POHUWATO – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama dengan Camat Taluditi, Isa Ali, melakukan peninjauan langsung terhadap dampak banjir yang melanda empat desa di Kecamatan Taluditi pada Senin lalu. Banjir tersebut disebabkan oleh luapan air dari Sungai Taluditi yang mengakibatkan ratusan rumah terendam.

Dalam kunjungannya, Bupati Saipul meninjau beberapa rumah yang terdampak luapan air dari Sungai Puncak Jaya, termasuk di Desa Kalimas. Pemilik rumah terlihat membersihkan rumah mereka dan menjemur barang-barang yang basah akibat naiknya air hingga ketinggian mencapai satu meter.

Selanjutnya, Bupati Saipul dan Camat Taluditi memeriksa kondisi sungai yang menjadi penyebab luapan air tersebut. Terungkap bahwa masuknya air dari Sungai Puncak Jaya, yang berada di Sub B, Desa Puncak Jaya, disebabkan oleh kurangnya tanggul di pinggiran sungai dan dangkalnya aliran sungai.

Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengevaluasi kondisi masyarakat serta kerugian yang ditimbulkan oleh banjir tersebut. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi penyebab utama dari banjir yang telah berulang kali melanda wilayah tersebut.

Bupati Saipul menyampaikan harapannya agar masyarakat yang sering menjadi korban banjir tetap waspada saat musim penghujan, terutama mengingat intensitas hujan yang meningkat belakangan ini. Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam membangun tanggul serta infrastruktur lainnya yang dapat mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Kepala Desa Kalimas, Riston Hamim, menambahkan bahwa banyak lahan pertanian yang terendam akibat banjir tersebut, termasuk lahan padi sawah yang baru saja dipanen. Ia berharap agar solusi yang baik dapat segera ditemukan untuk mengatasi masalah masuknya air ke rumah dan lahan warga, terutama melalui normalisasi sungai Puncak Jaya agar dapat menjadi tanggul alami.

Upaya-upaya normalisasi sungai dan pembangunan tanggul di sepanjang bantaran sungai diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di masa yang akan datang. Bupati Saipul juga menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan bencana banjir di wilayah mereka.

POHUWATO – Menjelang peresmian Bandara Pohuwato oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 22 April 2024, seorang warga bernama Suduri Janihi dari Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, masih menuntut haknya untuk dituntaskan.

Suduri Janihi, yang tanahnya terdampak oleh pembangunan bandara Pohuwato, mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia belum menerima ganti rugi atas lahan tersebut dari Pemerintah Daerah setempat. Pada Sabtu, (20/04/2024), ia menyampaikan keluhannya melalui pesan WhatsApp, mengungkapkan pemasangan papan bertuliskan “TANAH INI BELUM DIBAYAR” di sekitar bandara.

Menurut Suduri, tanah tersebut merupakan warisan keluarganya, dan ia memiliki surat-surat yang mendukung klaimnya atas lahan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait ganti rugi yang seharusnya ia terima.

Ketika dihubungi, Kadis Perhubungan Hikman Katohidar menginformasikan bahwa ia sedang menjalankan ibadah Umroh, dan menyarankan untuk menghubungi Ketua Panitia, Yunus Muhammad, untuk informasi lebih lanjut.

Yunus Mohamad, selaku Ketua Panitia peresmian bandara Pohuwato, menjelaskan bahwa masalah pembebasan lahan merupakan urusan internal di Dinas Perhubungan. Ia menyarankan untuk menghubungi pihak terkait di Dinas Perhubungan untuk informasi lebih lanjut mengenai pembebasan lahan tersebut.