Pengusaha Senior Mochtar Riyadi berbagi pengalaman membangun bisnisnya dihadapan peserta Indonesian Digital Conference 2019 yang digelar Asosiasi Media Sosial Indonesia (AMSI) di Djakarta Theatre Ballroom, (28/11/12)
Jakarta – Pengusaha senior Mochtar Riady membagi pengalaman yang berharga dalam membangun bisnisnya mengikuti teknologi yang terus berkembang, di depan ratusan peserta Indonesia Digital Conference 2019 yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Pendiri Lippo Group itu mengatakan bahwa teknologi digital sebetulnya bukan hal baru dan bukan pula tahapan berikut dari perkembangan revolusi industri.
“Saya tahu anak-anak muda kita semua sudah mulai cerita tentang digital, tetapi sesungguhnya (teknologi) digital ini sudah dimulai dari 1946, jadi sudah 74 tahun. Ini bukan teknologi yang baru,” kata Mochtar yang menjadi keynote speaker di IDC 2019, di Djakarta Theater Hall, Jakarta Pusat.
Menurut Mochtar, Industry 4.0 yang banyak disebut sekarang ini akan mengarah pada penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan juga nanotechnology.
“Teknologi digital ini akan digantikan oleh AI, di mana semuanya serba robotik,” kata Mochtar.
Pada usianya yang sudah menginjak 91 tahun, Mochtar tetap tampil penuh semangat dan berbicara tanpa teks saat membeberkan tahapan-tahapan revolusi industri di depan peserta yang mayoritas anak muda, seperti mahasiswa, pengusaha startup dan tentu saja awak media.
Menurut Mochtar, pada 1946 ditemukan teknologi mikro elektronik yang kemudian becabang dua yaitu digital dan analog.
Sistem analog mendorong lahirnya sistem telekomunikasi, sementara sistem digital adalah awal dari lahirnya ilmu komputer. Ketika keunggulan analog dan digital digabungkan, lahirlah internet. Dengan adanya internet, komputer berkembang menjadi laptop, sementara telepon statis menjadi telepon genggam, kata Mochtar.
Memahami tahapan-tahapan perkembangan teknologi ini sangat penting karena mereka yang tidak mengikuti perubahan akan tersingkirkan, kata Mochtar.
Sekaya apa pun sebuah negara atau keluarga, mereka tidak akan bertahan kalau tidak ikut berubah, ujar Mochtar.
Dia mencontohkan pada zaman Belanda, ada seorang “raja gula” di Jawa Tengah yang kekayaannya mencapai 200 juta gulden, atau dengan nilai sekarang setara sekitar US$ 20 miliar.
“Sekarang sudah tidak diketahui lagi nasib dia atau keturunannya,” kata Mochtar.
Demikian juga Tiongkok pada era dinasti kuno merupakan negara paling kaya di dunia, tetapi kemudian terpuruk dan menjadi negara yang “semi terjajah” karena mengabaikan terjadinya revolusi industri tahap pertama dan kedua.
“Kita harus hati-hati, ketika Tiongkok tidak mengikuti (revolusi industri) akhirnya jadi masalah. Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan yang baik ini,” ujarnya.
Mochtar, yang ikut membidani lahirnya sejumlah bank swasta besar seperti BCA dan Panin, juga berbagi kiat-kiatnya dalam menangani bisnis di Lippo Group, termasuk MatahariMall.com dan sistem pembayaran digital OVO.
Sambil terus berdiri di podium, Mochtar juga membagi kisah menarik tentang pertemuannya selama 13 jam dengan Jack Ma, pendiri platform digital Alibaba yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia.
Mochtar adalah yang pertama menyampaikan materi dari tiga pembicara utama IDC 2019, termasuk Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro.
Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.
Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.
Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.
Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.
Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.
Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.
Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.
Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.
Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.
Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.
“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.
Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:
Ditangkap
Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo
Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo
Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.
Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.
Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.