentingan.
Selain memperkokoh pilar pendidikan dan riset, implementasi PKS ini diproyeksikan mampu memperluas ruang partisipasi dalam agenda pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil inovasi sains dan teknologi perikanan dari kampus dapat memberikan kontribusi terukur bagi pembangunan daerah serta pengelolaan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.
Melalui legalisasi kerja sama ini, FKTP UNG dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP optimistis dapat membangun kolaborasi jangka panjang yang berorientasi pada tata kelola perikanan berbasis data ilmiah. Kemitraan ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan UNG dalam mendukung agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional.
Nikmati Kopi Berkualitas Tanpa Harus Keluar Rumah Sakit! Dinadi Coffee Resmi Hadir di Lobby Utama RSAS
Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional
Sinergi Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan, Spirit Huyula Dihidupkan Kembali di Kampus UNG Lewat Semarak Budaya 2026
Semarak Budaya Hulondalo Youth Culture Festival 2026 di SMAN 1 Telaga: Kolaborasi Kemenbud RI dan Elnino Mohi Hadirkan Seni Tradisi hingga Bedah Film Dokumenter
Berakar pada Pasal 33 UUD 1945! Partai Gerindra Tegaskan Komitmen Wujudkan Indonesia Mandiri dan Makmur
Selangkah Pun Tak Mundur! Wali Kota Adhan Dambea Tegaskan Siap Hadapi Proses Hukum Polda Gorontalo
Buntut Kasus Perusakan Cagar Budaya, Ditreskrimsus Polda Gorontalo Sisir Ruang Bagian Hukum dan Umum
Menjaga Tanggomo Agar Tak Lekang: Ikhtiar Kemenbud RI dan Elnino Mohi Menyapa Sekolah lewat program Semarak Budaya 2026
Menyingkap Tabir Hegemoni: Manuver MSCI, Kecemasan Singapura, dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo2 months agoTampil Memukau, MIN 1 Pohuwato Sabet Gelar Juara 1 Umum Hulonthalo Marching Festival 2026
-
Gorontalo3 months agoSalurkan 150 Bantuan Pendidikan di Bonepantai, Aserval: Ini langkah Awal
-
kabupaten boalemo3 months agoPolemik Kopdes: Pj Kades Bendungan Diduga Enggan Teken Surat Hibah Lahan, Ada Apa?
-
Gorontalo3 months agoSalurkan Paket Bantuan Pendidikan, IAC: Jangan Sampai Anak Berhenti Sekolah karena Tak Punya Sepatu
-
Daerah2 months agoRespon Dampak Buruk El nino! Laskar Gerindra Gorut Langsung Gerak Cepat
-
Gorontalo3 months agoBerani! Tolak PT Celebes Bone Mineral, Camat Bonepantai Siap Pertaruhkan Jabatan
-
Daerah2 months agoMuda, Disiplin, dan Militan! Gemblengan Kaderisasi khas Hambalang Hadir di Diklat Laskar Gerindra Gorontalo
-
Ruang Literasi1 month agoMenjaga Jiwa Serambi Madinah: Bukti Nyata Perhatian Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Kebudayaan