Kota Gorontalo – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kota Gorontalo menjadi momentum krusial untuk menggugah kesadaran generasi muda agar tidak sekadar menjadi penonton pasif dalam roda pembangunan. Pemuda didesak untuk berani tampil ke depan dan mengambil peran aktif melalui ide kreatif, gagasan inovatif, serta karya nyata.

Pesan bernada ajakan tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat menghadiri upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, pada Rabu (28/10/2026).

Dalam amanatnya, Wawali Indra menyampaikan bahwa keberadaan pemuda memegang peranan pivotal dalam menentukan arah dan masa depan daerah. Nilai-nilai historis dan semangat persatuan Sumpah Pemuda 1928, menurutnya, harus mampu ditransformasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat modern melalui tindakan konkret.

“Pemuda harus berani mengambil peran. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan tunjukkan karya nyata. Jangan hanya menjadi penonton di tengah perubahan, tetapi harus menjadi bagian dari solusi,” tegas Indra di hadapan peserta upacara.

Selain menyoroti keterlibatan dalam pembangunan, Wawali Indra secara khusus mengingatkan generasi muda agar bijak dalam merespons cepatnya laju perkembangan teknologi serta derasnya arus informasi digital. Ia menekankan pentingnya menyaring konsumsi informasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai produktif.

Ia berharap para pemuda di Kota Gorontalo terus berikhtiar mengembangkan potensi diri di berbagai ranah strategis, mulai dari akses pendidikan, kewirausahaan, sektor ekonomi kreatif, hingga pengabdian sosial kemasyarakatan.

“Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Bangun kreativitas, kembangkan usaha, tingkatkan pendidikan, dan ikut menjaga lingkungan serta ketertiban di daerah kita,” imbaunya.

Lebih jauh, Wawali Indra menggarisbawahi krusialnya merawat kebhinekaan dan persatuan di tengah heterogenitas masyarakat. Menurutnya, fondasi persatuan yang telah digagas oleh para pemikir muda pada tahun 1928 silam harus tetap dijaga erat oleh generasi penerus bangsa saat ini.

“Perbedaan jangan menjadi alasan untuk kita terpecah. Justru dengan perbedaan kita harus semakin kuat dan saling menghargai,” kata Wawali.

Ia memastikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo akan terus membuka ruang kolaborasi serta mendukung penuh keterlibatan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini diharapkan menjadi pemantik daya cipta bagi generasi muda Gorontalo untuk melahirkan terobosan yang bermanfaat bagi kemajuan bersama.

“Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98. Mari bersatu, bergerak, dan berkarya untuk Indonesia, khususnya untuk Kota Gorontalo yang lebih baik,” pungkasnya.

Kota Gorontalo – Munculnya pemberitaan di salah satu media daring terkait langkah politik Indra Gobel yang disebut-sebut mempersiapkan diri menjadi Wali Kota Gorontalo mulai menyita perhatian publik. Isu tersebut berhembus di tengah dinamika pemeriksaan hukum yang sedang dihadapi Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, di Polda Gorontalo terkait polemik bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf.

Menanggapi rumor yang berkembang, Indra Gobel angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas. Ia memastikan bahwa hubungannya dengan Adhan Dambea tetap solid dan berkomitmen berjalan seiring sejalan hingga akhir masa jabatan.

“Kami adalah satu pasangan, satu kesatuan yang berikrar menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan paket AIR (Adhan-Indra). Sampai dengan hari ini, kami terus mewakafkan diri untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Gorontalo sebagaimana slogan Torang Bekeng Bae,” tegas Indra.

Atas dasar itu, ia mengimbau seluruh masyarakat Kota Gorontalo agar tidak mudah termakan oleh isu atau berita bohong (hoaks) mengenai keretakan hubungan internal di tubuh kepemimpinan Pemkot Gorontalo. Menurutnya, isu tersebut sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu yang berupaya memanfaatkan situasi dan dinamika politik yang sedang berlangsung.

Dalam kesempatan yang sama, Indra Gobel turut mengkritisi surat permintaan klarifikasi yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kepada Wali Kota Gorontalo dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017.

Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut semestinya dibaca dan dipahami secara utuh, bukan setengah-setengah. Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017, disebutkan secara jelas bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk lingkup provinsi, serta bupati dan wali kota untuk daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada ayat (2) di pasal yang sama, ditegaskan pula bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepala daerah tersebut dibantu oleh Inspektorat Daerah.

“Dalam pasal ini sangat jelas, pembinaan untuk ASN Pemkot Gorontalo kewenangannya ada di tangan Pak Adhan Dambea selaku PPK [Pejabat Pembina Kepegawaian]. Jadi, alangkah baiknya Bapak Gubernur yang terhormat memahami aturan secara global,” saran Indra.

Indra menilai, masukan dan saran yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, patut untuk dipertimbangkan secara arif. Pasalnya, langkah yang diambil Pemprov Gorontalo belakangan ini terkesan hanya mendengarkan informasi dari satu pihak saja yang diduga kuat memiliki kepentingan pribadi tertentu.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., secara terbuka menyoroti tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Gorontalo di kompleks Kantor Wali Kota Gorontalo. Ia menilai proses hukum yang berkaitan dengan polemik pencabutan status bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos sebagai objek cagar budaya tersebut sarat dengan upaya penggiringan opini publik.

Menurut Adhan, pemeriksaan mendalam yang dilakukan penyidik—terutama yang menyasar penelusuran dokumen administrasi perkantoran serta dugaan komunikasi dengan pihak pemilik lahan—menimbulkan tanda tanya besar mengenai urgensi dan motif di balik penegakan hukum tersebut.

Wali Kota dua periode ini menilai bahwa langkah penggeledahan di pusat pemerintahan berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia juga menyayangkan hasil pemeriksaan yang hingga kini belum disampaikan secara transparan kepada khalayak luas.

“Bagi saya, ini hanya untuk membangun opini masyarakat. Membangun narasi negatif bahwa ada penggeledahan di kantor wali kota, sehingga masyarakat jadi heboh,” ungkap Adhan dengan nada tegas.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 13 poin dokumen administratif yang menjadi objek pemeriksaan dan penyitaan oleh penyidik. Rincian dokumen tersebut mencakup:

1. Keputusan Wali Kota Nomor 126/10/II/2020 tentang Penetapan Gedung Kantor Pos dan Eks Rumah Jawatan.

2. Keputusan Wali Kota Nomor 337/34/IX/2025 tentang Pembentukan Tim Pengkaji atas Penerbitan Keputusan Wali Kota Nomor 126/10/IX/2020.

3. Risalah rapat koordinasi tim pengkaji.

4. Keputusan Wali Kota Nomor 350/34/IX/2025.

5. Buku register surat masuk tahun 2025–2026.

6. Buku register surat keluar tahun 2025–2026.

7. Daftar hadir pengkajian.

8. Keputusan SK Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tahun 2019.

9. Naskah rekomendasi TACB tahun 2019.

10. Buku register penomoran SK tahun 2019.

11. Buku register penomoran SK tahun 2020.

12. Buku register penomoran SK tahun 2024.

13. Undangan rapat pengkajian.

Kendati demikian, sorotan tajam dialamatkan Adhan pada dua dokumen khusus, yakni buku register surat masuk dan surat keluar periode 2025–2026. Ia menduga kuat bahwa penyidik sengaja menelusuri arsip persuratan tersebut untuk mencari-cari kesalahan prosedural, dengan harapan menemukan jejak korespondensi terkait dugaan negosiasi atau kolusi dengan pemilik properti.

“Mereka menduga terjadi kolusi antara saya dengan pemilik lahan. Mereka cari-cari celah seakan-akan ada nuansa korupsi,” kritik Adhan.

Melalui telaah terhadap dokumen-dokumen administrasi tersebut, Adhan menduga kuat penyidik berupaya keras mengarahkan penyidikan guna menemukan indikasi komunikasi atau kesepakatan tertutup antara pemerintah daerah dan pihak pemilik lahan eks rumah jawatan. Meski demikian, Pemkot Gorontalo memastikan akan terus mengawal proses hukum ini secara objektif dan transparan agar tidak terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat.