Connect with us

Gorontalo

Koperasi Plasma Sawit Desak Pemkab dan Polres Pohuwato Selesaikan Polemik Pemblokadean Jalan

Published

on

Pohuwato – Tiga koperasi plasma sawit di wilayah Popayato, Kabupaten Pohuwato, menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Polres Pohuwato untuk segera menyelesaikan polemik pemblokadean jalan yang telah berdampak pada operasional dan penghidupan petani plasma sawit.

Tuntutan ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Bukit Sawit Popayato (BSP), Hamid Liputo; Ketua Koperasi Mitra Sawit Mandiri (MSM), Lukman M. Ibrahim, S.Sos.; dan Ketua Koperasi Sawit Taluditi Sukses (STS), Agus Hadi Utomo, dalam pernyataan bersama pada Selasa, (24/12/2024).

Menurut ketiga pengurus koperasi, aksi pemblokadean jalan menuju perusahaan PT. Loka Indah Lestari (LIL) di tiga titik (KM 9, 10, dan 11) di wilayah Popayato telah menimbulkan kerugian signifikan bagi para petani plasma sawit. Akibatnya, buah sawit yang seharusnya dikirim ke pabrik pengolahan PT. LIL tidak dapat diangkut.

“Polemik pemblokadean jalan ini berdampak langsung pada kami, petani plasma sawit, yang tidak dapat mengirimkan hasil panen ke pabrik. Kondisi ini mempengaruhi perekonomian petani dan koperasi kami secara keseluruhan,” ujar Hamid Liputo.

Ketiga koperasi mendesak Pemkab dan Polres Pohuwato untuk mengambil langkah-langkah persuasif guna menyelesaikan konflik ini. Mereka mengkhawatirkan potensi eskalasi yang dapat memicu konflik horizontal antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat pengusaha kayu, karyawan perusahaan, dan petani plasma sawit.

“Kami harap pihak Pemkab dan Polres Pohuwato segera menyikapi permasalahan ini agar tidak berimbas pada konflik yang lebih besar, mengingat dampaknya sudah sangat merugikan petani plasma sawit,” kata Lukman M. Ibrahim.

Sebagai informasi, tiga koperasi plasma sawit tersebut menaungi total 1.454 petani dengan luas lahan koperasi mencapai 1.563,695 hektare. Para petani bergantung pada keberlangsungan operasional perusahaan untuk mengelola hasil panen mereka.

Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Pohuwato maupun Polres Pohuwato terkait tuntutan yang disampaikan oleh ketiga koperasi tersebut.

Para pengurus koperasi berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan konflik ini, memastikan kelancaran operasional perusahaan, dan melindungi kepentingan seluruh pihak yang terdampak.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Kabar Gembira bagi Pelajar dan Orang Tua, Pencairan PIP Jalur Aspirasi Elnino untuk 24 Ribu Siswa Gorontalo Mulai Bergulir

Published

on

Gorontalo – Proses pencairan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi fase kedua yang diperjuangkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo, Elnino M. Husein Mohi, resmi mulai bergulir. Sebanyak kurang lebih 24 ribu peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK yang tersebar di 1.080 satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut.

Staf Khusus Elnino M. Husein Mohi, Ikram Kango, menjelaskan bahwa saat ini tim Elnino Center tengah melakukan pengawalan ketat sekaligus percepatan proses administrasi agar seluruh siswa penerima dapat segera memperoleh haknya tanpa kendala berarti di lapangan.

Adapun tahapan teknis yang tengah berjalan saat ini meliputi pendistribusian Surat Keputusan (SK) penerima, verifikasi kelengkapan berkas administrasi, hingga pendampingan proses aktivasi rekening siswa melalui bank penyalur sebelum dana bantuan dicairkan secara langsung.

“Kami berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik, mulai dari pendistribusian SK, verifikasi berkas, hingga aktivasi rekening. Harapannya, tidak ada kendala berarti sehingga bantuan ini bisa segera dimanfaatkan oleh para siswa,” ujar Ikram pada Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan bahwa kelancaran dan keberhasilan proses penyaluran dana PIP ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama solid berbagai pemangku kepentingan, khususnya para kepala sekolah, operator sekolah, petugas bank penyalur, serta jajaran relawan Elnino Center yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Ikram juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang telah mengambil bagian aktif dalam mengawal distribusi bantuan pendidikan bagi masyarakat Gorontalo.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, operator, petugas bank, serta relawan Elnino Center yang terus bekerja dan membantu masyarakat di lapangan. InsyaAllah, kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh 24 ribu penerima PIP,” tambahnya.

Menurutnya, pengawalan intensif ini merupakan bagian dari komitmen nyata Elnino M. Husein Mohi dalam memperjuangkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Gorontalo, terutama bagi para pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu dan membutuhkan dukungan biaya sekolah.

Melalui penyaluran program PIP jalur aspirasi ini, diharapkan beban ekonomi orang tua siswa dapat diringankan, kebutuhan penunjang pendidikan peserta didik lebih terpenuhi, serta angka risiko putus sekolah di Provinsi Gorontalo dapat ditekan seminimal mungkin.

Tim Elnino Center turut mengimbau kepada para orang tua siswa penerima dan pihak sekolah agar terus membangun koordinasi aktif serta memastikan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi tepat waktu, sehingga proses pencairan bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Continue Reading

Gorontalo

Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah

Published

on

BONBOL – Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai yang digelar di Kantor Camat Bonepantai menghasilkan sejumlah keputusan dan sikap tegas. Selain merumuskan rekomendasi penolakan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Camat Rosihan Kaluku serta tuntutan pemindahan tugas Sekretaris Camat (Sekcam) ke wilayah lain, Dewan Adat juga menyoroti keras unggahan media sosial Facebook milik oknum Sekcam setempat.

Unggahan tersebut dipersoalkan lantaran mempertanyakan ketidakhadiran Dewan Adat dalam prosesi pemakaman secara adat bagi almarhum mantan Kepala Desa Toloti’o dua periode. Padahal, menurut pihak Dewan Adat, persoalan teknis maupun tata laksana adat semacam itu semestinya dibahas melalui jalur komunikasi dan koordinasi resmi, bukan justru dilempar menjadi konsumsi ruang publik.

“Sebagai Sekcam, seharusnya beliau berkoordinasi dulu dengan Dewan Adat, atau meminta persetujuan keluarga untuk dilaksanakan upacara prosesi pemakaman. Bukan malah mempertanyakan lewat media sosial,” ujar salah satu tokoh adat dalam forum sidang tersebut.

Dewan Adat menilai bahwa prosesi adat pemakaman bukanlah sekadar acara seremonial biasa. Di dalamnya terdapat pakem tata cara, kondisi psikologis keluarga yang tengah berduka, serta otoritas kelembagaan adat yang wajib dihormati. Ketika seorang pejabat struktural kecamatan justru mempertanyakan hal sensitif tersebut secara terbuka di Facebook, tindakan itu dinilai hanya memicu kegaduhan di tengah masyarakat, alih-alih menghadirkan solusi.

“Ini persoalan internal pemerintah kecamatan dan lembaga adat. Harusnya menjadi konsumsi pemerintah kecamatan, dipertanyakan langsung, duduk bersama. Bukan dipertanyakan di publik apalagi di media online Facebook,” tegasnya.

Hal yang paling disayangkan pihak Dewan Adat, lanjut tokoh tersebut, unggahan itu dipublikasikan tanpa adanya upaya komunikasi maupun tabayun terlebih dahulu dengan pemangku adat maupun pihak keluarga almarhum. Padahal, sebagai pejabat kecamatan, Sekcam seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan lembaga adat, bukan malah menjadi sumber polemik.

“Sekcam itu harusnya menjaga marwah pemerintah dan marwah adat. Kalau ada yang kurang, tanyakan langsung. Datang ke rumah adat, datang ke keluarga. Jangan bikin status yang akhirnya menyudutkan Dewan Adat,” tambahnya.

Atas rentetan persoalan etika komunikasi tersebut, Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai sepakat akan segera menerbitkan rekomendasi resmi. Poin utama rekomendasi tersebut berisi penolakan terhadap penunjukan Plt Camat Rosihan Kaluku sekaligus mendesak agar oknum Sekcam segera dipindahtugaskan ke daerah lain di luar wilayah Kecamatan Bonepantai.

Dewan Adat menegaskan bahwa sikap keras ini diambil murni demi menjaga marwah kelembagaan, bukan didasari sentimen pribadi terhadap individu tertentu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga adab, etika pemerintahan, serta kehormatan tatanan adat di Bumi Bonepantai.

“Kami tidak membenci orangnya. Kami menjaga adat kami. Bonepantai beradab. Pejabat harus beradab,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari oknum Sekcam Bonepantai terkait polemik unggahan di media sosial tersebut.

Continue Reading

Gorontalo

Menang Telak di Pesta Demokrasi Desa, Erik Abdullah Raup 80 Persen Suara Pemilihan BPD Desa Karya Baru

Published

on

Pohuwato – Semangat regenerasi kepemimpinan di tingkat desa mulai tampak nyata dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Pohuwato, pada Rabu (18/11/2026). Pesta demokrasi tingkat desa tersebut diikuti oleh sejumlah kandidat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh senior hingga generasi muda yang bertekad mengambil bagian langsung dalam pembangunan desa.

Salah satu representasi generasi muda yang sukses mencuri perhatian dalam kontestasi tersebut adalah Erik Abdullah, S.Pd., perwakilan Dusun 3 Butato, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Dalam pemilihan anggota BPD tersebut, Erik berhasil meraih kemenangan telak dengan memperoleh dukungan sebesar 80 persen dari total hak suara yang diberikan masyarakat setempat.

Capaian suara mayoritas tersebut menjadi cerminan tingginya kepercayaan warga terhadap keterlibatan kaum muda di dalam lembaga permusyawaratan desa. Kehadiran figur muda di jajaran BPD diharapkan mampu menyuntikkan perspektif segar, gagasan inovatif, serta energi baru dalam mengawal aspirasi warga dan mengakselerasi pembangunan desa.

Salah seorang warga setempat berinisial WL mengungkapkan bahwa momentum ini sudah saatnya dimanfaatkan untuk memberikan ruang dan kepercayaan seluas-luasnya bagi anak muda dalam berkontribusi memajukan daerahnya.

“Generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan dan turut mengambil peran dalam pembangunan desa. Desa membutuhkan ide-ide baru, pemikiran kreatif, serta semangat anak muda untuk membawa desa menjadi lebih maju ke depannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa tingginya perolehan suara tersebut membuktikan bahwa Erik merupakan sosok yang dipercaya masyarakat. Harapan besar tersebut sekaligus menjadi amanah agar berbagai gagasan dan visi yang ditawarkan selama masa pencalonan dapat direalisasikan secara konkret melalui fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota BPD.

Adapun visi utama yang diusung Erik Abdullah dalam pencalonannya adalah ‘Terwujudnya Desa Karya Baru yang Maju, Mandiri, Transparan, dan Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong’.

Visi tersebut diharapkan menjadi kompas kerja dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akar rumput, memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap program pembangunan.

Terpilihnya Erik Abdullah dalam ajang pemilihan BPD ini menjadi bukti konkret bahwa proses regenerasi kepemimpinan desa dapat dimulai dari partisipasi aktif generasi muda. Berbekal mandat dan kepercayaan besar dari masyarakat, tanggung jawab utama yang menanti ke depan adalah menjalankan amanah secara terbuka, aspiratif, serta senantiasa mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan Desa Karya Baru.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler