Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo turut mendampingi tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam kegiatan peninjauan lahan dan dialog bersama petani sawit di Kabupaten Gorontalo, Rabu (12/11/2025).

Kegiatan tersebut diawali dengan pertemuan KPK bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kantor Inspektorat. Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke perkebunan sawit di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, untuk meninjau langsung kondisi lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menyampaikan bahwa kehadiran lembaganya merupakan bentuk dukungan terhadap langkah KPK dalam memastikan tata kelola perkebunan sawit di Gorontalo berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.

“Kami dari Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyambut baik kehadiran KPK yang datang langsung melihat kondisi di lapangan. Ini penting agar persoalan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan kebun plasma, dapat memperoleh solusi yang adil bagi petani,” ujar Umar Karim.

Menurutnya, selama ini banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait ketidakjelasan status kebun plasma, ketimpangan hasil kerja sama antara petani dan perusahaan, hingga dugaan kriminalisasi terhadap petani sawit.

“Kami mendengar langsung aspirasi para petani sawit, dan hal ini menjadi perhatian serius kami di DPRD. Kami berharap langkah KPK dapat membantu mempercepat penyelesaian masalah ini secara menyeluruh dan berkeadilan,” tambahnya.

Usai meninjau lahan, rombongan KPK bersama perwakilan DPRD dan Pemerintah Daerah melanjutkan kegiatan dengan berdialog dengan kelompok petani plasma di Balai Desa Toyidito, Kecamatan Pulubala.

Dalam dialog tersebut, sejumlah petani dari Kabupaten Gorontalo dan Boalemo mengungkapkan berbagai persoalan, mulai dari pembagian hasil yang tidak transparan hingga pengelolaan plasma oleh pihak perusahaan yang dinilai merugikan petani.

KPK menegaskan komitmennya untuk membantu mengurai persoalan tata kelola sawit agar lebih transparan, adil, dan selaras dengan prinsip kesejahteraan masyarakat.

Umar Karim berharap hasil kunjungan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh pemerintah daerah, DPRD, dan pihak-pihak terkait.

“Kami akan terus mengawal proses ini agar hasilnya benar-benar dirasakan langsung oleh petani sawit di Gorontalo,” tutup Umar.

Kota Gorontalo – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Gorontalo memadati Kantor Cabang Bank Sulut Gorontalo (BSG) pada Kamis (13/11/2025) pagi. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, sebagai buntut dugaan tidak dibayarkannya aset milik Pemerintah Kota Gorontalo oleh pihak BSG selama bertahun-tahun.

Salah satu orator aksi, Risman Taha, menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak BSG yang dinilai telah menelantarkan hak Pemerintah Kota dan masyarakat Gorontalo.

“Gerakan ini adalah gerakan mulia, gerakan untuk mempertahankan harga diri orang Gorontalo, dan memastikan rakyat Gorontalo dapat hidup sejahtera serta dihargai oleh provinsi lain,” tegas Risman di hadapan peserta aksi.

Dalam orasinya, Risman mengajukan tiga tuntutan utama kepada pihak BSG. Pertama, meminta BSG Cabang Gorontalo mengembalikan aset Pemerintah Kota Gorontalo senilai Rp35 miliar. Kedua, menuntut pihak BSG untuk mengosongkan gedung kantor yang saat ini ditempati. Ketiga, mendesak penurunan tingkat bunga pinjaman yang dinilai tidak manusiawi.

“Tuntutan ini bukan hanya mewakili masyarakat Kota Gorontalo, tetapi juga seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang masih menjadi nasabah BSG. Kota Gorontalo akan keluar dari BSG dan beralih ke BTN. Kami juga mengimbau saudara-saudara kami di kabupaten untuk ikut memperjuangkan hak mereka, terutama terkait penurunan bunga bank,” jelas Risman.

Sementara itu, hasil audiensi antara Tim Hukum Pemerintah Kota Gorontalo dan pihak BSG menghasilkan keputusan bahwa seluruh tuntutan ASN akan diteruskan ke Direksi BSG di Manado. Kepastian hasil pembahasan diperkirakan akan disampaikan paling cepat pada Senin mendatang.

“Kami akan membawa tuntutan ini ke Manado. Paling cepat Senin sudah ada jawabannya, dan saya pastikan Direksi akan hadir di Gorontalo,” ujar Kepala Cabang BSG Kota Gorontalo.

Dari pantauan Barakati.id, aksi demonstrasi berlangsung damai tanpa ada gesekan antara peserta aksi dan aparat keamanan. Seluruh aspirasi disampaikan dengan tertib hingga kegiatan berakhir.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri paparan dari Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PUPR, Dwi Atma Singgih Raharja Sabaris, S.T., bersama rombongan di Ruang Tarsius Bappeda Pohuwato, Selasa (11/11/2025). Kegiatan tersebut membahas finalisasi program yang bersumber dari APBN Tahun 2026.

Dalam kesempatan itu, dibahas tiga proyek strategis nasional yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato, masing-masing pembangunan Gedung Kantor Bupati Pohuwato, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan pipa menuju Bandara Udara Panua Pohuwato.

Bupati Saipul hadir didampingi Kepala Bappeda Pohuwato, Irfan Saleh, S.Pt., M.Si., dan Kepala Dinas PUPR, Ir. Risdiyanti Mokodompit. Hadir pula jajaran Bidang Cipta Karya, Kepala Lapas Pohuwato, perwakilan Bandara Panua Pohuwato, Direktur Perumdam Tirta Moolango Kaharudin Yusuf Rahim, perwakilan Dinas Perhubungan, serta Camat Randangan.

Dalam paparannya, Kepala BPBPK, Dwi Atma Singgih Raharja, menjelaskan bahwa tingkat kesiapan atau Readiness Criteria untuk ketiga proyek tersebut telah mencapai 98 persen. Masih terdapat beberapa dokumen teknis dan administratif yang perlu segera dilengkapi oleh Pemerintah Daerah agar proses pengadaan bisa dimulai tepat waktu.

Menanggapi hal itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan komitmennya agar Pemkab Pohuwato segera menuntaskan seluruh dokumen pendukung sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

“Saya minta seluruh dokumen Readiness Criteria segera diselesaikan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa dimulai lebih cepat, bahkan sebelum akhir Desember 2025,” tegas Bupati Saipul.

Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja kedua dari Kepala BPBPK beserta timnya. Ia menilai kunjungan tersebut merupakan bentuk sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendorong terwujudnya pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

“Kunjungan ini sangat kami apresiasi. Ini bukti nyata dukungan pemerintah pusat terhadap daerah, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pohuwato,” ujar Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun efisiensi anggaran nasional. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan program pembangunan di Pohuwato tetap berjalan sebagaimana direncanakan.

“Di tengah keterbatasan fiskal, kami tetap berupaya agar pembangunan tidak terhambat. Kami akan terus berkoordinasi lintas kementerian agar Pohuwato memperoleh dukungan pendanaan dari APBN maupun sumber pembiayaan alternatif lainnya,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Bupati Saipul berharap kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan BPBPK Kementerian PUPR terus terjalin erat demi mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBPK, Dwi Atma Singgih Raharja, menuturkan bahwa kunjungan kerja timnya akan berlangsung selama dua hari dan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan guna memastikan kesiapan lahan di tiga lokasi proyek prioritas tersebut.

“Kami akan turun langsung bersama Dinas PUPR, Perumdam, dan unsur kecamatan untuk memastikan lahan yang akan digunakan benar-benar clear and clean,” ujarnya.

Melalui tahapan finalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Pohuwato optimis tiga proyek strategis APBN 2026 segera terealisasi. Pembangunan ini diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan daerah menuju Pohuwato yang sehat, hijau, handal, agamis, dan produktif.