Connect with us

Kota Gorontalo

Lonjakan BOR di RS Rujukan, Pengaruhi Status PPKM Daerah

Published

on

Rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual,

KOTA GORONTALO – Lonjakan kasus covid -19 terjadi di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir. Akibatnya keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit rujukan meningkat drastis. Ironinya lonjakan kasus itu, turut mempengaruhi status PPKM diwilayah rumah sakit itu berada.

Persoalan ini menjadi salah satu topik utama pada rapat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara Virtual, (9/8/2021).

Walikota Gorontalo Marten Taha yang juga merupakan Wakil Ketua Umum 1 Bidang Pemerintahan dan Otonom Apeksi Pusat, mengungkapkan kondisi ini sangat mempengaruhi kenaikan data kasus positif berdasarkan BOR.

“Sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid -19 yang di tunjuk Kemenkes, tentu kami tidak hanya melayani pasien asal kota gorontalo. Yang jadi persoalan keterisian BOR, diidentikan dengan kenaikan status PPKM di Kota Gorontalo,” ungkap Marten.

Ia mengatakan, jika dihitung hanya sekitar 28 persen pasien kota Gorontalo yang menjalani perawatan. Angka tersebut melonjak menjadi 86 persen berdasarkan BOR.

” Jika BOR jadi parameter, maka status level kita akan semakin naik. Padahal status PPKM kota Gorontalo berada pada level 3 bahkan bisa turun pada level 2,” ucap Marten.

Tidak hanya di Kota Gorontalo, sejumlah pemerintah kota lainnya mengalami hal yang serupa. Seperti Kota Banjarmasin, Menurut Walikota Ibnu sina keterbatasan tenaga medis dan peralatan kesehatan juga kewalahan menyikapi lonjakan kasus tersebut.

” Karena ini menjadi persoalannya yang sama, maka perlu ada tindak lanjut rekomendasi usulan ke pusat, ujarnya.

Realisasi vaksinasasi, penerapan PPKM juga turut di utarakan oleh para walikota pengurus pusat Apeksi. Topik semakin meluas ketika para ketua komsariat wilayah 1 sampai 6 Apeksi diberikan kesempatan menyampaikan kendala yang dihadapi.

Selain penangananan dihilir Marten juga memaparkan yang dilakukan pihaknya di hulu. Ia menekankan bahwa penanganan penyebaran covid -19, harus melibatkan semua pihak termasuk tingkat RT, RW dan kelurahan.

” Di Kota Gorontalo upaya pencegahan bukan hanya bertumpu pada puskesmas, tetapi melibatkan RT, RW untuk mengintensifkan testing, tracing dan treatment,” ungkapnya.

Demikian juga percepatan vansinasi, pemerintah kota Gorontalo bekerjasama dgn TNI/Polri, Perguruan Tinggi serta para relawan mendorong masyarakat untuk divaksin.

” Alhamdulillah capaian vaksinasi di kota Gorontalo sudah 50 persen lebih. Terget kita akhir tahun bisa terealisasi semuanya,” kata Marten.

Daerah

Wali Kota Gorontalo Soroti Temuan BPK yang Dinilai Tak Sesuai

Published

on

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea || Foto istimewa

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan kritikan keras terhadap cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo. Adhan menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkesan mencari-cari kesalahan. Contohnya temuan terkait honor untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Regulasi yang dijadikan dasar temuan disebut terbit pada bulan Juni, sementara honor yang menjadi temuan telah terealisasi sebelum aturan tersebut terbit. “Ini kan aneh. Temuannya mengacu Juni 2025. Jadi terkesan mereka (BPK) mencari-cari kesalahan,” ujar Adhan saat memberikan keterangan pers pada Selasa (2/12/2025) di ruang kerjanya.

Selain itu, Adhan menyebutkan program Gerobak Motor (Getor) dengan pagu sekitar Rp 5 miliar. Ada dugaan bahwa dirinya menerima fee sebesar 10 persen. “Mungkin dalam pikiran mereka. Karena ini anggaran Rp 5 miliar. Mungkin ada pesanan wali kota. Mereka cari, mungkin ada 10 persen. Jadi ini mulai terkesan bahwa BPK sudah mencari-cari kesalahan,” ungkapnya.

Adhan menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan mendorong pemeriksaan berjalan secara objektif. “Saya bersyukur BPK datang melakukan pemeriksaan. Jika perlu, pemeriksaan bisa melibatkan seluruh OPD agar pekerjaan bisa berjalan lancar. Tapi, jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan. Yang benar, kita dukung. Yang keliru, kita perbaiki,” tegasnya.

“Saya tidak bertujuan mengejar WTP atau semata-mata. Yang utama adalah tidak adanya korupsi. Itulah yang saya jaga,” tambah Adhan. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk menghadirkan penegak hukum pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), termasuk BPK.

Adhan menyatakan peringatan tahun ini akan diselenggarakan lebih meriah sebagai upaya mengingatkan penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap bertanggung jawab secara moral. “Tanggal 9 Desember nanti saya akan menggelar acara khusus. Saya mengundang BPK, kejaksaan, hakim, kepolisian—semua. Kita buat bersama-sama,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Transparansi Layanan, RSUD Otanaha Undang Publik dalam FKP

Published

on

Kota Gorontalo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Direktur RSUD Otanaha, dr. Grace Tumewu, menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen rumah sakit terhadap peningkatan mutu pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Di era pelayanan publik yang menuntut kecepatan, kepastian, dan kualitas, RSUD Otanaha tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan masukan, kritik, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujar dr. Grace.

Ia menambahkan, kegiatan FKP menghadirkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, perwakilan manajemen, hingga insan media. Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang dialog dua arah yang terbuka, jujur, dan konstruktif.

“Hari ini kita membahas berbagai aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, alur layanan, fasilitas kesehatan, hingga aspek kenyamanan dan keselamatan pasien. Semua masukan akan menjadi dasar perbaikan nyata di lapangan,” jelasnya.

Dari forum tersebut, pihak manajemen RSUD Otanaha menerima berbagai saran yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kami akan mempelajari setiap masukan yang disampaikan dan menjadikannya panduan dalam memperkuat mutu pelayanan publik di lingkungan rumah sakit,” tambah dr. Grace yang akrab disapa dr. Ceci.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen RSUD Otanaha untuk terus berinovasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pelayanan yang humanis kepada masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya.

“Kami berharap terbangun sinergi antara RSUD Otanaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita bersama menjadikan RSUD Otanaha sebagai rumah sakit unggulan di daerah dapat terwujud,” tutup dr. Ceci.

Continue Reading

Advertorial

Apresiasi Tinggi dari Mendagri untuk Kinerja Cemerlang Pemkot Gorontalo

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Setelah sebelumnya meraih penghargaan Swasti Saba Padapa dan GERMAS SAPA, kali ini Pemkot Gorontalo menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.

Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja Pemkot Gorontalo yang dinilai berhasil dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan dan Wakil Wali Kota Indra Gobel, berbagai program terkait peningkatan gizi terus dijalankan dengan konsisten dan terukur.

Salah satu program unggulan ialah Therapeutic Feeding Center (TFC), layanan khusus yang menyediakan terapi gizi bagi anak-anak dengan masalah stunting. Program ini menjadi bentuk nyata intervensi pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat.

Selain itu, Pemkot Gorontalo juga gencar melaksanakan intervensi gizi spesifik untuk penyebab langsung stunting, serta intervensi gizi sensitif untuk menanggulangi faktor tidak langsung. Upaya lintas sektor ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta para kader Posyandu di setiap kelurahan.

Wali Kota Adhan mengungkapkan optimismenya, bahwa angka stunting di Kota Gorontalo dapat terus ditekan, asalkan seluruh pihak bekerja secara terpadu dan berkesinambungan. Ia juga menegaskan pentingnya pemberian makanan bergizi tinggi protein kepada ibu hamil dan bayi sebagai bagian dari strategi pencegahan.

“Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Yang lebih berbahaya adalah dampaknya terhadap kecerdasan, kesehatan mental, dan kerentanan terhadap penyakit kronis,” tegas Adhan.

Menurutnya, edukasi tentang gizi seimbang dan perilaku hidup sehat perlu terus digencarkan agar keluarga berisiko dapat memahami pentingnya perbaikan pola makan sejak dini. Pemkot berkomitmen menjadikan upaya penurunan stunting sebagai program prioritas untuk mewujudkan generasi Gorontalo yang sehat, cerdas, dan produktif.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler