Gorontalo – Sebanyak 100 mahasiswa jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mengikuti program magang Mahasiswa Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Sebelum ditempatkan di media pers dan berbagai instansi serta Perusahaan swasta, mahasiswa memperoleh materi pembekalan, salah satunya cek fakta.
Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UNG, Abdul Wahab Thomas, mengatakan, magang ini diharapkan dapat menjadi bagian yang dapat memotivasi kemampuan mahasiswa.
“Nah dengan adanya program magang ini tentunya mahasiswa sangat mungkin mengembangkan skill mereka ketika sudah lebih dekat di dunia pekerjaan,” ujarnya.
Hal ini, menurut Abdul Wahab, karena mitra pada instansi beserta mentor yang profesional yang sudah disediakan, tentu saja menjadi bagian dari hal yang bisa memenuhi atau dapat melengkapi kemampuan mahasiswa yang secara teoritis yang didapatkan di dalam kelas.
“Setelah itu, kemampuan tersebut dapat diasah kembali menjadi seperti modal dalam menjangkau dunia luar apalagi dinyatakan sebagai seorang sarjana” kata Abdul Wahab, Senin (12/2).
Jurusan Komunikasi berharap dengan adanya program magang MBKM ini, mahasiswa dapat memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya.
MBKM dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Maret 2024 yang tersebar di wilayah Provinsi Gorontalo dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam program ini, mahasiswa akan memperdalam pengetahuan dan pengalaman langsung di bidang kerja yang diminati, bidang Jurnalistik dan Komunikasi Strategis.
Jangka waktu pelaksanaan magang ini sesuai dengan ketentuan yang disepakati Jurusan Komunikasi UNG selama enam bulan. Bulan pertama mengikuti pembekalan, kemudian tiga bulan pada proses pelaksanaannya di 18 instansi yang bermitra dengan Jurusan Komunikasi.
Mahasiswa yang mengikuti program magang dibekali dengan materi-materi tambahan, tak terkecuali bidang Jurnalistik.
Pembekalan magang Jurnalistik telah dilakukan sejak Rabu, 24 Januari hingga 20 Februari 2024. Mulai dari materi “Manajemen Media Pers” oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Stefanus Felix Lamuri, “Tantangan Jurnalis Milenial di Era Digital” oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo Fadli Poli, “Jurnalisme Beretika” oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo Wawan Akuba.
Kemudian “Inovasi dan Profesionalisme dalam Produksi Konten Digital” oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Gorontalo Irwanto Achmad, dan “Cek Fakta” oleh Pemeriksa Fakta Barakati.id Irfan Yasin dan Pemeriksa Fakta Kronologi.id Ahmad Dani Baderan.
Seluruh pembekalan bidang Jurnalistik ini dibawah tanggung jawab Verrianto Madjowa, dosen Komunikasi UNG, sekaligus Ketua AMSI Gorontalo.
Materi “Cek Fakta” yang merupakan salah satu materi inti dari pembekalan Jurnalistik diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta magang. Materi ini meliputi Tools Cek Fakta, bagaimana De-Bunking dan Pre-Bunking hingga pelatihan mengenali foto dan video hoaks yang banyak tersebar di media sosial berdasarkan Tools Cek Fakta yang sudah diberikan.
Selain itu, materi “Cek Fakta” juga dikenalkan dengan perbedaan Misinformasi dan Disinformasi yang selama ini sering disalahartikan oleh pengguna media sosial, 5 Pilar verifikasi dari Asal-usul berita, sumber, waktu, lokasi dan motivasi juga berbagai jenis konten mulai dari konten manipulatif, Pabrikasi, Aspal, hingga konten Satire/parodi yang banyak tersebar dan dipercayai di media sosial.
“Diberi Privilege dapat mengikuti program Magang MBKM ini memberikan banyak manfaat pada kami selaku mahasiswa, diberi ruang mempraktikkan langsung materi-materi perkuliahan yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah,” kata Novita, salah satu mahasiswa peserta magang.
“Apalagi kami dapat merasakan bagaimana keadaan di dunia kerja. Diberi wadah untuk bisa lebih mengasah potensi kami tentunya ini akan menjadi bekal paling berharga ketika lulus kuliah nanti.”
Jurnalistik, Mahasiswa Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Dibekali Materi Cek Fakta
Gorontalo – Sebanyak 100 mahasiswa jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mengikuti program magang Mahasiswa Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Sebelum ditempatkan di media pers dan berbagai instansi serta Perusahaan swasta, mahasiswa memperoleh materi pembekalan, salah satunya cek fakta.
Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UNG, Abdul Wahab Thomas, mengatakan, magang ini diharapkan dapat menjadi bagian yang dapat memotivasi kemampuan mahasiswa.
“Nah dengan adanya program magang ini tentunya mahasiswa sangat mungkin mengembangkan skill mereka ketika sudah lebih dekat di dunia pekerjaan,” ujarnya.
Hal ini, menurut Abdul Wahab, karena mitra pada instansi beserta mentor yang profesional yang sudah disediakan, tentu saja menjadi bagian dari hal yang bisa memenuhi atau dapat melengkapi kemampuan mahasiswa yang secara teoritis yang didapatkan di dalam kelas.
“Setelah itu, kemampuan tersebut dapat diasah kembali menjadi seperti modal dalam menjangkau dunia luar apalagi dinyatakan sebagai seorang sarjana” kata Abdul Wahab, Senin (12/2).
Jurusan Komunikasi berharap dengan adanya program magang MBKM ini, mahasiswa dapat memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya.
MBKM dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Maret 2024 yang tersebar di wilayah Provinsi Gorontalo dan Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam program ini, mahasiswa akan memperdalam pengetahuan dan pengalaman langsung di bidang kerja yang diminati, bidang Jurnalistik dan Komunikasi Strategis.
Jangka waktu pelaksanaan magang ini sesuai dengan ketentuan yang disepakati Jurusan Komunikasi UNG selama enam bulan. Bulan pertama mengikuti pembekalan, kemudian tiga bulan pada proses pelaksanaannya di 18 instansi yang bermitra dengan Jurusan Komunikasi.
Mahasiswa yang mengikuti program magang dibekali dengan materi-materi tambahan, tak terkecuali bidang Jurnalistik.
Pembekalan magang Jurnalistik telah dilakukan sejak Rabu, 24 Januari hingga 20 Februari 2024. Mulai dari materi “Manajemen Media Pers” oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Stefanus Felix Lamuri, “Tantangan Jurnalis Milenial di Era Digital” oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo Fadli Poli, “Jurnalisme Beretika” oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo Wawan Akuba.
Kemudian “Inovasi dan Profesionalisme dalam Produksi Konten Digital” oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Gorontalo Irwanto Achmad, dan “Cek Fakta” oleh Pemeriksa Fakta Barakati.id Irfan Yasin dan Pemeriksa Fakta Kronologi.id Ahmad Dani Baderan.
Seluruh pembekalan bidang Jurnalistik ini dibawah tanggung jawab Verrianto Madjowa, dosen Komunikasi UNG, sekaligus Ketua AMSI Gorontalo.
Materi “Cek Fakta” yang merupakan salah satu materi inti dari pembekalan Jurnalistik diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta magang. Materi ini meliputi Tools Cek Fakta, bagaimana De-Bunking dan Pre-Bunking hingga pelatihan mengenali foto dan video hoaks yang banyak tersebar di media sosial berdasarkan Tools Cek Fakta yang sudah diberikan.
Selain itu, materi “Cek Fakta” juga dikenalkan dengan perbedaan Misinformasi dan Disinformasi yang selama ini sering disalahartikan oleh pengguna media sosial, 5 Pilar verifikasi dari Asal-usul berita, sumber, waktu, lokasi dan motivasi juga berbagai jenis konten mulai dari konten manipulatif, Pabrikasi, Aspal, hingga konten Satire/parodi yang banyak tersebar dan dipercayai di media sosial.
“Diberi Privilege dapat mengikuti program Magang MBKM ini memberikan banyak manfaat pada kami selaku mahasiswa, diberi ruang mempraktikkan langsung materi-materi perkuliahan yang telah diperoleh selama ini di bangku kuliah,” kata Novita, salah satu mahasiswa peserta magang.
“Apalagi kami dapat merasakan bagaimana keadaan di dunia kerja. Diberi wadah untuk bisa lebih mengasah potensi kami tentunya ini akan menjadi bekal paling berharga ketika lulus kuliah nanti.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pemerintah akan mendistribusikan smart TV atau layar televisi pintar ke 330.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Program ini bertujuan mendukung proses pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dengan kekurangan tenaga pengajar.
Prabowo menyampaikan target tersebut usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). “Tahun ini kami berharap 330.000 sekolah, termasuk sekolah rakyat, akan mendapatkan perangkat ini. Pada 10 November, diharapkan 100.000 sekolah sudah memiliki, saat ini baru 10.000,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, “Tahun depan kita akan menambah satu sekolah tiga layar. Idealnya, satu kelas akan memiliki satu layar. Di layar tersebut, pelajaran akan disajikan melalui konten-konten terbaik berupa animasi.” Program ini memungkinkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang menjangkau wilayah terluar dan terpencil, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan rencana seleksi guru terbaik dari seluruh Indonesia yang akan mengajar secara daring dari studio pusat. “Ada guru-guru yang terbaik tiap mata pelajaran kita akan seleksi, mungkin 20-30 guru terbaik akan siaran dari studio jarak jauh,” ujarnya. Dengan demikian, satu guru dapat membantu mengajar banyak kelas di seluruh Indonesia secara teori.
Smart TV ini juga bersifat interaktif dengan dilengkapi kamera, sehingga pihak pusat dapat melakukan monitoring terhadap jalannya pembelajaran. “Smart TV ini interaktif, itu kamera juga, jadi saya dari pusat bisa lihat kelas yang enggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang gurunya kewalahan,” jelasnya.
Prabowo menegaskan, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, termasuk melalui perangkat handphone, sehingga memungkinkan pengulangan pelajaran secara mandiri. Ia menambahkan, “Murid-murid yang nanti kurang ini, bisa ulangi lagi pelajaran, bisa ulangi dan itu bisa juga diakses dari handphone.”
Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan teknologi pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu guru serta materi di sekolah-sekolah pelosok. Dengan program ini, pemerintah berharap dunia pendidikan Indonesia semakin siap menghadapi persaingan global yang ketat, dan anak-anak di seluruh pelosok negeri bisa mendapatkan pelajaran berkualitas, tidak kalah dengan yang ada di kota besar.
BANDUNG – Polemik tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Berdasarkan kebijakan terbaru, Ketua DPRD Jawa Barat menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 71 juta per bulan, Wakil Ketua memperoleh Rp 65 juta, dan anggota dewan mendapat Rp 62 juta setiap bulan. Anggaran tersebut dialokasikan dari APBD Jawa Barat dengan total mencapai Rp 89,53 miliar pada tahun 2025.
Namun, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengaku, besaran tunjangan tersebut “tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah.” Ia menegaskan mayoritas anggota dewan harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung, bahkan seringkali memilih untuk mengontrak rumah atau membeli apartemen sederhana. Iswara mengatakan cicilan kontrakan atau apartemen bisa mencapai Rp 44 juta per bulan bagi anggota DPRD Jawa Barat.
“Nah, jujur dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah. Bahkan hampir seluruh anggota dewan masih harus meminjam uang dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya tempat tinggal di Bandung. Mayoritas anggota DPRD justru memilih mengontrak atau membeli apartemen sederhana sebagai tempat tinggal.” Jelas Iswara.
Iswara juga menyatakan bahwa DPRD siap melakukan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi,” ujarnya.
Tempo mencatat, besaran tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sangat tinggi dibandingkan tunjangan serupa di lembaga legislatif lain. Tunjangan tersebut bahkan lebih besar dari tunjangan perumahan anggota DPR RI sebelum dihapus, yakni Rp 50 juta per bulan. Data dari BBC Indonesia menunjukkan anggota DPRD di beberapa provinsi lain menerima tunjangan antara Rp 40 juta–Rp 70 juta—juga menjadi perdebatan publik soal urgensi dan kepantasan nominal tersebut.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad melalui Wakil Ketua BEM Kema Unpad Ezra Al Barra mengkritisi nominal tunjangan tersebut, “Tunjangan perumahan DPRD Jawa Barat sebesar tujuh puluh juta per bulan adalah bentuk nyata ketidakpekaan di tengah kondisi rakyat,” tegasnya.
Iswara menegaskan, “Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan, ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi”.
Dengan rentetan kritik publik dan memuncaknya sorotan media terhadap besaran tunjangan yang dinilai tak sensitif dengan ekonomi masyarakat, kebijakan ini kini berada dalam fokus pembahasan tingkat pusat untuk memastikan akuntabilitas dan kepatutan tunjangan DPRD di seluruh daerah.
Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD), Resky A. Djafar || Foto istimewa
Gorontalo – Menjelang Peran Saka Nasional 2025 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo, persiapannya semakin dimatangkan. Kegiatan besar ini akan mempertemukan anggota Satuan Karya dari seluruh Indonesia dengan target 6.000 peserta dari 13 Satuan Karya (Saka) yang berasal dari berbagai daerah. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 9 November 2025.
Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD), Resky A. Djafar, mengungkapkan bahwa persiapan untuk menyambut peserta Peran Saka Nasional sudah dilakukan sejak keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2023 di Aceh yang memutuskan Gorontalo sebagai tuan rumah. “Kami sudah mempersiapkan sejak awal dan telah menyatakan diri siap menjadi tuan rumah. Segala persiapan, mulai dari administrasi, sarana dan prasarana, hingga peserta dari Gorontalo sendiri, telah disiapkan secara maksimal,” ujarnya.
Resky menambahkan, saat ini sarana dan prasarana Bumi Perkemahan Bongohulawa yang akan digunakan dalam acara ini sudah mencapai 80%. Fasilitas seperti air, MCK, dan akses jalan sudah hampir rampung, dengan beberapa perbaikan yang masih perlu dilakukan. “Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendukung penuh semua fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari segi wisata, sarana dan prasarana pendukung, transportasi, hingga anggaran,” tambahnya.
Bupati Gorontalo yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Gorontalo, telah mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan segala kebutuhan menjelang kegiatan ini. “Pak Bupati yang juga seorang pramuka sejak muda sangat memahami pentingnya persiapan ini,” ungkap Resky.
Selain itu, Resky juga menegaskan bahwa Gorontalo bukan pertama kalinya menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional. Sebelumnya, Gorontalo telah sukses menggelar Perkemahan Wirakarya Nasional dan Perkemahan Saka Bakti Husada Nasional. “Pengalaman menjadi tuan rumah bukanlah hal baru bagi kami. Gorontalo sudah sukses menggelar perkemahan nasional sebelumnya, dan kami berharap kegiatan kali ini juga berjalan sukses. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar perhelatan Peran Saka Nasional 2025 ini dapat berjalan lancar,” pungkas Resky.
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months ago
Daerah1 month ago
Gorontalo1 month ago