Connect with us

Kota Gorontalo

Lonjakan BOR di RS Rujukan, Pengaruhi Status PPKM Daerah

Published

on

Rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual,

KOTA GORONTALO – Lonjakan kasus covid -19 terjadi di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir. Akibatnya keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan meningkat drastis. Ironinya lonjakan kasus itu, turut mempengaruhi status PPKM diwilayah rumah sakit itu berada.

Persoalan ini menjadi salah satu topik utama pada rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual, (9/8/2021).

Walikota Gorontalo Marten Taha yang juga merupakan Wakil Ketua Umum 1 Bidang Pemerintahan dan Otonom Apeksi Pusat, mengungkapkan kondisi ini sangat mempengaruhi kenaikan data kasus positif berdasarkan BOR.

“Sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid -19 yang di tunjuk Kemenkes, tentu kami tidak hanya melayani pasien asal kota gorontalo. Yang jadi persoalan keterisian BOR, diidentikan dengan kenaikan status PPKM di Kota Gorontalo,” ungkap Marten.

Ia mengatakan, jika dihitung hanya sekitar 28 persen pasien kota Gorontalo yang menjalani perawatan. Angka tersebut melonjak menjadi 86 persen berdasarkan BOR.

” Jika BOR jadi parameter, maka status level kita akan semakin naik. Padahal status PPKM kota Gorontalo berada pada level 3 bahkan bisa turun pada level 2,” ucap Marten.

Tidak hanya di Kota Gorontalo, sejumlah pemerintah kota lainnya mengalami hal yang serupa. Seperti Kota Banjarmasin, Menurut Walikota Ibnu sina keterbatasan tenaga medis dan peralatan kesehatan juga kewalahan menyikapi lonjakan kasus tersebut.

” Karena ini menjadi persoalannya yang sama, maka perlu ada tindak lanjut rekomendasi usulan ke pusat, ujarnya.

Realisasi vaksinasasi, penerapan PPKM juga turut di utarakan oleh para walikota pengurus pusat Apeksi. Topik semakin meluas ketika para ketua komsariat wilayah 1 sampai 6 Apeksi diberikan kesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi.

Selain penangananan dihilir Marten juga memaparkan yang dilakukan pihaknya di hulu. Ia menekankan bahwa penanganan penyebaran covid -19, harus melibatkan semua pihak termasuk tingkat RT, RW dan kelurahan.

” Di Kota Gorontalo upaya pencegahan bukan hanya bertumpu pada puskesmas, tetapi melibatkan RT, RW untuk mengintensifkan testing, tracing dan treatment,” ungkapnya.

Demikian juga percepatan vansinasi, pemerintah kota Gorontalo bekerjasama dgn TNI/Polri, Perguruan Tinggi serta para relawan mendorong masyarakat untuk divaksin.

” Alhamdulillah capaian vaksinasi di kota Gorontalo sudah 50 persen lebih. Terget kita akhir tahun bisa terealisasi semuanya,” kata Marten.

Advertorial

Bukan Sekadar Imbauan! Wali Kota Gorontalo Tegas Larang Petasan di Malam Tahun Baru

Published

on

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea || Foto HUMAS

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo secara resmi melarang penggunaan petasan saat perayaan malam pergantian tahun 2025 ke 2026.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, usai apel malam pada kegiatan wisata akhir tahun yang digelar Pemerintah Kota Gorontalo di Pantai Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Sabtu (27/12/2025).

“Penggunaan petasan dilarang sepenuhnya karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain, terutama jika dinyalakan di jalan umum atau kawasan padat penduduk,” tegas Adhan.

Wali Kota menegaskan, masyarakat hanya diperbolehkan menyalakan kembang api sebagai alternatif hiburan malam pergantian tahun. Menurutnya, perayaan tahun baru seharusnya dilakukan secara aman, tertib, dan tidak menimbulkan risiko bagi warga lainnya.

“Sudah ada surat edaran yang melarang masyarakat menyalakan petasan. Kembang api boleh, tetapi petasan tetap dilarang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, larangan tersebut bukan sekadar imbauan. Jika ditemukan pelanggaran, Pemkot Gorontalo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku.

“Kalau masih ada yang menyalakan petasan, terutama di jalan, kami akan bekerja sama dengan aparat untuk melakukan penangkapan. Itu bisa membahayakan orang lain,” jelas Adhan.

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Gorontalo juga tidak akan mengeluarkan izin penjualan petasan. Aparat kepolisian telah mengonfirmasi kebijakan serupa terhadap para pedagang yang masih nekat menjual petasan menjelang dan saat malam pergantian tahun.

“Polisi sudah menegaskan, tidak ada izin menjual petasan. Kecuali kembang api,” kata Adhan menegaskan.

Ia pun mengimbau masyarakat agar merayakan malam pergantian tahun dengan cara sederhana dan penuh empati.

“Jangan sampai pesta berlebihan. Kita masih punya saudara di Sumatera yang sedang berduka. Mari tunjukkan solidaritas dan empati kita,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Inspeksi Mendadak Kota Gorontalo, Mobnas Eselon III Bakal Disanksi

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap kendaraan dinas operasional (KDO) atau mobil dinas (Mobnas). Giliran Mobnas pejabat eselon III yang diperiksa melalui apel kendaraan yang dilaksanakan di halaman kantor wali kota, Rabu (24/11/2025).

Wali Kota menjelaskan bahwa apel kendaraan dinas dilakukan untuk pendataan ulang terkait sumber pengadaan kendaraan, apakah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, beberapa Mobnas pejabat eselon III akan ditarik. Kendaraan yang hanya dipakai dari rumah ke kantor akan dipindahkan ke bidang yang memiliki kegiatan dan membutuhkan kendaraan operasional.

“Untuk aktivitas dari rumah ke kantor, mobil dinas akan ditarik dan diserahkan kepada organisasi perangkat daerah yang memiliki kegiatan yang lebih membutuhkan kendaraan operasional,” jelas Adhan.

Kendati demikian, sidak tidak berhenti pada Mobnas. Selanjutnya, sidak akan dilanjutkan terhadap kendaraan roda dua. Berdasarkan informasi yang berkembang, sidak sepeda motor dinas juga dilakukan karena adanya keterangan dari aparat penegak hukum bahwa beberapa motor telah digadaikan atau dijual.

“Saya telah meminta aparat penegak hukum untuk memanggil oknum-oknum terkait guna diproses secara hukum,” tegasnya.

Continue Reading

Advertorial

Gelar Rapat Forkopimda, Adhan Dambea Instruksikan Penertiban Miras Menjelang Nataru

Published

on

Kota Gorontalo – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (22/12/2025). Rapat tersebut membahas kesiapan pengamanan dan ketertiban masyarakat dalam menyambut momentum akhir tahun.

Dalam arahannya, Wali Kota Adhan menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang biasanya meningkat saat malam Natal dan pergantian tahun.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat pasti meningkat. Karena itu, semua potensi gangguan, termasuk peredaran minuman keras dan kemacetan lalu lintas, perlu kita antisipasi bersama,” ujar Adhan.

Fokus utama pengamanan, lanjutnya, adalah tempat-tempat ibadah dan lokasi perayaan keagamaan. Berdasarkan laporan kepolisian, terdapat 21 gereja dan gedung perayaan Natal yang akan mendapatkan penjagaan intensif.

Perayaan ibadah Oikumene dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2025 dengan sekitar 600 jemaat, sedangkan perayaan Katolik diperkirakan diikuti hingga 800 jemaat dan berlangsung hingga 20 Januari 2026.

“Ibadah harus berlangsung aman dan nyaman. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah dan aparat keamanan,” tegas Wali Kota Adhan.

Sebagai langkah preventif, Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan pemusnahan minuman keras hasil sitaan pada 29 Desember 2025, sebelum malam pergantian tahun, guna mencegah gangguan ketertiban umum.

Kapolresta Gorontalo Kota menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lima pos pengamanan di sejumlah titik strategis. Jika terjadi kepadatan lalu lintas, rekayasa arus kendaraan akan dilakukan dan diinformasikan secara real time melalui media sosial.

Sementara itu, Dandim 1304/Gorontalo memastikan kesiapan personel TNI untuk mendukung pengamanan di lima titik dengan kekuatan masing-masing empat hingga lima personel.

Rapat Forkopimda tersebut turut dihadiri unsur Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Ketua DPRD Kota Gorontalo. Seluruh pihak menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama momentum Nataru.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler