DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja gabungan antara Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan bersama Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan pada Selasa, 9 September 2025. Rapat tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait mekanisme prosedur penarikan kendaraan, pembayaran angsuran, serta denda dan biaya penarikan yang dilakukan oleh Kantor Leasing Estadana Ventura Cabang Gorontalo.

Rapat yang berlangsung di ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan kedua komisi, masyarakat pengadu, dan pihak terkait dari perusahaan leasing.

Sejumlah masyarakat mengungkapkan kekhawatiran terkait ketidakjelasan prosedur penarikan kendaraan dan pembayaran angsuran yang dirasakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, biaya tambahan berupa denda dan biaya penarikan dinilai memberatkan dan merugikan konsumen.

Setelah mendengarkan masukan dari semua pihak, rapat berakhir dengan kesepakatan mediasi yang menguntungkan semua pihak. DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjembatani aspirasi masyarakat dan memastikan penyelesaian masalah ini dilakukan secara adil.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan leasing agar masalah serupa tidak terulang di masa depan.

“Kami di DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. Masalah seperti ini harus diselesaikan secara bijak dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar La Ode Haimudin.

DPRD Provinsi Gorontalo juga membuka ruang pengawasan lebih lanjut terhadap praktik perusahaan pembiayaan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di kemudian hari, memastikan hak-hak masyarakat tetap terjaga.

DEPROV – Aliansi Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (9/9/2025), menyuarakan keresahan masyarakat terkait berbagai persoalan layanan dan kinerja BPJS Kesehatan yang dinilai merugikan pasien. Aksi ini mencuat sebagai respon terhadap kebijakan BPJS yang dinilai tidak memadai dalam melayani masyarakat, termasuk masalah pemutusan kerja sama dengan rumah sakit vital dan keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit.

Massa aksi diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, bersama Komisi IV di Ruang Rapat Dulohupa. Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyampaikan tujuh poin tuntutan, yang di antaranya mencakup penetapan standar kegawatdaruratan nasional, perbaikan layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama pada malam hari, penjaminan kepastian biaya pengobatan umum, serta pemulihan kerja sama BPJS dengan RSU Bioklinik.

“Kami menilai banyak kebijakan BPJS yang merugikan masyarakat, bahkan sampai pada pemutusan kerja sama dengan rumah sakit vital. DPRD harus segera mempertemukan semua pihak,” ujar salah satu perwakilan aliansi.

Selain itu, mahasiswa juga menuding Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo bersikap arogan, tidak memahami kearifan lokal, serta mengintimidasi pihak rumah sakit. Mereka mendesak DPRD untuk merekomendasikan pencopotan jabatan Kepala BPJS Gorontalo.

Masalah keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit sejak Juli 2025 yang berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan juga disoroti dalam aksi ini. “Obat-obatan menipis, cairan infus sering kosong, ini jelas merugikan pasien,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, memastikan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti masalah ini dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membuka ruang dialog antara mahasiswa, BPJS, dan pihak terkait.

DEPROV – Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, mengadakan acara syukuran untuk memperingati satu tahun masa jabatan DPRD Gorontalo. Dalam acara yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo tersebut, Thomas mengajak seluruh anggota dan pegawai untuk introspeksi diri atas pengabdian yang telah diberikan selama setahun terakhir.

Momentum yang penuh kehangatan ini juga dirangkaikan dengan penanaman ratusan pohon, sebagai bentuk komitmen DPRD Gorontalo terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Thomas menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebagai simbol kepedulian terhadap keberlanjutan hidup, tetapi juga untuk mempererat hubungan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Thomas Mopili mengungkapkan bahwa perjalanan satu tahun masa jabatan bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan dan rintangan telah dilalui dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta hukum.

“Kita harus jujur, dan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara formal di ruang sidang, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT,” ujar Thomas.

Thomas berharap agar DPRD Gorontalo terus menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Ia juga mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah disampaikan secara membangun, dengan tujuan untuk perbaikan, bukan untuk meruntuhkan.