Connect with us

Advertorial

Stunting Bukan Sekadar Tugas Dinas Kesehatan! Penegasan Kuat Sekda Ismail Madjid di Aula Rumah Dinas Wali Kota

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo mengambil langkah progresif dan masif dalam upaya percepatan penanganan stunting atau tengkes di daerah. Tidak sekadar mengandalkan program intervensi formal dari instansi pemerintah, Pemkot Gorontalo secara resmi mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para pejabat daerah untuk menjadi garda terdepan pelopor Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.

Ajakan strategis tersebut diserukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, saat membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Bandhayo Lo Yiladia (BLY), Selasa (29/7/2026). Kehadiran Sekda Ismail dalam kegiatan tersebut sekaligus mewakili Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Dalam arahannya, Sekda Ismail menegaskan bahwa persoalan stunting merupakan ancaman nyata yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang pada hari ini adalah generasi penerus estafet pembangunan yang akan menentukan arah kemajuan Kota Gorontalo ke depan.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa ikhtiar pencegahan stunting tidak cukup hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Diperlukan kepedulian moril serta keterlibatan aktif langsung dari seluruh elemen masyarakat.

“Penanganan stunting bukan sekadar tugas sektor kesehatan semata. Stunting adalah persoalan kemanusiaan, persoalan kualitas sumber daya manusia, dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Sekda Ismail di hadapan para peserta rakerda.

Melalui skema Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini, para ASN, pejabat struktural, para pelaku usaha, hingga masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi berlebih diajak untuk memberikan kontribusi nyata secara berkelanjutan kepada para ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting, serta balita yang terindikasi mengalami stunting.

Bentuk dukungan yang disalurkan dapat berupa penyediaan paket makanan tambahan bernilai gizi tinggi—seperti telur dan susu—dukungan perbaikan sanitasi lingkungan, maupun bantuan pendanaan yang dikoordinasikan secara terpadu melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta fasilitas kesehatan di puskesmas setempat.

Dorong Optimalisasi CSR Dunia Usaha

Sekda Ismail menilai bahwa keikutsertaan aktif para ASN dalam program ini sangat krusial, mengingat aparatur pemerintah harus senantiasa mampu memberikan teladan nyata di tengah kehidupan masyarakat.

“Kami berharap ASN dan pejabat daerah dapat menjadi garda terdepan dalam membangun gerakan sosial untuk mencegah stunting di Kota Gorontalo,” ucapnya menegaskan.

Selain menyasar kalangan internal birokrasi, Pemerintah Kota Gorontalo juga secara aktif merangkul dunia usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), guna menunjang pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran. Di sisi lain, masyarakat yang berkecukupan turut didorong untuk mengambil bagian dalam gerakan kemanusiaan ini.

Menurut Sekda Ismail, uluran tangan yang diberikan tidak harus selalu berwujud bantuan dalam nominal besar dan mewah, melainkan hal-hal sederhana namun memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan gizi anak-anak.

“Setiap butir telur, setiap kotak susu, dan setiap rupiah yang Bapak dan Ibu kontribusikan hari ini adalah investasi berharga untuk menyelamatkan satu kehidupan dan menyongsong masa depan anak-anak kita,” ungkapnya penuh optimisme.

Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini difokuskan secara khusus untuk memberikan pendampingan intensif kepada ibu hamil risiko tinggi serta bayi di bawah dua tahun (baduta), utamanya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang menjadi fase paling menentukan dalam tumbuh kembang anak.

Pemerintah Kota Gorontalo berharap program strategis ini tidak berhenti sekadar sebagai kegiatan seremonial dan komitmen di atas kertas, melainkan menjelma sebagai gerakan gotong royong yang hidup dan menghadirkan kepedulian riil dalam menekan angka prevalensi stunting di daerah. Dengan sinergi padu antara ASN, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkot Gorontalo optimis target mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi dapat segera tercapai.

Advertorial

Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.

Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).

Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.

Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.

“Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,” tegasnya dengan nada lugas.

Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.

Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.

Continue Reading

Advertorial

Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027

Published

on

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung penyiapan serta perencanaan matang bagi calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027.

Komitmen bersama tersebut diwujudkan melalui serangkaian koordinasi intensif serta penandatanganan Berita Acara Dukungan Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP yang dipusatkan di Kantor DKP Provinsi Gorontalo pada Selasa (3/11/2026).

Kerja sama ini merupakan wujud nyata integrasi peran antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kolaborasi mencakup proses identifikasi, survei lapangan, verifikasi data, hingga penilaian objektif terhadap tingkat kesiapan masing-masing calon lokasi.

Sebagai inisiatif pembangunan kawasan ekonomi masyarakat pesisir, Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik perikanan semata. Lebih dari itu, program ini mencakup penguatan aktivitas ekonomi produktif, penataan kelembagaan nelayan, optimalisasi pengolahan hasil perikanan, perluasan akses pemasaran, hingga pemberdayaan sosial masyarakat pesisir secara komprehensif. Oleh karena itu, pelibatan akademisi dipandang vital agar perencanaan program selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.

Penandatanganan Berita Acara Dukungan tersebut dilakukan secara langsung oleh Manager Program, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P., bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Kesepakatan ini sekaligus menjadi payung hukum dan landasan koordinasi dalam mengawal tahapan penyiapan lokasi hingga eksekusi program di lapangan.

Dalam prosesnya, penyiapan calon lokasi akan melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi awal, survei dan penilaian kelayakan, fasilitasi kesiapan infrastruktur, serta penyusunan perencanaan pengembangan KNMP. Penilaian didasarkan pada indikator krusial seperti kebutuhan mendesak wilayah, potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat kesiapan lokasi, serta konektivitas kawasan dengan pusat distribusi dan akses pasar.

Berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi awal, tercatat sebanyak 24 titik calon lokasi yang tersebar di empat kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebaran tersebut meliputi:

  • Kabupaten Boalemo: 9 titik calon lokasi

  • Kabupaten Pohuwato: 7 titik calon lokasi

  • Kabupaten Gorontalo: 6 titik calon lokasi

  • Kabupaten Gorontalo Utara: 2 titik calon lokasi

Secara administratif, puluhan titik tersebut mencakup sejumlah kecamatan pesisir strategis, di antaranya Kecamatan Botumoito, Dulupi, Paguyaman Pantai, dan Tilamuta (Kabupaten Boalemo); Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu (Kabupaten Gorontalo); Kecamatan Lemito, Marisa, Paguat, Popayato, dan Wanggarasi (Kabupaten Pohuwato); serta Kecamatan Kwandang dan Monano (Kabupaten Gorontalo Utara).

Guna menjamin kelancaran tahapan tersebut, FKTP UNG dan DKP Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat setempat. Dukungan yang digalang meliputi penyediaan basis data akurat, fasilitasi administrasi, serta kesiapan tim terpadu dalam melaksanakan survei dan verifikasi teknis.

Seluruh kandidat lokasi selanjutnya akan melalui tahap uji petik, survei lanjutan, dan verifikasi ketat guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan teknis maupun administratif yang digariskan dalam pedoman Program KNMP Tahun 2027. Hasil akhir dari proses verifikasi dan penilaian komprehensif ini akan direkomendasikan secara resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai bahan pertimbangan utama dalam penetapan lokasi definitif pembangunan KNMP.

Continue Reading

Advertorial

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan, FKTP UNG Gandeng KKP RI dalam Pendataan Pendaratan Ikan

Published

on

UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) resmi memperluas jangkauan kemitraan strategisnya di tingkat nasional. FKTP UNG menjalin kerja sama resmi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap KKP) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilangsungkan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).

Kerja sama inter-lembaga ini diarahkan secara spesifik untuk memperkuat sinergi pendataan sektor perikanan tangkap di titik-titik lokasi pendaratan ikan melalui optimalisasi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan dokumen PKS tersebut dilakukan secara langsung oleh Dekan FKTP UNG, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P. Penandatanganan ini menjadi pilar penting dalam memperkokoh kemitraan antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.

Fokus utama dari kolaborasi ini adalah penguatan sistem pendataan perikanan tangkap di pendaratan ikan dengan mengintegrasikan keahlian serta peran aktif sivitas akademika kampus. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menjamin ketersediaan data perikanan yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai basis perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan sektor kelautan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Di samping itu, kerja sama ini membukakan ruang luas bagi FKTP UNG untuk memperkuat kontribusi akademik melalui penggalakan riset terapan, transfer pengetahuan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung di lapangan diharapkan dapat memperluas spektrum penerapan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan riil sektor perikanan tangkap.

Pendataan yang presisi di lokasi pendaratan ikan merupakan aspek mendasar untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aktivitas penangkapan serta estimasi volume hasil perikanan. Ketersediaan data yang valid dan berkualitas tinggi dipastikan membantu pemerintah dalam mengevaluasi dinamika perikanan tangkap, menyusun perencanaan program yang adaptif, serta merumuskan regulasi pengelolaan sumber daya laut yang tepat sasaran.

Bagi FKTP UNG, kemitraan strategis ini sejalan dengan visi pengembangan pendidikan tinggi yang responsif dan adaptif terhadap arah pembangunan sektor kelautan nasional. Sinergi bersama Ditjen Perikanan Tangkap KKP diyakini dapat meningkatkan relevansi kurikulum pembelajaran, mendongkrak kualitas publikasi riset, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian agar memberikan dampak langsung bagi keberdayaan masyarakat nelayan dan para pemangku kepentingan.

Selain memperkokoh pilar pendidikan dan riset, implementasi PKS ini diproyeksikan mampu memperluas ruang partisipasi dalam agenda pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil inovasi sains dan teknologi perikanan dari kampus dapat memberikan kontribusi terukur bagi pembangunan daerah serta pengelolaan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.

Melalui legalisasi kerja sama ini, FKTP UNG dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP optimistis dapat membangun kolaborasi jangka panjang yang berorientasi pada tata kelola perikanan berbasis data ilmiah. Kemitraan ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan UNG dalam mendukung agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler