Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, memimpin langsung pengukuhan dan pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato. Acara berlangsung di Ruang Kepala Dinas Perhubungan pada Kamis (04/12/2025).

Dua nama yang dikukuhkan adalah Dimas Harianto, S.Tr.Tra, dan Danang Satriawan, S.Tr.Tra. Keduanya merupakan lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) pada September 2023, kemudian diangkat sebagai CPNS pada April 2024, hingga akhirnya memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun penilaian kinerja untuk ditetapkan sebagai PNS di tahun 2025.

Pengukuhan ini dipandang sebagai salah satu bentuk keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perhubungan. Kehadiran aparatur baru yang memiliki latar belakang pendidikan teknis transportasi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan SDM profesional di bidang keselamatan, pelayanan, dan rekayasa lalu lintas.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan apresiasi mendalam kepada kedua pegawai yang baru saja dikukuhkan. “Selamat kepada saudara Dimas Harianto dan Danang Satriawan atas pelantikan dan pengambilan sumpahnya hari ini. Saya berharap momentum ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari tanggung jawab baru dalam mengemban amanah sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara bukan sekadar status, melainkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, kedisiplinan, dan etos kerja dalam setiap pelaksanaan tugas. “Jadilah ASN yang profesional dan dicintai masyarakat, serta mampu memberikan edukasi dan inovasi dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya,” pesan Wabup.

Wabup juga berharap keberadaan dua ASN baru ini membawa semangat dan perspektif baru bagi Dinas Perhubungan, terutama dalam menghadapi tantangan pelayanan transportasi yang semakin dinamis. “Dinas Perhubungan Pohuwato saat ini tengah memaksimalkan berbagai program, seperti peningkatan keselamatan lalu lintas, penguatan regulasi transportasi darat, serta peningkatan layanan publik di sektor perhubungan. Latar belakang pendidikan STTD dari kedua ASN dipastikan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Wabup.

Wabup Iwan menyatakan dirinya hadir mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang saat ini sedang mengikuti agenda kedinasan di luar daerah. “Saya mewakili Pak Bupati untuk memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini karena beliau sedang melaksanakan tugas di luar daerah,” jelasnya.

Kegiatan ini dianggap momentum penting bagi perangkat daerah untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengingat ASN merupakan ujung tombak pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Turut hadir Kepala BKPSDM Pohuwato, Supratman Nento; Sekretaris Dinas Perhubungan, Herdi Poha; Kabid P2 INKA BKPSDM, Saipul Syahril Luma; serta segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pohuwato.

Pohuwato – Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato menggelar Pertemuan Koordinasi Tim Pembina Posyandu terkait pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam rangka transformasi layanan primer. Acara dibuka Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kafe Oma itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau; Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Ny. Risnawati Adam Ali; Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pohuwato, Suriyati Datau R. Abdjul; serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rabu (3/12/2025).

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Gorontalo.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggarnya kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat enam standar pelayanan minimum (SPM) yang telah ditetapkan.

“Kita perlu membangun kolaborasi yang kuat antar-sektor. Enam SPM ini harus benar-benar kita jalankan dan dievaluasi secara berkala. Saya berharap kegiatan ini dapat disosialisasikan di berbagai kesempatan agar masyarakat lebih memahami pentingnya layanan Posyandu,” tegas Iwan.

Ia menambahkan, jika masyarakat rutin memanfaatkan Posyandu setiap bulan, kebutuhan terhadap program pengecekan kesehatan gratis dapat diminimalisir. “Karena di Posyandu semuanya sudah diperiksa secara rutin. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Selanjutnya, Pertemuan Koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Wabup Iwan untuk memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas desa dalam mendukung transformasi layanan primer di Kabupaten Pohuwato.

Wabup Iwan Adam juga menyatakan kehadirannya untuk mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbunga, yang saat ini mengikuti kegiatan di luar daerah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Fidi Mustafa, menjelaskan bahwa penguatan kapasitas Posyandu kini berpedoman pada regulasi terbaru yang menempatkan Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa, sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2024. Ia menyebutkan bahwa Posyandu telah menetapkan enam standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan.

“Sejak awal, Posyandu merupakan milik desa dengan tiga layanan dasar: kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kini, melalui transformasi layanan primer, sektor kesehatan menetapkan pendekatan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari peningkatan layanan kepada masyarakat,” jelas Fidi Mustafa.

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mulai melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk menertibkan pengelolaan aset dan memperkuat tertib administrasi.​

Pada tahap awal, inventarisasi difokuskan pada beberapa OPD, yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Kesehatan, serta RSUD Bumi Panua. Inventarisasi dilakukan secara bertahap dengan menyasar aset-aset yang dinilai krusial dalam mendukung pelayanan publik.​

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk optimalisasi pengelolaan BMD yang berlandaskan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, inventarisasi juga bertujuan menertibkan administrasi pencatatan aset daerah, khususnya kendaraan dinas roda dua dan roda empat.​

Inventarisasi yang dikoordinasikan oleh Bidang Aset BPKPD akan berlangsung selama tiga hari ke depan dan dimulai pada Rabu (03/12/2025) di lingkungan Sekretariat Daerah. Bersama pejabat pengurus barang maupun penyimpan barang di masing-masing OPD, tim Bidang Aset melakukan pengecekan fisik kendaraan, mulai dari roda empat hingga roda dua, dengan metode pencocokan data dan kondisi lapangan.​

Kepala BPKPD melalui Kepala Bidang Aset, Lisda Latif, menjelaskan bahwa pengecekan ini penting untuk memastikan seluruh kendaraan dinas terdata dengan baik dan keberadaannya jelas. Menurutnya, tidak jarang ditemukan aset yang tercatat di administrasi namun sudah tidak diketahui secara pasti keberadaannya, sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang.​

“Ini kami lakukan untuk mengecek kendaraan-kendaraan daerah yang masih aktif. Saat pemeriksaan, kami juga mencocokkan kondisi fisik dengan kelengkapan dokumennya, termasuk STNK kendaraan,” jelas Lisda. Ia menambahkan, hasil inventarisasi akan menjadi dasar perbaikan data dan penataan ulang pemanfaatan aset ke depan.​

Lebih lanjut, Lisda menyampaikan bahwa pendataan ulang ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wakil Bupati Pohuwato agar seluruh kendaraan dinas di OPD dilakukan pengecekan menyeluruh. “Selama tiga hari ke depan kami melakukan pengecekan kendaraan, diawali dari Sekretariat Daerah pada pagi hari dan dilanjutkan ke Sekretariat Dewan pada siangnya,” ujarnya.​

Inventarisasi ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi aset daerah dan memastikan pemanfaatan BMD berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah menargetkan, melalui kegiatan ini, pengelolaan aset menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.