Connect with us

Dprd Kabupaten Gorontalo

Pansus Gelar Pembahasan Lanjutan RPJMD 2021-2026

Published

on

Pansus DPRD Gelar Rapat Lanjutan RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026 || Foto Humas DPRD Kabupaten Gorontalo

DPRD KABGOR – Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo kembali menggelar pembahasan lanjutan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026, dengan melibatkan beberapa unsur, di ruang sidang paripurna, (9/8/2021).

Ketua pansus Hendra Abdul mengatakan, pembahasan RPJMD Kabupaten Gorontalo mendapat respon dari berbagai stakeholder baik dari akademisi Universitas, assosiasi kepala desa, assosiasi BPD yang turut memberikan masukan dalam pembahasan RPJMD tersebut.

“Masukan pertama tentang pengambilan porsi masing-masing lembaga baik pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat dalam penyelesaian masalah, khususnya penuntasan kemiskinan dan kesehatan,” Ungkap Hendra.

Selanjutnya, Hendra menyampaikan pemerintah harus membuat Perda terkait pengelolaan keuangan desa, Perda BUMDes, dan ada beberapa lagi yang akan dibahas sebelum penetapan APBDP kedepan.

Ia juga menambahkan sinkronisasi managemen pemberian bantuan berdasarkan data baik desa, pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, sangat perlu sehingga penuntasan kemiskinan bisa terkontrol dengan baik.
Berikutnya lagi menurut Hendra, penyusunan akan dimulai dari tahap perencanaan, sehingga apa yang telah disusun disepakati termasuk program skala prioritas.

“Sehingga hasil dari pada RPJMD ini bukan hanya habis pada dokumen tertulis saja tetapi pada kegiatan pelaksanaan sampai tahap evaluasinya nanti,” Pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dprd Kabupaten Gorontalo

DPRD Pohuwato Soroti Izin dan PKS Alfamart dalam Rapat Dengar Pendapat

Published

on

DPRD POHUWATO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara gabungan komisi DPRD Kabupaten Pohuwato dengan Pemerintah Daerah pada Senin (05/02/2024) memunculkan sorotan terhadap perizinan yang dikeluarkan kepada pihak Indomaret dan Alfamart. Bertempat di ruang rapat DPRD Pohuwato, ketua DPRD Nasir Giasi dan gabungan komisi (I, II, dan III) menyoroti perizinan serta Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan oleh Alfamart.

Pantauan dari media mengungkapkan bahwa keputusan untuk mempolice Line Alfamart sementara waktu diambil oleh Ketua DPRD, Nasir Giasi, hingga PKS milik Alfamart diklarifikasi dan dibahas kembali bersama pihak DPRD. “Kami akan tindak lanjuti ini dengan pemerintah daerah terkait keluarnya perizinan Alfamart. Itu nanti kita hadirkan lengkap dan langkah apa yang nanti kita ambil, jika ini sudah beralih ke Pansus maka kami punya hak penyelidikan dan penyidikan di dalamnya,” ujarnya.

Eksistensi Alfamart di Kabupaten Pohuwato dianggap menimbulkan banyak tanda tanya karena muncul secara tiba-tiba. Nasir Giasi menyatakan, “Alfamart ini tiba-tiba sudah muncul di perjalanan, sudah disetujui sepihak, bahkan kami pun kaget. DPRD dianggap sebagai lembaga yang tidak tahu-menahu soal PKS itu.”

Nasir mengingatkan bahwa persetujuan dan investasi yang masuk ke daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD melalui rapat Paripurna. “Seingat saya yang melalui tahapan paripurna hanya Indomaret, PKS sebelum ditandatangani itu kita bahas bersama, kita koreksi mana-mana yang menjadi tanggungjawab dari pihak Indomaret ketika diizinkan oleh Pemerintah Daerah masuk ke daerah ini, walaupun PKS itu masih juga dilanggar oleh pihak Indomaret,” katanya.

Kehadiran Alfamart dianggap mencurigakan, menurut DPRD, karena muncul tanpa keterlibatan DPRD dan tanpa pengetahuan masyarakat setempat. “Tapi untuk Alfamart itu fatal, tiba-tiba sudah muncul, sudah ada perizinannya, bahkan sudah dihitung ada 24, ada 40, di Marisa ada 12, ada 13 mau jadi apa daerah kita ini,” tandasnya.

DPRD menyoroti bahwa keberadaan Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Pohuwato mencerminkan adanya permainan yang tidak transparan oleh oknum tertentu. “Kami tidak pernah meng-ankemaskan Alfamart dan Indomaret. Kami pun tidak melarang dan menghalangi jika ingin berinvestasi di daerah ini (Pohuwato). Silahkan kalian berinvestasi disini tapi jangan tabrak regulasi yang diatur oleh undang-undang,” tegas Nasir.

RDP ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi, Gabungan Komisi (I, II, dan III), Sekda Iskandar Datau yang diwakili oleh Kabag Pemerintahan, Anugerah Wenas, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait dan manajer dari Indomaret dan Alfamart.

Continue Reading

Dprd Kabupaten Gorontalo

Nasir Giasi Jemput Aspirasi Masyarakat Desa Pohuwato

Published

on

DPRD POHUWATO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi mengadakan reses masa persidangan kedua Tahun ke-4 periode 2019-2024 di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa. Hal ini dilakukan untuk mendengarkan semua aspirasi yang menjadi keluhan dari masyarakat, Minggu (5/3/2023)

Ada beberapa aspirasi yang diresapi Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi salah satunya yakni menyangkut isu banjir dimana para masyarakat Desa Pohuwato menginginkan agar di wilayah mereka dapat dibangun saluran drainase.

Menanggapi soal drainase itu, Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi mengatakan bahwa pihaknya beserta Pemerintah Daerah tidak henti-hentinya berjuang untuk menangani masalah banjir yang melanda Kabupaten Pohuwato dengan membangun saluran drainase.

“Untuk pembangunan saluran drainase khusus untuk Desa Pohuwato itu menurut Pihak Dinas PUPR ada sedikit terkendala karena masalah teknis dilapangan berkaitan dengan masalah tanah dan lain sebagainnya, Tapi InsyaAllah secepatnya akan ditemukan solusi tekhnisnya dari Pihak Dinas PUPR,” ujarnya.

Nasir Giasi juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun Ranperda terkait pengaturan sistem Drainase dimana, Ranperda tersebut bertujuan untuk memelihara kondisi Drainase agar tidak menimbulkan berbagai macam bencana seperti Banjir dan lain sebagainya.

“Ranperda ini sudah naik di tingkat Pansus, dimana sudah pada tahap pembicaraan tingkat pertama. ada satu pasal yang mengatur, tidak boleh secara sengaja maupun sembarangan menimbun drainase, jika melanggar ada pasal pidana yang mengatur baik hukuman badan maupun denda, InsyaAllah pada masa sidang yang kedua ini bisa jadi Perda untuk kami tetapkan,” tandasnya.

Continue Reading

Advertorial

Harlah Kabupaten Pohuwato 100 Pasutri Terima Buku Nikah

Published

on

 

DPRD POHUWATO – Ketua Forum Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa), Nasir Giasi mengatakan, pihaknya menyerahkan buku nikah ke pasangan suami istri yang belum memiliki buku di hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Pohuwato ke-20, (24/2/2023).

“Alhamdulillah hari ini, dari target 1000 buku nikah yang kami targetkan di tahun 2023, dalam kurun waktu dua bulan itu sudah bisa digenjot oleh teman-teman. Lewat program ini, 100 pasangan telah memiliki buku nikah dan bulan berikutnya kami akan tingkatkan lagi,” ungkap Nasir Giasi.

Bukan hanya itu, Nasir juga mengaku melalui kolaborasi antara Forum Puspa maupun Pemerintah Daerah, pihaknya telah memberikan bantuan usaha kepada perempuan kepala keluarga (PEKA).

“Dari data sekitar tujuh ribuan, tahun ini dengan perjuangan Forum Puspa kepada pemerintah daerah, Alhamdulillah mereka terintervensi sekitar 165 orang menerima bantuan usaha bagi perempuan kepala keluarga itu sendiri,” jelas Nasir.

Terakhir Nasir Giasi yang juga sebagai ketua DPRD Pohuwato itu berharap, kiranya stakeholder khususnya pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah desa dapat melakukan pendataan bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah.

“Ini bukan tanggung jawab Forum Puspa, tapi semua stakeholder utamanya pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa. Kami berharap pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat Pohuwato yang belum mengantongi buku nikah, dan semua administrasi kami Forum Puspa senantiasa memfasilitasi materil maupun non materil demi terwujudnya pasangan yang memiliki buku nikah itu sendiri,” tandasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler