DEPOV – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menegaskan komitmen mengawal aspirasi para guru non ASN yang hingga kini belum terakomodasi dalam database rekrutmen PPPK. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, dan perwakilan tenaga pendidik non-database pada Jumat (5/10).

“Lebih dari 300 guru di Gorontalo tidak tercatat dalam database BKN untuk rekrutmen PPPK. Padahal mereka telah mengajar bertahun-tahun, namun hak dan fasilitasnya belum terpenuhi. Komisi IV akan mengawal penuh aspirasi ini dengan menyurati KemenPAN-RB agar ada solusi yang jelas,” ujar Hamzah.

Ia menambahkan, Komisi IV siap mendatangi langsung kementerian terkait guna menyampaikan penjelasan menyeluruh tentang kondisi guru non-database di Gorontalo. “Dalam waktu dekat, kami berencana menyerahkan langsung surat sekaligus melakukan pertemuan dengan kementerian agar masalah ini ditangani secara adil. Kasihan guru-guru kita yang sudah berjuang demi pendidikan,” tegasnya.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya solusi konkret dari pemerintah pusat, sehingga tenaga pendidik non ASN dapat memperoleh kepastian status serta pemenuhan hak sesuai ketentuan.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menerima kunjungan audiensi dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Lukman Hakim, selaku Widya Bahasa. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD, Rabu (1/10/25).

Audiensi ini digelar dalam rangka konsolidasi daerah dan memperingati Bulan Bahasa 2025, sekaligus menyosialisasikan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 yang menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga di daerah untuk memartabatkan bahasa negara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Thomas Mopili menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendukung langkah Kantor Bahasa.

“Pada prinsipnya, kami dari DPRD Provinsi Gorontalo mendukung penuh langkah Kantor Bahasa dalam upaya memartabatkan bahasa negara. Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 ini menjadi pedoman penting bagi lembaga-lembaga di Gorontalo,” ungkapnya.

Sementara itu, Lukman Hakim menekankan bahwa konsolidasi daerah merupakan bagian dari program nasional yang dijalankan oleh seluruh balai dan kantor bahasa.

“Di awal tahun kemarin, kami telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 2 sebagai dasar pendorongan dan pengawasan. Regulasi ini akan kami sosialisasikan ke seluruh balai dan kantor bahasa se-Indonesia,” jelasnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dalam menjaga serta mengembangkan bahasa Indonesia, sekaligus memaknai Bulan Bahasa sebagai momentum penting kebangsaan.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 Tingkat Provinsi Gorontalo, yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (1/10/25).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur, Forkopimda, serta jajaran pimpinan OPD. Dengan penuh khidmat, upacara tahun ini mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Thomas Mopili menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menguatkan kembali nilai dasar bangsa.

“Tentu momen ini tidak saja sekedar upacara seremoni saja, tetapi kita membangkitkan kembali bagaimana saktinya Pancasila dalam membebaskan rong-rongan dari dalam. Pada 1 Oktober itu kita mampu memberantas antek-antek yang coba merongrong pemerintahan di masa itu,” ungkap Thomas Mopili.

Ia menambahkan pentingnya pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus agar tidak melupakan sejarah bangsa sekaligus memperkokoh persatuan masyarakat.

“Semoga kita bisa tularkan kepada generasi kita. Bahwa setiap tanggal 1 Oktober bukan hanya sekedar upacara, penghormatan, atau pembacaan, tetapi merupakan titik tonggak perjuangan bangsa. Ini juga merupakan momentum untuk memperkokoh persatuan masyarakat Gorontalo,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ketua DPRD menekankan agar Hari Kesaktian Pancasila menjadi pijakan dalam memperkuat ketahanan bangsa di tengah tantangan zaman.

Upacara ini berlangsung dengan khidmat, merefleksikan nilai gotong royong, persatuan, serta penguatan jati diri bangsa melalui Pancasila.